Ketika Menlu Turki Menyebut Emmanuel Macron Pendukung Teroris
Menteri Luar Negeri Turki menyebut presiden Perancis sebagai pendukung teroris.
Mevlut Cavusoglu, Menlu Turki hari Kamis, 28 November, di depan parlemen Turki mereaksi ucapan Emmanuel Macron, Presiden Perancis tentang operasi militer Ankara di utara Suriah dan menambahkan, "Pemerintah Perancis (Istana Elysee) secara teratur menjadi tuan rumah bagi para teroris."
Menteri Luar Negeri Turki menambahkan bahwa ada pinak-pihak yang ingin membangun rezim teroris di Suriah utara.
Presiden Perancis Emmanuel Macron pada konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Paris mengatakan bahwa Turki yang telah mulai melancarkan operasi militer terhadap Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dan Partai Uni Demokrat (PYD) tidak boleh berharap negara-negara NATO harus menyatakan solidaritas dengan Turki.
Invasi militer Turki ke Suriah utara disebut Operation Fountain of Peace dimulai Rabu, 9 Oktober, dengan dalih "menghadapi terorisme" dan "membersihkan perbatasan Suriah-Turki" oleh militan Kurdi yang oleh Ankara disebut teroris. Namun kesepakatan dengan Moskow dan Ankara berakhir sementara, tetapi tentara Turki masih di Suriah utara.
Pemerintah Turki menganggap Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) , Partai Uni Demokrat (PYD) dan Partai Pekerja Kurdistan Turki (PKK) sebagai organisasi teroris yang tujuan utamanya adalah mendisintegrasi wilayah Suriah dan membentuk pemerintahan Kurdi di wilayah timur Eufrat yang didukung AS.
Kebijakan luar negeri Turki tampaknya berada dalam krisis multi-sisi dengan menginvasi Suriah utara. Krisis di satu sisi adalah hubungan regional Turki dengan tetangganya Suriah dan di sisi lain hubungan Turki dengan mitra Barat-nya.
Turki telah mengadopsi prosedur mengenai krisis Suriah yang melanggar hukum internasional dan kedaulatan pemerintah Suriah. Padahal, Turki dapat mengoordinasikan tindakannya dengan pemerintah Suriah dengan menyampaikan keprihatinannya, serta dengan mengklaim dukungan untuk integritas wilayah Suriah. Ini sah dan dibenarkan oleh hukum internasional mengingat kedaulatan pemerintah Suriah.
Turki, yang mengalami krisis berkepanjangan dalam berurusan dengan pemerintah Suriah dalam tindakannya, juga terlibat dalam konsekuensi tindakannya dengan mitra Baratnya. Para mitra, yang tentu saja tidak memiliki rekam jejak yang lebih baik daripada Turki dan telah melanggar kedaulatan pemerintah Suriah serta terlibat dalam ketidakstabilan di Timur Tengah dengan mendukung kelompok-kelompok teroris dan aktor nonpemerintah.
Adalah logis bagi Turki untuk mempertimbangkan kembali kebijakan luar negerinya terhadap Suriah dalam keadaan saat ini. Turki dapat menemukan jawaban yang masuk akal untuk keprihatinannya dengan mengandalkan hukum internasional dan menghormati kedaulatan tetangganya. Jawabannya tentu bukan yang biayanya adalah tumpahnya ratusan darah orang tidak berdosa di utara Suriah dan semakin dalamnya krisis yang terjadi.
