Irak di Pusaran Krisis Politik

Di tengah berbagai upaya di parlemen Irak, dan penegasan Perdana Menteri Haider Al-Abadi mengenai pembentukan kabinet baru, tampaknya harapan terhadap penyelesaian krisis politik di negara Arab ini semakin menipis.

Pada Sabtu, 30 Mei, parlemen Irak seharusnya mengeglar sidang untuk memutuskan nasib sebagian menteri kabinet baru pimpinan Al-Abadi. Tapi friksi antarfaksi di parlemen menyebabkan pertemuan tidak memenuhi kuorum, sebab sebagian tidak menghadiri sidang tersebut. Akhirnya sidang ditunda minggu depan.

Pada sidang parlemen yang berlangsung Selasa 26 Maret 2016 lalu, hanya lima menteri yang meraih mosi kepercayaan dari parlemen. Sebab sebagian anggota parlemen protes dan sidang dibubarkan.

Terkait hal ini, Moqtada Sadr, pemimpin kelompok Sadr menyatakan sebagian orang Irak memaksakan pandangannya mengenai pembagian saham partai dan faksi politiknya. Ditegaskannya, selama kondisi tersebut masih terus berlanjut di parlemen, Sadr menyerukan kepada fraksi Al-Ahrar untuk tidak menghadiri sidang. Moqtada Sadr menegaskan bahwa kubunya hingga kini masih menyuarakan tuntutan rakyat dan menanti kebangkitan rakyat melawan para koruptor, dan menentang pembagian kue kekuasaan di tubuh pemerintahan Irak.

Tidak berapa lama setelah pidato Moqtada Sadr tersebut, para pendukung kelompok ini melakukan unjuk rasa di dekat zona hijau, Baghdad dan membuka penghalang masuk ke arah gedung parlemen. Sikap mereka memicu reaksi dari pihak keamanan Irak. Krisis politik Irak muncul dari friksi antarfaksi politik di parlemen, dan semakin memuncak dengan diumumkannya calon pengisi kabinet baru perdana Menteri Haider Al-Abadi.

Irak selama dua tahun lalu dililit krisis keamanan yang dipicu oleh masuknya kelompok teroris semacam ISIS, dan dikuasainya sebagian wilayah utara dan barat negara Arab itu. Di tengah situasi sensitif tersebut terjadi krisis politik sejak beberapa bulan lalu yang dimulai dengan gelombang protes rakyat terhadap korupsi pejabat dan aksi bagi-bagi kue kekuasaan antarfaksi dan partai politik.

Menyikapi protes rakyat dan otoritas keagamaan Irak, perdana menteri negara ini menyatakan akan mencopot sejumlah pejabat dan melakukan reformasi politik dengan membentuk kabinet baru yang diisi oleh orang-orang profesional, bersih dan kredibel, dari pada mempertimbangkan bagi-bagi kue kekuasaan dengan partai politik.

Para analis politik menilai fakta pemicu utama kegagalan Haider Al-abadi dalam memperkenalkan calon anggota kabinetnya di parlemen adalah sepak terjang sebagian faksi politik yang tidak mengijinkan untuk memberangus korupsi dan mereka juga menolak reformasi politik di negara Arab ini. Meskipun kontur politik dan etnis tidak bisa dikesampingkan pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan Irak, tapi berlanjutnya friksi antar faksi politik mengenai refroamsi kabinet akan mengancam prinsip legitimasi Irak. (PH)