Afrika, Medan Baru Persaingan Qatar dan Arab Saudi Cs

Berbagai bukti menunjukkan bahwa Afrika menjadi medan baru persaingan Qatar dan negara-negara Arab 3+1 yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir. Persaingan ini terkadang disertai dengan konfrontasi.

Tensi antara Qatar dan Arab Saudi Cs yang meletus sejak 5 Juni 2017 telah melewati 10 bulan. Terlepas dari tensi antara negara-negara tersebut dan perang verbal yang baru-baru ini juga semakin memanas, sepertinya negara-negara tersebut sepertinya tidak ingin tertinggal mencari dukungan politik dan negara-negara Afrika menjadi tujuan mereka.

Sudan memainkan peran utama di persaingan antara Qatar dan Arab Saudi Cs. Sheikh Mohammad bin Abdulrahman al-Thani, deputi perdana menteri dan menlu Qatar, awal pekan ini berkunjung ke Sudan dan bertemu serta berunding dengan petinggi negara ini.

Sebelumnya di akhir bulan Februari 2018, dubes Qatar di Khartoum menyerahkan surat Emir Qatar kepada Omar al-Bashir, presiden Sudah. Sementara itu, Omar al-Bashir di surat resminya kepada Emir Qatar menginginkan perluasan hubungan dengan Doha.

Peristiwa ini terjadi di saat Arab Saudi beserta sekutunya meminta pemerintah Sudan membatasi hubungannya dengan Qatar. Adapun pemerintah Khartoum yang khawatir atas pengaruh Qatar terhadap pendukung Ikhwanul Muslimin di Sudan juga ingin mempertahankan bantuan finansial Arab Saudi.

Bagaimana pun juga pemerintah Sudan tidak puas dengan kebijakan Arab Saudi yang mendukung Mesir. Dalam hal ini, Nasruddin Mohammad Adam, pengamat hubungan internasional di pusat riset al-Makrifah Sudan meyakini bahwa koalisi Khartoum dengan Riyadh tidak menguntungkan Sudan karena Arab Saudi dan Mesir berada dalam satu perahu dan Kairo tidak menginginkan Sudan berada di kubu mereka. Qatar dengan baik menyadari masalah ini dan berusaha mendekati Khartoum.

Poin penting adalah sejauh mana pemerintah Qatar berusaha memajukan hubungan dengan negara-negara Afrika berdasarkan prinsip saling menghormati, pemerintah Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir masih memiliki pandangan intervensif terhadap negara-negara tersebut serta meningkatkan instabilitas dan kekacauan di negara Afrika ini.

Kebijakan Uni Emirat Arab terhadap Somalia dan Libya merupakan salah satu bukti dari perilaku ini. Padahal pemerintah Somaliland tidak diakui oleh negaramanapun, perusahaan pelabuhan Dubai baru-baruini menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Somaliland dan memandang wilayah ini merdeka dari Somalia.

Perilaku ini memicu protes presiden dan anggota parlemen Somalia. Anggota parlemen Somalia mengecam aktivitas perusahaan pelabuhan Dubai di negara ini serta menilainya sebagai pelanggaran nayta terhadap kedaulatan dan persatuan nasional Somalia.

Pemerintah Uni Emirat Arab di Libya juga memilih metode intervensif dan di saat negara ini menderita akibat banyaknya pemerintahan yang muncul, menurut Mohammed Amazab, deputi kedua Dewan Tinggi Luar Negeri Libya, Abu Dhabi membelanjakan aset Ghaddafi yang diblokade di bank-bank Emirat untuk mendukung pasukan Khalifa Haftar.

Dapat dikatakan bahwa di persaingan untuk menebar pengaruh di Afrika, pemerintah Qatar berbeda dengan Arab Saudi Cs. Doha bergerak dengan cerdas dan memilih prinsip saling menghormati ketimbang pandangan hegemoni dan pengobaran instabilitas.

Sejatinya kebijakan luar negeri Qatar kembali ke era sebelum 2011. Pemerintah Doha sebelum tahun 2011 menyusun kebijakan luar negerinya berdasarkan mediasi, namun kebijakan ini mengalami perubahan seiring dengan kebangkitan Arab di tahun 2011. Qatar yang keliru menafsirkan transformasi ini, memilih untuk mengintervensi di urusan internal negaralain, dan pada akhirnya mencicipi kekalahan. Kebijakan luar negeri Qatar saat ini mengingatkan era sebelum tahun 2011. (MF)