Sekjen Ansarullah Tolak Tuntutan Koalisi Pimpinan Saudi

Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Yaman, Ansarullah Sayid Abdul-Malik Badreddine al-Houthi menyebut tuntutan untuk keluarnya pasukan Yaman dari al-Hudaydah sebagai tuntuan yang tidak logis, sebab kota ini adalah milik rakyat Yaman.

Dia mengatakan, Gerakan Ansarullah akan menyetujui peran PBB mengenai al-Hudaydah jika operasi militer Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) di kota pelabuhan ini dihentikan.

Hal itu ditegaskan sayid Badreddine al-Houthi dalam wawancara dengan surat kabar Perancis, Le Figaro.

"Kesepakatan Yaman dengan peran PBB terkait dengan pengawasan di Pelabuhan al-Hudaydah –dengan syarat penghentian serangan pasukan agresor– telah disampaikan kepada Utusan PBB Martin Griffin," ujarnya seperti dilansir FNA.

Sejak tanggal 13 Juni 2018, koalisi pimpinan Arab Saudi yang didukung oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis melancarkan serangan besar-besaran ke kota pelabuhan al-Hudaydah.

Serangan itu dilakukan meskipun ada peringatan dari lembaga-lembaga internasional mengenai kemungkinan terjadinya tragedi kemanusiaan sebagai dampak dari perang.

Di bagian lain wawancara itu, Sekjen Gerakan Ansarullah menyinggung tuntutan koalisi pimpinan Arab Saudi agar pasukan relawan Yaman keluar dari al-Hudaydah dan menyerahkan kota ini kepada UEA.

"Yaman adalah milik rakyat negara ini. Tuntutan seperti itu bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional," tegasnya.

Sayid Badreddine al-Houthi juga mengkritik peran Perancis dalam perang di Yaman dan penjualan senjata ke Arab Saudi.

"Banyak negara Barat melihat perang dari sisi kepentingan ekonomi dan mengorbankan Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, rezim Zionis Israel dan sejumlah negara Barat melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015.

Pasukan agresor memblokade Yaman dari darat, laut dan udara. Invasi militer ini telah merenggut nyawa lebih dari 14.000 warga Yaman dan melukai puluhan ribu lainnya. (RA)