Proses Mosi Percaya kepada Kabinet Teknokrat PM Irak

Anggota-anggota parlemen Irak telah memulai proses mosi percaya kepada kabinet teknokrat Haider al-Abadi, Perdana Menteri negara Arab ini. Proses ini dimulai setelah terjadi friksi dan ketegangan politik di antara kelompok-kelompok Irak dan bahkan mogok di parlemen selama beberapa hari.

Parlemen Irak menggelar pertemuan untuk mengevaluasi kabinet teknokrat al-Abadi pada Selasa, 26 April 2016. Pada tahap awal, parlemen hanya memberikan mosi percaya kepada enam menteri reformasi yang diusulkan al-Abadi. Evaluasi kompetensi menteri-menteri lain yang diusulkan dan mosi percaya kepada mereka akan dilakukan pada sidang parlemen pada hari Kamis.

Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja dan Sosial, Menteri Kelistrikan, Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Sumber Daya Air dan Menteri Kebudayaan adalah enam menteri yang berhasil mendapat mosi percaya dari parlemen meski ada protes dari sejumlah anggota parlemen yang mogok.

Kabinet teknokrat al-Abadi memerlukan mosi percaya dari parlemen untuk melengkapi susunan kabinetnya. Anggota-anggota parlemen akan mengevaluasi masalah dalam sidangnya pada Kamis dan kemungkinan para menteri yang diusulkan akan memperoleh mosi percaya dari parlemen.

Selain memberikan mosi percaya kepada enam menteri kabinet teknokrat yang diusulkan al-Abadi, parlemen Irak juga membatalkan langkah-langkah para anggota parlemen yang mogok dengan suara bulat. Sebelumnya, para anggota parlemen yang mogok mengumpulkan 114 tanda tangan untuk perombakan pimpinan pada tiga lembaga tinggi negara, yaitu presiden, PM dan ketua parlemen.

Ketegangan politik dan perseteruan di antara faksi di parlemen Irak telah semakin membuat situasi di negara ini makin sensitif. Oleh karena itu, Irak memerlukan ketenangan dan persatuan politik, etnis dan kelompok supaya negara ini bisa menangani berbagai persoalan yang dihadapi terutama persoalan terorisme yang setiap hari mengancam Irak.

Irak saat ini menghadapi banyak persoalan dan tantangan serius. Untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan tersebut diperlukan langkah-langkah dengan pandangan makro yang mampu menjamin kedaulatan nasional dan integritas teritorial Negeri 1001 Malam ini.

Dialog politik di berbagai level merupakan opsi tunggal bagi Irak untuk melewati kondisi sensitif tersebut. Peran parlemen dalam hal ini lebih besar ketimbang lembaga-lembaga lainnya.

Parlemen adalah tempat kehadiran para wakil rakyat Irak dari setiap spektrum dan kelompok. Semua langkah yang diambil anggota-anggota parlemen harus dalam kerangka aturan konstitusi dan di jalur gerakan pemerintah menuju ke arah kemajuan Irak.

Sebenarnya, sensitivitas anggota parlemen Irak terhadap kabinet teknokrat al-Abadi dapat dimengerti. Perhatian terhadap sumber-sumber tinggi Irak menjadi dasar setiap keputusan parlemen dalam menentang atau menyetujui langkah pemerintah dan pengesahan undang-undang.

Friksi tajam di antara anggota parlemen Irak sebagai lembaga yang menentukan, bertentangan dengan semangat lembaga yang para anggotanya dipilih langsung oleh rakyat ini. Rakyat Irak menuntut persatuan untuk melewati tantangan-tantangan serius.

Parlemen Irak yang terdiri dari perwakilan dari berbagai kelompok politik di negara ini akan mampu memainkan peran penting dalam kemakmuran, persatuan dan kekuatan negara jika langkah mereka bersandar pada kepentingan tertinggi rakyat. Sidang parlemen pada hari Selasa pada dasarnya merupakan tampilan kecil dari misi nyata lembaga legislatif Irak. (RA)