Transformasi Asia Barat 27 Juni 2020

Transformasi Asia Barat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai roket yang menghantam bagian militer bandara Baghdad.

Selain itu, pasukan Al-Hashd al-Shaabi mendatangi zona hijau Baghdad siap untuk mengusir pasukan AS, Asaib Ahl Haq menyampaikan protes kepada PM Irak, Menlu Yordania mengatakan Palestina harus menjadi negara merdeka, terbongkar, pejabat negara-negara Arab menjalin hubungan dengan Israel, terjadi peningkatan bentrokan antara loyalis UEA dan Saudi di Yaman dan konvoi pasukan AS mundur dijegal lemparan batu warga desa Suriah.

 

 

Roket Hantam Bagian Militer Bandara Baghdad

Sejumlah roket Senin malam menghantam bagian militer bandara internasional Baghdad, ibu kota Irak.

Media Irak melaporkan roket  mengenai bagian yang digunakan oleh pasukan koalisi internasional anti-Daesh yang dipimpin AS di bandara Baghdad.

Hingga berita ini dirilis belum dilaporkan rincian mengenai serangan roket tersebut dan dampaknya, termasuk korban jiwa dan kerugian material.

Kedutaan Besar AS di Baghdad dan pangkalan militer teroris AS di Irak, termasuk pangkalan Al-Taji dan Al-Balad selama beberapa bulan terakhir menjadi target serangan roket.

Mayoritas rakyat dan berbagai kelompok Irak menyerukan penarikan pasukan teroris AS dari negaranya, dan parlemen Irak telah mengesahkan aturan mengenai penarikan pasukan AS dari negara Arab ini.

 

 

Siap Gempur AS, Pasukan Hashd al-Shaabi Datangi Zona Hijau Baghdad

Pasukan Hashd al-Shaabi Irak memasuki Zona Hijau Baghdad setelah pasukan teroris Amerika menyerang markas Kata'ib Hizbullah Irak di distrik al-Dora di selatan Baghdad.

Pasukan teroris AS bersama dengan 40 kendaraan lapis baja menyerang markas Kata'ib Hizbullah Irak di distrik al-Dora pada Jumat (26/6/2020) dini hari. Serangan ini didukung oleh pasukan kontra-terorisme Irak yang berada di bawah AS. Sedikitnya 13 komandan dan anggota Kata'ib Hizbullah Irak ditangkap.

Sementara itu, kubu perlawanan Irak memperingatkan bahwa jika orang-orang yang ditangkap tidak dibebaskan, mereka akan menyerukan pasukannya untuk perang habis-habisan dengan pasukan pendudukan.

Akun Telegram milik pasukan perlawanan Irak menyatakan bahwa semua kelompok perlawanan memberikan waktu 24 jam kepada amerika untuk membebaskan anggota Kata'ib Hizbullah.

Kelompok Ashab al-Kahf Irak juga memperingatkan bahwa jika anggota pasukan Kata'ib Hizbullah tidak dibebaskan, Kedutaan AS di Baghdad akan diserang.

 

 

Hashd Al Shaabi Diserang, Asaib Ahl Haq Protes PM Irak

Sekjen Asaib Ahl Al Haq Irak menyebut perintah penangkapan anggota Hashd Al Shaabi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Irak, bukan perintah pengadilan, dan ia meminta PM Irak untuk tidak berkonfrontasi dengan Hashd Al Shaabi.

Akhir minggu ini pasukan anti-teror Irak, menyerang Divisi 45, Hashd Al Shaabi yang terdiri dari sejumlah kelompok termasuk Brigade Hizbullah (Kataib Hizbullah) Irak, dan menangkap beberapa anggota Hashd Al Shaabi.

Sekjen Asaib Ahl Al Haq, Qais Al Khazali dalam wawancara dengan televisi Al Ahed menjelaskan, perintah penangkapan anggota Hashd Al Shaabi bukan perintah pengadilan, PM Irak Mustafa Al Kadhimi adalah orang yang mengeluarkan perintah tersebut.

Ia menambahkan, tidak ada satupun perdana menteri Irak terdahulu yang menyerang pejuang, kecuali Al Kadhimi. Ia terus berusaha menyerang Hashd Al Shaabi. Saya sarankan kepada Al Kadhimi, jangan menyerang para pejuang Hashd Al Shaabi, karena mereka wakil rakyat.

Qais Al Khazali menegaskan, detail operasi bersama penangkapan anggota Hashd Al Shaabi dibuat oleh Amerika Serikat.

"Mustafa Al Kadhimi tidak bisa melawan Hashd Al Shaabi yang menuntut kedaulatan Irak. Pemerintahan Al Kadhimi sementara, dan tugasnya hanya menyelenggarakan pemilu dini, serta membawa Irak melewati krisis ekonomi," pungkasnya.

 

 

Menlu Yordania: Palestina Harus Jadi Negara Merdeka !

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al Safadi mengatakan bahwa Palestina harus menjadi negara merdeka yang diperjuangkan hingga tercapai.

Al Safadi dalam statemen yang disampaikan hari Rabu (24/6/2020) mengatakan bahwa isu Palestina senantiasa menjadi prioritas utama Yordania.

"Masalah Palestina menjadi penyebab utama konflik di kawasan, dan penyelesaiannya berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan diterima oleh bangsa-bangsa dunia akan menjadi satu-satunya cara untuk membangun keamanan dan stabilitas," ujar Menlu Yordania.

Al-Safadi menyalahkan rezim Zionis atas keputusannya menganeksasi sebagian daerah di Tepi Barat yang dimasukkan dalam wilayah pendudukan.

Diplomat senior Yordania ini menyerukan dukungan publik internasional, terutama negara-negara Arab untuk mewujudkan perdamaian di kawasan.

"Amman saja tidak dapat menyelesaikan konflik antara Palestina dan rezim Zionis. Oleh karena itu, negara-negara Muslim, Arab dan asing harus memainkan perannya untuk mengatasi masalah ini sebagai tanggung jawab bersama," tegas Al Safadi.

Rezim Zionis berencana menganeksasi 30 persen Tepi Barat pada awal Juli di bawah rencana AS-Zionis "Kesepakatan Abad" yang  didukung pemerintah Presiden Donald Trump.

 

 

Terbongkar, Pejabat Negara-Negara Arab Jalin Hubungan dengan Israel

Menteri intelijen rezim Zionis Israel, Eli Cohen baru-baru ini mengungkapkan pertemuan dengan para pejabat dari beberapa negara Arab dan menandatangani perjanjian dengan mereka.

Eli Cohen dalam wawancara dengan kora Arab Saudi, Elaph Senin malam mengatakan dirinya bertemu dengan sejumlah pejabat negara Arab di Teluk Persia, dan mereka mengungkapkan keinginannya menjalin hubungan dengan Israel.

Menurutnya, Israel telah menandatangani beberapa perjanjian dengan sejumlah negara Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

"Salah satunya, proyek besar Neom dengan Arab Saudi," ujar Cohen.

Menanggapi pertanyaan apakah negara-negara Arab akan menormalkan hubungan mereka dengan Tel Aviv meskipun ada rencana penggabungan sebagian daerah di Tepi Barat dalam wilayah pendudukan, Cohen mengatakan, "Para pemimpin negara-negara Arab di Teluk Persia tentu saja mengedapankan masalah bangsanya sendiri, juga keamanan dan ekonomi mereka,".

Proses normalisasi hubungan antara beberapa rezim Arab, terutama Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab dengan rezim Zionis, berlangsung di saat Israel meningkatkan tekanannya terhadap Palestina, termasuk dengan melancarkan plot penggabungkan sejumlah daerah di Tepi Barat sebagai bagian dari wilayah pendudukan.

 

Pecah Kongsi, Bentrokan antara Loyalis UEA dan Saudi di Yaman Meningkat

Bentrokan antara milisi Dewan Transisi Selatan yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) dan pasukan loyalis Arab Saudi meningkat di provinsi Shabwah dan Abyan Yaman.

Bentrokan terbaru kedua kubu yang sebelumnya berkongsi dalam koalisi Arab pimpinan rezim Al Saud terjadi hari Selasa (23/6/2020) yang menewaskan 35 orang dari pihak Dewan Transisi, termasuk beberapa pemimpin seniornya, dan 15 orang dari pihak loyalis Arab Saudi.

Ironisnya, bentrokan ini terjadi ketika media Arab Saudi sehari sebelumnya menyatakan kedua pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata di Yaman.

Bentrokan antara kubu Abdrabbuh Mansour Hadi yang didukung Arab Saudi dan milisi Dewan Transisi Selatan yang disokong UEA menjadi konflik baru yang memperkeruh masalah politik Yaman.

Bentrokan dimulai di Aden dan sekitarnya di wilayah selatan Yaman, kemudian menjalar ke berbagai daerah lainnya yang menyebabkan ratusan orang tewas dan terluka.

 

 

Dijegal Lemparan Batu Warga Desa Suriah, Konvoi Militer AS Mundur

Warga sebuah desa di wilayah timur laut Suriah berhasil memaksa konvoi militer AS mundur dan gagal memasuki daerah mereka.

Kantor berita Suriah, SANA, warga desa Kharbah Binan yang terletak di daerah Al-Ramilan provinsi al-Hasakah memblokir jalan kendaraan Amerika hari ini (Kamis,25/6/2020) dengan melempar batu dan meneriakkan slogan-slogan mengecam Amerika Serikat.

Sebelumnya, pasukan Suriah yang ditempatkan di daerah Tel Tamr berhasil memblokir masuknya konvoi militer AS.

Amerika Serikat dan sekutunya menempatkan pasukan di Suriah secara ilegal dengan dalih memerangi kelompok teroris. Tapi motif utama Washington menempatkan pasukannya di Suriah demi menjarah minyak dan sumber daya alam negara Arab ini.

Damaskus berulangkali menekankan bahwa tindakan Amerika Serikat dan sekutunya di Suriah sebagai aksi agresi yang melanggar kedaulatan nasional Suriah.(PH)