Dinamika Asia Tenggara, 6 November 2021

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan ini diwarnai sejumlah isu penting seperti Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA).

Selain itu masih ada isu lainnya dari negara Asia Tenggara seperti Proyeksi Pertumbuhan PDB 2022 Malaysia Dinilai Tidak Realistis, Militer Myanmar tetap tak izinkan Utsus ASEAN Bertemu Suu Kyi, Gagal Capai Target Vaksinasi COVID, Duterte Ancam Sanksi bagi Pejabat, Wamenkes Vietnam Dituntut atas Perdagangan Obat Palsu, Thailand Sambut Kedatangan Turis Asing Pertama tanpa Karantina

Tiga Sektor Prioritas Kerja Sama Indonesia-Uni Emirat Arab

Presiden RI Joko Widodo tiba di Indonesia pada Jumat (05/11/2021) pagi setelah melakukan lawatan kerja luar negeri selama sepekan sejak 29 Oktober 2021 dan langsung menjalani karantina.

Kepala Negara dan rombongan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 08.30 WIB setelah menempuh perjalanan selama sekitar delapan jam dari Dubai, Uni Emirat Arab menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Kepulangan Presiden Jokowi ke tanah air dilakukan tanpa penyambutan dari pejabat sebagai bagian dari ketaatan menjalankan protokol kesehatan setelah pulang dari luar negeri.

Dari bandara Soekarno-Hatta, Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian menuju tempat di Istana Bogor.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan sesuai aturan yang berlaku bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) yang baru kembali dari perjalanan luar negeri diwajibkan menjalani karantina.

Prioritas Kerja Sama Indonesia-UEA

Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Indonesia-UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis.

“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibukota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar USD35 miliar,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sektor kedua adalah di bidang transisi energi. Presiden Jokowi berkomitmen akan lakukan transisi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau.

“Jika anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi dan lain-lain,” kata Presiden di depan para investor UEA.

Sektor prioritas ketiga yang disampaikan Presiden adalah di sektor perdagangan. Presiden Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

“Saya harapkan pada Maret tahun depan perundingan sudah akan selesai,” ujar Presiden Jokowi.

Setelah menghadiri Indonesia-UEA Investment Forum, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan MoU antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products and Chemical asal Amerika Serikat di industri gasifikasi batubara dan turunannya yang dihadiri langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Shefi Ghasemi, Presiden, Chairman, sekaligus CEO dari Air Products and Chemical, secara virtual.

Proyeksi Pertumbuhan PDB 2022 Malaysia Dinilai Tidak Realistis

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,5 hingga 6,5 persen dalam anggaran negara 2022 bukan proyeksi yang realistis. Proyeksi itu seiring dengan pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih belum kunjung usai.

"Jika melihat proyeksi pertumbuhan PDB yang diperkirakan (sekitar) enam persen, ini termasuk yang tertinggi di dunia," kata Anwar, mengawali debat parlementer untuk anggaran 2022 Malaysia, di antara anggota parlemen, dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 2 November 2021.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan anggaran 332,1 miliar ringgit Malaysia (USD80,06) untuk 2022, alokasi terbesar yang pernah ada. Anggaran, naik dari 320,6 miliar ringgit Malaysia tahun ini, ditetapkan untuk meluncurkan paket stimulus senilai 530 miliar ringgit Malaysia guna meredam pukulan covid-19.

Pemerintah juga memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,5 dan 6,5 persen di tahun depan, dengan pendapatan meningkat 5,9 persen menjadi 234 miliar ringgit Malaysia. Anwar, ketika berpartisipasi dalam debat, menguraikan pertumbuhan PDB di seluruh dunia diproyeksikan 4,9 persen, negara-negara berkembang 4,5 persen, dan negara-negara maju 5,1 persen.

Dia mengutip bagaimana perkiraan pertumbuhan PDB untuk Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, dan Thailand, semuanya lebih rendah dari angka yang diproyeksikan Malaysia. "Perkiraan ini, bagi kami, tampaknya tidak terlalu realistis," tukasnya.

"Kalau itu terjadi, Alhamdulillah. Tapi ramalan yang diumumkan menteri keuangan itu harus realistis," tambahnya.

Militer Myanmar tetap tak izinkan Utsus ASEAN Bertemu Suu Kyi

Militer Myanmar mempertahankan keputusannya untuk menolak akses utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bertemu mantan pemimpin Aung San Suu Kyi yang berada di penjara.

Keputusan itu melawan tekanan internasional yang mendesak militer untuk mematuhi rencana perdamaian regional yang disepakati dalam pertemuan para pemimpin ASEAN pada April lalu.

Wakil Jenderal Senior Soe Win, komandan kedua junta yang merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Suu Kyi pada Februari, mengatakan mengizinkan orang asing mengakses seseorang yang didakwa melakukan kejahatan bertentangan dengan hukum dalam negeri Myanmar.

"Saya percaya tidak ada negara yang akan mengizinkan siapa pun untuk melakukan sesuatu di luar hukum yang ada seperti ini," kata dia dalam pidato yang dipublikasikan di media pemerintah, Rabu.

Pernyataan Soe Win disampaikan menyusul KTT ASEAN minggu lalu yang tidak dihadiri oleh Myanmar, sebagai protes atas pengecualian pemimpin junta Min Aung Hlaing dalam pertemuan puncak tersebut karena tidak menghormati kesepakatan damai.

Myanmar disebut melanggar prinsip konsensus dan non-intervensi ASEAN, dan menolak untuk mengirim perwakilan non-politik.

Soe Win menolak tuduhan ketidakpatuhan dan mengatakan kesepakatan dengan ASEAN bergantung pada "urusan dalam negeri Myanmar saat ini", dengan akses utusan khusus ke negara itu "berdasarkan stabilitas internal".

Bantahan Soe Win disampaikan dalam rapat virtual auditor ASEAN, pada Selasa (2/11).

Dia mengatakan tuntutan bagi Myanmar yang dibuat pada KTT pekan lalu "mencurigakan melanggar citra solidaritas ASEAN".

Myanmar telah lumpuh akibat protes, pemogokan, dan kekerasan sejak kudeta.

Junta berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebutnya sebagai "teroris".

Lebih dari 1.200 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan, menurut kelompok pemantau lokal yang dikutip oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Gagal Capai Target Vaksinasi COVID, Duterte Ancam Sanksi bagi Pejabat

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu mengatakan bahwa pejabat pemerintah daerah akan dikenai sanksi lantaran gagal mencapai target vaksinasi COVID-19 saat negara tersebut berupaya membuka perekonomian.

Filipina, yang mengalami epidemi virus corona terparah di Asia, sejauh ini telah memvaksinasi secara lengkap sepertiga dari 77 juta orang yang memenuhi syarat menerima vaksin.

Duterte menyebutkan bahwa tidak ada alasan mengapa vaksinasi harian tidak dapat ditambah menjadi setidaknya satu juta dari 500.000 semenjak pemerintah mempunyai persediaan vaksin yang cukup.

"Kami melihat garis patahan dalam gambaran keseluruhan program vaksinasi kami. Saya tidak puas," kata Duterte dalam rekaman pidato yang diputar pada Rabu.

Duterte mengatakan pejabat daerah "yang tidak menjalankan atau menggunakan dosis yang diberikan kepada mereka melalui cara yang paling tepat guna "akan disanksi dan dimintai pertanggungjawaban. Presiden tidak menyebutkan jenis sanksi yang dimaksud.

Pemerintah secara bertahap telah melonggarkan pembatasan COVID-19 dan pada Rabu mengumumkan penghapus jam malam yang diterapkan di kawasan ibu kota mulai Kamis.

Duterte meminta polisi dan militer agar menggunakan pesawat dan helikopter untuk mempercepat distribusi vaksin ke provinsi-provinsi.

Wamenkes Vietnam Dituntut atas Perdagangan Obat Palsu

Kepolisian Vietnam menuntut wakil menteri kesehatan lantaran diduga terlibat dalam jaringan perdagangan obat palsu, kata badan keamanan negara tersebut pada Kamis.

Truong Quoc Cuong, yang menjabat sebagai wakil menteri sejak 2016, saat ini menjadi kepala pengelola produk kosmetik dan obat-obatan Vietnam.

Pria berusia 59 itu dituntut "karena kurang bertanggung jawab sehingga menimbulkan dampak serius", kata kementerian keamanan publik yang dipimpin kepolisian lewat pernyataan.

Tidak disebutkan apakah Cuong telah ditahan.

Kementerian kesehatan tidak langsung menanggapi untuk dimintai komentar, sementara panggilan telepon ke nomor Cuong tidak menjawab.

Mengutip sumber rahasia, outlet media pemerintah melansir bahwa Cuong telah ditangkap.

Penyiaran radio nasional Voice of Vietnam Radio menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran terjadi pada 2014 ketika Cuong mengepalai Badan Pengawas Obat Vietnam.

Surat kabar Giao Thong milik kementerian transportasi memberitakan Cuong mengizinkan perusahaan lokal mengimpor obat-obatan palsu senilai 2,38 juta dolar (sekitar Rp34,1 miliar) untuk dipasarkan di dalam negeri.

Thailand Sambut Kedatangan Turis Asing Pertama tanpa Karantina

Ratusan turis asing yang sudah menerima vaksin COVID-19 dijadwalkan tiba di Bangkok pada Senin, gelombang pertama dalam 18 bulan yang tidak diharuskan menjalani karantina.

Dalam upaya membangkitkan kembali ekonomi pariwisata yang babak belur akibat pandemi, pemerintah Thailand memberikan lampu hijau bagi turis penerima vaksin COVID-19 dari 60 negara lebih, termasuk Amerika Serikat dan China.

Sejumlah negara Eropa juga masuk ke dalam daftar tersebut karena pejabat berharap dapat memanfaatkan para pelancong dari belahan bumi utara yang hendak menghindari musim dingin.

Thailand, salah satu tujuan wisata paling populer di Asia-Pasifik, memberlakukan aturan masuk yang ketat selama 18 bulan. Aturan itu menuai kritik di industri perjalanan lantaran terlalu membatasi dan memberatkan.

Sebelum pandemi sektor pariwisata menyumbang sekitar 12 persen dari GDP Thailand dan ibu kotanya menjadi kota yang paling banyak dikunjungi di dunia.

Berdasarkan program nasional yang baru, para pelancong yang tiba wajib bermalam di hotel yang telah ditentukan dan menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif sebelum mereka dapat bepergian secara bebas ke seluruh wilayah.

Lebih dari 1,9 juta infeksi dan 19.000 lebih kematian COVID-19 tercatat di Thailand sejak April. Sementara itu, sekitar 42 persen dari 72 juta populasi mereka sudah mendapatkan vaksin COVID-19.