Pengakuan AS atas Gagalnya Tekanan Maksimum terhadap Iran

Senator Amerika Serikat Chris Murphy mengakui bahwa sanksi-sanksi tekanan maksimum AS terhadap Iran, sama sekali tidak membuahkan hasil apa pun bagi Washington, dan tidak efektif. Murphy hari Selasa (1/2/2022) di akun Twitter menulis, "AS tidak mendapatkan apa pun dari sanksi tekanan maksimum Donald Trump atas Iran."

Pengakuan senator AS atas kegagalan dan kekalahan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, menambah rangkaian pengakuan jajaran pejabat senior pemerintah AS atas masalah ini.

Jake Sullivan, Penasihat keamanan nasional AS pada pertengahan bulan Januari 2022 mengakui bahwa Washington sedang membayar kesalahan fatal yang dilakukan Donald Trump terkait kesepakatan nuklir JCPOA.

Senada dengan Sullivan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengakui kesalahan strategis yang dilakukan pemerintahan terdahulu yang menarik diri keluar dari JCPOA.

Pada tanggal 7 Desember 2021, Menlu AS mengatakan, keluarnya AS dari kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan Iran, adalah kesalahan yang sangat besar.

Sebagaimana diketahui mantan Presiden AS Donald Trump selalu menyebut JCPOA sebagai kesepakatan terburuk bagi Washington, dan akhirnya pada 8 Mei 2018, ia mengumumkan penarikan diri AS dari JCPOA, dan menyingkir dari komitmen Washington di bawah kesepakatan JCPOA dan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, meski ditentang dunia.

Pemerintah Trump, dengan maksud untuk menekan Iran agar mau menerima keinginan ilegalnya, menjatuhkan sanksi paling menindas dalam kerangka kampanye tekanan maksimum terhadap Tehran, dan menentang segala bentuk upaya memulihkan kesepakatan nuklir JCPOA.

Tujuan pemerintah Trump adalah memaksa Iran tunduk dan menyerah pada 12 syarat yang ditetapkan AS termasuk penghentian program nuklir damai, dan penerapan pembatasan ketat di bidang kemampuan rudal dan kebijakan regional negara ini.

Akan tetapi meski sanksi sepihak dan ilegal pemerintah Trump terus berlanjut selama tiga tahun terakhir, Republik Islam Iran menerapkan kebijakan perlawanan maksimum, dan melawan sanksi-sanksi Washington.

Oleh karena itu Trump hingga akhir kekuasaannya tidak pernah berhasil meraih satu pun target yang diinginkannya, dan ini menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah AS yang terjadi selepas Perang Dingin.

Pada saat yang sama, pengakuan para pejabat pemerintah dan Kongres AS atas kegagalan kampanye tekanan maksimum disampaikan bersamaan dengan kebijakan pemerintah Joe Biden yang terus melanjutkan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran.

Sebelum dilantik menjadi Presiden AS, Joe Biden mengklaim bahwa Washington akan kembali ke JCPOA, namun dalam praktiknya, pemerintah AS yang berkuasa sekarang tidak terlihat mengambil langkah untuk kembali ke JCPOA, dan berusaha mencabut sanksi Iran.

Joseph Cirincione, pengamat politik AS menegaskan bahwa Joe Biden sampai sekarang terus melanjutkan kampanye gagal tekanan maksimum Trump terhadap Iran. Menurutnya, selama Biden belum memperbaiki metodenya, maka bahaya lepasnya kesepakatan vital nuklir akan tetap ada.

Pemerintah Biden yang bersikeras mempertahankan sebagian sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah Trump, merupakan salah satu penghambat kemajuan perundingan pencabutan sanksi Iran di Wina.

Di hadapan strategi tidak rasional yang dipakai pemerintah Joe Biden, Iran dalam perundingan pencabutan sanksi di Wina, yang sudah berlangsung delapan putaran, mengumumkan akan mematuhi kembali seluruh komitmen JCPOA jika AS mencabut semua sanksi secara nyata, bukan retorika atau di atas kertas semata, dan masalah ini akan diverifikasi oleh Iran.

Iran berulangkali menegaskan bahwa jika pihak lawan menunjukkan kesiapan yang lebih serius untuk mencabut sanksi, dan memiliki tekad lebih serius untuk menerima mekanisme yang diinginkan Iran, di bidang pencabutan sanksi, maka waktu pencapaian kesepakatan final terkait kembalinya AS ke JCPOA, akan semakin pendek. (HS)