AS Tak Terima Israel Disebut Rezim Apartheid
Departemen Luar Negeri AS menolak laporan Amnesty International yang memperkenalkan Israel sebagai rezim apartheid.
"Laporan kami sendiri tidak pernah menggunakan terminologi seperti itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, seperti dilansir Reuters, Selasa (1/2/2022).
Dia menegaskan bahwa AS menolak pandangan yang menyebut tindakan Israel sebagai apartheid.
Amnesty International menyatakan dalam laporannya pada hari Selasa bahwa Israel adalah sebuah rezim yang didirikan berdasarkan kebijakan pemisahan etnis, perampasan, dan pengucilan, dan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Komunitas internasional harus mengambil tindakan untuk menghentikan kejahatan ini. Tindakan Israel terhadap Palestina melanggar hukum internasional," kata Direktur Amnesty International, Agnes Callamard ketika mempresentasikan laporan tersebut.
Dia meminta rezim Zionis untuk mengakhiri apartheid terhadap rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan dan menyeru komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan anti-kemanusiaan Israel di Palestina.
"Laporan kami tentang kejahatan Israel merupakan hasil dari empat tahun kegiatan yang terus menerus. Israel harus menghormati hak asasi semua orang, termasuk orang Palestina," tegas Callamard.
Dalam beberapa hari terakhir, ratusan warga Palestina memprotes perampasan tanah dan properti mereka oleh militer rezim Zionis di Gurun Negev.
Diperkirakan ada 300 ribu warga Arab di wilayah Negev, yang mendiami hanya 5 persen dari tanah mereka, sementara 95 persen sisanya telah dirampas oleh rezim penjajah Israel sejak 1948. (RM)
