Krisis Politik dan Persyaratan Aliansi Sunni Irak

Bersamaan dengan upaya para pejabat Irak untuk menyelesaikan krisis politik dan bergulirnya kembali aktivitas parlemen negara itu, Aliansi Nasional Irak (Sunni) menetapkan persyaratan untuk kembali ke sidang parlemen.

Aliansi tersebut dalam pernyataannya menekankan bahwa kembalinya aliansi itu ke sidang parlemen bersyarat dengan terealisasinya janji-janji reformasi Perdana Menteri Irak, serta jelasnya hubungan militan dengan pasukan relawan rakyat.

Sementara itu, Nechervan Barzani, Perdana Menteri wilayah otonomi Kurdistan, meminta para perwakilan dan menteri dari koalisi Kurdistan untuk kembali ke Baghdad serta berpartisipasi dalam sidang parlemen dan pemerintah guna mengakhiri kebuntuan politik negara itu.

Empat fraksi Kurdistan Irak pada Senin (16/5) menyatakan tidak dapat kembali ke Baghdad, meski telah diminta oleh Barzani, akan tetapi mereka siap untuk menghadiri sidang komprehensif parlemen.

Perdana Menteri Irak, Haidar Al-Abadi, dalam gencarnya upaya untuk menemukan solusi krisis politik di negaranya, pada Senin meminta parlemen untuk secepatnya menggelar voting bagi para menteri usulan pemerintahan Al-Abadi, guna membentuk sebuah pemerintahan teknokrat.

Krisis politik Irak saat ini mempengaruhi berbagai sektor khususnya dalam perang melawan terorisme. Parlemen Irak sendiri memainkan peran kunci dalam upaya mengakhiri krisis tersebut. Di setiap negara, parlemen berperan sebagai peletak rel bagi aktivitas pemerintah dan terhentinya aktivitas parlemen praktis akan membuat negara menghadapi stagnasi politik. Program dan rencana pemerintah memerlukan persetujuan parlemen sebelum diimplementasikan. Kondisi terkini di Irak mengindikasikan kevakuman politik negara itu.

Mengingat kondisi Irak di semua sektor sedang dibayang-bayangi pemberantasan kelompok teroris Takfiri Daesh. Segala program atau persyaratan harus membantu menyelesaikan berbagai urusan, bukan justru mempertahankan kondisi yang ada. Persyaratan Aliansi Nasional Irak yang dari kelompok Sunni, tidak sesuai dengan kepentingan nasional negara itu dan muncul sebagai interferensi dalam proses lobi politik.

Aliansi Nasional Irak menuntut implementasi reformasi yang direncanakan PM Haidar Al-Abadi, sebelum mereka menyatakan akan berpartisipasi dalam sidang parlemen, padahal paket reformasi Al-Abadi menuntut kehadiran para anggota parlemen dalam sesi sidang lembaga konstitusi itu.

Sementara itu, sikap Aliansi Nasional Irak terkait hubungan militan dengan pasukan relawan rakyat, sepenuhnya bersifat politis dan tidak akan membantu menyelesaikan krisis politik negara itu. Pasukan relawan rakyat Irak terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang membantu militer Irak memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh. Pemilihan di antara pasukan relawan rakyat dan pelabelan sebagian di antaranya sebagai militan sungguh tidak adil dan jauh dari kebajikan. Karena warga Syiah, Sunni, Kurdi, dan suku nomaden, semuanya tergabung dalam pasukan relawan dan berperang melawan Daesh di satu posisi. Pasukan relawan juga mendapat tempat istimewa di hati rakyat Irak.

Menurut PM Al-Abadi, krisis politik mengakibatkan dampak negatif terhadap perang melawan Daesh. Oleh karena itu, Irak harus secepatnya menggalang persatuan dan mengakhiri krisis politik yang terjadi guna segera membebaskan negara ini dari para teroris. (MZ)