Dinamika Asia Tenggara, 22 Januari 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumalh isu penting di antaranya Presiden Jokowi dan PM Kamboja Bicarakan Solusi Myanmar via Telepon.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Malaysia akan bahas prosedur umrah pada Februari, Dorong ekonomi, Thailand akan longgarkan aturan COVID, Singapura tetap ingin kecualikan junta Myanmar dalam pertemuan ASEAN, Filipina konfirmasi penularan Omicron di komunitas, Editor portal: Militer Myanmar tangkapi jurnalis.

Presiden Jokowi dan PM Kamboja Bicarakan Solusi Myanmar via Telepon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen melalui sambungan telepon terkait solusi ASEAN mengenai masalah di Myanmar.

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar, kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (21/1) seperti dalam rilis yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Sabtu (22/1).

PM Hun Sen diketahui memegang Keketuaan ASEAN 2022. Dalam pembicaraan telepon tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, utamanya lima poin konsensus.

Presiden Jokowi juga menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima butir konsensus pada kesempatan kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar.

Bahkan, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, mantan Pemimpin Pemerintahan Sipil Myanmar Aung San Suu Kyi diberikan tambahan hukuman empat tahun.

"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar.

Komunikasi tersebut sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.

"Akses kepada semua 'stakeholders' sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD (National League for Democracy), NUG (National Unity Government of Myanmar) sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," tambah Presiden.

Indonesia tetap konsisten bahwa selama tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan lima poin konsensus, maka keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh "non-political level" di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan.

Prinsip tersebut berlaku bagi rencana pelaksanaan "retreat" para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan untuk pertemuan-pertemuan lainnya.

Menanggapi usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei, Menlu Indonesia, dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus, Presiden Jokowi telah mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Presiden Jokowi sepakat atas usulan pembentukan "consultative meeting" yang terdiri atas Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar, dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

AHA Center adalah ASEAN "Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management" atau organisasi yang dibentuk negara-negara ASEAN untuk memfasilitasi kerja sama anggota-anggota ASEAN dalam penanganan bencana di Asia Tenggara.

"Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi," tandas Presiden Jokowi.

Malaysia akan Bahas Prosedur Umrah pada Februari

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya (MOTAC) serta Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (UMRAH) Malaysia sepakat untuk membahas prosedur operasional standar (SOP) perjalanan umrah pertengahan Februari.

"Khusus untuk timeline pembukaan kembali travel umrah, kedua menteri berkomitmen untuk menyelesaikan proses risk assessment dan SOP travel umrah pada pertengahan Februari tahun ini," kata kedua kementerian melalui pernyataan pada Rabu.

Kemenkes dan MOTAC pada Rabu melakukan pembicaraan dengan Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (UMRAH) untuk mendapatkan masukan tentang arah industri umrah, menyusul keputusan penghentian sementara pada kegiatan tersebut.

Pertemuan dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Nancy Shukri dan Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin.

Isu-isu yang diangkat pelaku industri pariwisata umrah pada sesi tersebut antara lain terkait penyelenggaraan perjalanan umrah, pengembalian biaya, penjadwalan kembali penerbangan, cakupan asuransi, waktu pelaksanaan kembali umrah, dan bantuan rehabilitasi industri pariwisata.

Sebelumnya, p​​​emerintah Malaysia memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan ibadah umrah selama satu bulan terhitung mulai 8 Januari 2022.

Dorong ekonomi, Thailand akan longgarkan aturan COVID

Thailand akan menurunkan tingkat kewaspadaan COVID-19 dan mempertimbangkan melonggarkan lebih banyak pembatasan untuk mendorong ekonomi, sebagai tanggapan atas melambatnya tingkat infeksi.

Di antara langkah-langkah yang dipertimbangkan adalah membangun lebih banyak area sandbox (bebas karantina) untuk turis, yang dapat mengabaikan karantina jika mereka tinggal di area tertentu selama tujuh hari dan menjalani dua tes COVID-19.

Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa level kewaspadaan COVID-19 akan diturunkan menjadi 3 dari 4, dalam sistem 5 level pemerintah Thailand.

Namun, kelab malam, pub, dan bar akan tetap tutup untuk saat ini.

Daerah bebas karantina baru mungkin mencakup provinsi Chiang Mai, Chonburi, Khon Kaen, dan Samut Prakan.

Skema yang merupakan langkah terukur untuk membangun kembali sektor pariwisata Thailand yang hancur, saat ini beroperasi di Phuket, Phang Nga, Krabi, dan Koh Samui.

Pada Senin (17/1), Anutin mengatakan dia akan mengusulkan kembalinya skema "Test and Go" yang memungkinkan pergerakan bebas bagi wisatawan yang dinyatakan negatif COVID-19 pada saat kedatangan.

Thailand telah mencatat 2,3 juta kasus COVID-19 dan hampir 22.000 kematian secara keseluruhan.

Hampir dua pertiga penduduknya telah divaksin dan 13,5 persen di antaranya sudah mendapat dosis penguat.

Singapura tetap ingin kecualikan junta Myanmar dalam pertemuan ASEAN

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan junta Myanmar harus tetap tidak diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, sampai junta bekerja sama menjalankan rencana perdamaian yang telah disepakati.

Lee mendesak Kamboja, sebagai ketua ASEAN tahun ini, untuk melibatkan semua pihak dalam penyelesaian konflik Myanmar---kata Kementerian Luar Negeri Singapura pada Sabtu.

Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika melakukan pembicaraan melalui video dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Jumat (14/1).

Kepada Hun Sen, Lee mengatakan bahwa ASEAN harus mempertahankan posisinya untuk mengundang perwakilan nonpolitik dari Myanmar ke pertemuan-pertemuan perhimpunan negara itu dan setiap keputusan untuk mengubah sikap tersebut "harus didasarkan pada fakta baru".

Pembicaraan itu berlangsung pascakunjungan kontroversial Hun Sen pekan lalu ke Myanmar. Selama kunjungan tersebut, ia bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing.

Min Aung Hlaing tidak diikutsertakan dalam KTT ASEAN tahun lalu karena dinilai gagal mengimplementasikan Konsensus Lima Poin, yang ditujukan untuk mengakhiri krisis dan memungkinkan pelaksanaan dialog inklusif setelah militer Myanmar melakukan kudeta tahun lalu.

Lee mengatakan kepada Hun Sen bahwa setiap pendekatan dengan Myanmar perlu melibatkan "semua pihak yang berkepentingan", termasuk partai pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

PM Singapura itu mengatakan bahwa, terlepas dari komitmen perdamaian Myanmar, militer telah melanjutkan serangan terhadap lawan politiknya dan menjatuhkan hukuman penjara lebih lanjut terhadap Suu Kyi.

Hun Sen membuat beberapa proposal kepada Lee tentang bagaimana mengoordinasikan gencatan senjata di Myanmar dan memberikan bantuan kemanusiaan.

Lee menjawab bahwa proposal itu bisa menjadi rumit karena tidak ada akses ke semua pihak, meskipun Singapura pada prinsipnya tidak keberatan dengan gagasan itu.

Semua proposal Kamboja, sebagai ketua ASEAN, harus didiskusikan lebih lanjut di antara para menteri luar negeri ASEAN, kata Lee, menurut pernyataan dari Kemlu Singapura.

"Perdana Menteri Lee berharap Kamboja mempertimbangkan pandangannya dan pandangan para pemimpin ASEAN lainnya," kata kementerian itu.

Kamboja memutuskan menunda pertemuan perdana kepemimpinan ASEAN, yang dijadwalkan minggu depan, karena beberapa menteri luar negeri telah menyatakan "kesulitan" untuk hadir.

Pernyataan Lee juga muncul beberapa hari setelah Menlu Kamboja Prak Sokhonn mengatakan di laman Facebook-nya bahwa Singapura mendukung pendekatan Kamboja terhadap krisis Myanmar.

Filipina Konfirmasi Penularan Omicron di komunitas

Kementerian Kesehatan Filipina pada Sabtu mengonfirmasi penularan Omicron di kalangan komunitas di sekitar Ibu Kota Manila saat kasus COVID-19 kembali mencetak rekor untuk hari ketiga berturut-turut.

"Kami melihat ada penularan varian Omicron di kalangan komunitas kawasan ibu kota," kata Wakil Menteri Kesehatan Maria Rosario Vergeire saat konferensi pers.

Manila merupakan kawasan urban yang terdiri atas 16 kota dan berpenduduk lebih dari 13 juta orang.

Penularan komunitas Omicron ditandai dengan lonjakan kasus secara drastis, kata Vergeire.

Ia menambahkan bahwa puncak kasus COVID-19 kemungkinan terjadi mulai akhir Januari hingga pertengahan Februari.

Kemenkes melaporkan 39.004 kasus tambahan COVID pada Sabtu, sementara kasus aktif mencapai rekor 280.813 orang.

Sejauh ini, Filipina telah mencatat 3,16 juta lebih kasus dan hampir 53.000 kematian COVID-19, salah satu angka tertinggi di Asia Tenggara.

Editor portal: Militer Myanmar tangkapi jurnalis

Militer Myanmar menangkap tiga orang yang bekerja untuk portal berita independen Dawei Watch, seorang editor di penerbitan itu mengatakan pada Kamis.

Peristiwa itu merupakan penahanan terbaru dalam tindakan keras yang dilancarkan militer terhadap media sejak kudeta tahun lalu.

Moe Myint, seorang jurnalis berusia 35 tahun dan ibu dari tiga anak, ditahan pada Selasa (18/1) di Dawei, sebuah kota di Myanmar selatan, kata editor itu, yang meminta untuk tidak disebut namanya karena kepekaan masalah ini.

Jurnalis lain, Ko Zaw, 38 tahun, dan Thar Gyi, seorang perancang visual media digital berusia 21 tahun di penerbitan tersebut, ditangkap pada Rabu (19/1).

"Mereka saat ini ditahan di kantor polisi di Dawei dan alasan penangkapan mereka masih belum diketahui," kata editor itu, yang menyerukan agar mereka segera dibebaskan.

Seorang juru bicara junta militer yang berkuasa tidak menanggapi permintaan komentar.

Junta sebelumnya mengatakan pihaknya menghormati peran media tapi tidak akan membiarkan pelaporan yang dianggapnya salah atau mungkin akan menyebabkan kerusuhan publik.

Militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari telah mencabut izin media, memberlakukan pembatasan pada internet dan siaran satelit, serta menangkap puluhan wartawan.

Myanmar menduduki peringkat kedua terburuk di dunia sebagai negara yang memenjarakan wartawan dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Committee to Protect Journalists.

Reporting ASEAN, yang adalah sebuah kelompok advokasi media Asia Tenggara, mengatakan bahwa sejak kudeta sudah 115 wartawan yang mengalami penahanan, 44 jurnalis masih ditahan, dan tiga orang meninggal.

Beberapa wartawan asing juga ditahan, termasuk jurnalis Amerika Danny Fenster, yang merupakan redaktur pelaksana majalah daring independen Frontier Myanmar.

Fenster dijatuhi hukuman 11 tahun penjara November lalu terkait hasutan, pelanggaran undang-undang tentang imigrasi, serta melakukan pertemuan yang melanggar hukum.

Ia kemudian dibebaskan setelah ada negosiasi antara mantan diplomat AS Bill Richardson dan junta Myanmar.