Konspirasi Trio Penebar Maut di Suriah

Penasihat Menteri Pertahanan Arab Saudi, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri mengatakan Riyadh siap melakukan operasi darat di Suriah untuk menumpas kelompok teroris ISIS.

Komentar itu disampaikan Kamis (4/2/2016) malam, setelah perundingan damai Suriah di Jenewa kandas akibat peran destruktif yang dimainkan oleh Arab Saudi dan Turki.

Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir, menuding pemerintah Suriah tidak serius terlibat dalam perundingan di Jenewa. Sedangkan, ketua delegasi pemerintah Suriah, Bashar al-Jaafari menegaskan bahwa Damaskus telah membuktikan komitmen dan tanggung jawabnya kepada dunia. Menurutnya, para pendukung pemberontak Suriah yakni Arab Saudi, Qatar, dan Turki, sejak awal telah memerintahkan “anak asuhnya” untuk merusak pembicaraan Jenewa.

Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura mengkonfirmasi bahwa perundingan damai Suriah ditangguhkan sampai 25 Februari 2016. Ia mengatakan perundingan itu menemui kesulitan dalam implementasi.

Sudah bisa ditebak sebelumnya bahwa perundingan damai Suriah menghadapi jalan buntu karena tidak adanya kebijakan yang sama dan bisa dipertemukan. Pembicaraan Suriah-Suriah akan sukses selama tidak ada intervensi asing dan itu pun harus dilakukan antara kubu oposisi sungguhan dan pemerintah Damaskus.

Arab Saudi dan Turki selalu menjadi tuan rumah untuk pemberontak bersenjata Suriah dan berusaha mengirim orang-orang yang mereka dukung ke meja perundingan. Pada dasarnya, langkah itu bertentangan dengan semangat proses politik untuk mengakhiri krisis Suriah.

Pemaksaan Riyadh dan Ankara untuk kehadiran kelompok bersenjata dan para pemimpin teroris dalam perundingan Jenewa, sama saja dengan melecehkan upaya internasional untuk memecahkan krisis Suriah. Mereka sedang mencoba mempermainkan perundingan demi memajukan tujuannya yakni penggulingan Presiden Bashar al-Assad dari kekuasaan sebelum dimulainya segala bentuk pembicaraan.

Pendekatan kedua negara tersebut juga bertentangan dengan upaya utusan khusus PBB untuk urusan Suriah dan kemunafikan ini akan menghilangkan perspektif yang cerah untuk perundingan damai Suriah.

Amerika Serikat juga mengaku menginginkan solusi politik atas krisis Suriah dan menekankan perundingan Jenewa. Namun dalam prakteknya, mereka juga tidak memikirkan hal lain kecuali berakhirnya kepemimpinan Assad. Wakil Presiden AS Joe Biden dalam kunjungannya ke Ankara pada 23 Januari lalu, menegaskan bahwa jika pembicaraan politik Suriah tidak mencapai hasil, AS dan Turki siap untuk menjalankan solusi militer.

Statemen itu jelas memperlihatkan persekongkolan antara Washington, Ankara, dan Riyadh dalam menyikapi masalah Suriah. Mereka sebenarnya tidak ingin mensukseskan perundingan politik Suriah dan mengakhiri krisis kemanusiaan di negara itu.

Menurut resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB, hanya rakyat Suriah yang berhak memutuskan masa depan politik negara mereka dan Assad melalui sebuah pemilu yang aman dan bebas. Hal ini akan terjadi setelah suksesnya perundingan damai dan terciptanya gencatan senjata di negara Arab itu. (IRIB Indonesia/RM)