Amerika Tinjauan dari Dalam 18 Maret 2022
Dinamika Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai pengakuan pejabat militer AS terhadap kekuatan rudal Iran.
Selain itu, AS mengakui target yang dirudal IRGC adalah markas Mossad di Erbil, pangkalan militer AS Al Balad di Irak diserang roket, Biden menyebut Putin sebagai penjahat perang, politisi Demokrat mengakui keberadaan lab biologi AS di Ukraina, dan perwira militer AS mengakui melatih kelompok Neo-Nazi di Ukraina.
Akui Kemampuan Rudal Iran, Jenderal AS: Sebagian Bisa Jangkau Tel Aviv
Kepala Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah, CENTCOM mengatakan, target serangan rudal IRGC ke Erbil bukan fasilitas AS.
Jenderal Kenneth McKenzie, Selasa (15/3/2022) menuturkan, dalam serangan rudal ke Erbil, Iran tidak bermaksud menyerang fasilitas-fasilitas AS.
Saat bertemu anggota Senat AS, Jenderal McKenzie menjelaskan seputar serangan rudal Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC ke markas Mossad di Erbil, Irak.
Ia menuturkan, "Menurut kami serangan akhir pekan itu, yaitu serangan rudal, pada kenyataannya tidak dilakukan untuk menyerang posisi kita. Kami yakin serangan rudal Iran menyerang target-target lain."
Kepala CENTCOM menambahkan, "Di arena militer, kekhawatiran saya yang pertama adalah memastikan Iran tidak punya senjata nuklir."
"Akan tetapi saya sangat khawatir dengan pertumbuhan signifikan jumlah dan kemampuan unit rudal balistik Iran, program drone dan rudal jelajah darat mereka," imbuhnya.
Jenderal McKenzie menegaskan, "Iran saat ini memiliki 3.000 rudal balistik yang sebagian darinya bisa menjangkau Tel Aviv."

AS Akui Target yang Dirudal IRGC, Sel Mossad di Erbil
Salah satu surat kabar Amerika Serikat mengutip seorang pejabat Washington mengatakan bahwa target rudal IRGC meliputi rumah-rumah yang dijadikan lokasi aktivitas Mossad di Erbil.
The Washington Post, Minggu (13/3/2022) melaporkan, "Seorang pejabat AS yang mengutip percakapan dirinya dengan rekan dari Irak mengatakan, target-target rudal Iran meliputi rumah-rumah yang nampaknya dijadikan lokasi aktivitas sel Mossad."
Menurut Washington Post, pemerintah Wilayah Otonomi Kurdistan Irak membantah jika ada sel Mossad di wilayahnya, tapi mereka tidak mempublikasikan satu pun foto lokasi ledakan.
Di sisi lain juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, "Tidak ada fasilitas AS yang rusak atau personel yang terluka. Kami tidak menemukan indikasi bahwa serangan diarahkan ke AS."
Sementara Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan menuturkan, "Kami mengecam serangan yang dilakukan Iran. Sekarang kami masih mengumpulkan informasi terkait target sebenarnya dari serangan tersebut."
Pangkalan Militer AS Al Balad di Irak, Diserang Roket
Media Irak mengabarkan serangan roket ke pangkalan udara Al Balad yang menjadi lokasi penempatan pasukan Amerika Serikat di Irak, dan terdengarnya sejumlah ledakan di sana.
Akun media sosial, Sabereen News, Kamis (17/3/2022) melaporkan terdengarnya sejumlah suara ledakan dari distrik Al Khalish, Provinsi Diyala, Irak.
Delapan suara ledakan yang disusul suara tembakan roket terdengar dari arah distrik Al Khalis, Diyala. Roket-roket tersebut ditembakan dari distrik Al Khalis, ke arah pangkalan udara Al Balad, lokasi penempatan pasukan AS, di selatan Provinsi Salahuddin.
Stasiun televisi Al Mayadeen juga mengabarkan empat roket ditembakan dari arah desa Zanboor di barat daya distrik Al Khalis, Diyala ke pangkalan udara Al Balad, di selatan Provinsi Salahuddin.
Serangan roket ke markas pasukan AS, dan serangan ke konvoi kendaraan militer pasukan AS di Irak, mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Biden Sebut Putin Penjahat Perang
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden untuk pertama kalinya menyebut Presiden Rusia, Vladimir Putin sebagai penjahat perang.
"Saya pikir ia (Putin) adalah penjahat perang", ungkap Biden. Pernyataan ini diungkapkan Biden Rabu (16/3/2022) waktu setempat saat menjawab pertanyaan seorang wartawan, apakah Biden bersedia menyebut Putin sebagai penjahat perang. Awalnya ia menolak menyebut Putin sebagai penjahat perang, namun tak lama kemudian ia menyebut Putin sebagai penjahat perang setelah wartawan tersebut mengulang pertanyaannya.
Sekaitan dengan ini Televisi CNN melaporkan, retorika Biden ini menunjukkan perubahan sikap sebelumnya pemerintah Amerika. Pejabat Amerika, termasuk Biden sebelumnya menghindari penggunaan istilah seperti kejahatan perang dan penjahat perang, dan menyatakan bahwa harus ada penyelidikan terlebih dahulu.
Rusia selama beberapa bulan lalu memperingatkan ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Eropa timur, dan mengusulkan jaminan keamanan kepada Amerika dan NATO, tapi usulan tersebut ditolak.
Bersamaan dengan permintaan berulang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan menerima bantuan jutaan dolar oleh Kiev dari Barat, serangan Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 atas instruksi Presiden Putin.
Politisi Demokrat Akui Keberadaan Lab Biologi AS di Ukraina
Mantan anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Tulsi Gabbard mengatakan, dukungan dana senilai 200 juta dolar AS untuk laboratorium-laboratorium biologi di Ukraina, tidak bisa dipungkiri.
Pada tanggal 13 Maret 2022, Tulsi Gabbard mengunggah video di media sosial miliknya, dan menyebut keberadaan lebih dari 25 laboratorium biologi di Ukraina yang mendapat sokongan dana dari AS, adalah realitas yang tidak bisa dibantah.
Dikutip CCTV, Gabbard menuturkan, "Ada enam dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan laboratorium-laboratoirum ini di Ukraina."
Ia menegaskan, harus segera diambil langkah untuk menjaga keamanan laboratorium-laboratorium tersebut, dan upaya mencegah timbulnya bencana.
Setelah mendapat kecaman dan tekanan di dalam AS karena dituduh mendukung Rusia, Tulsi Gabbard pada hari Selasa mengklarifikasi statemen yang disampaikannya itu.
Seperti dikutip majalah Amerika Serikat, Newsweek, Gabbard mengatakan, terdapat salah paham tentang kata laboratorium biologi, dan laboratorium senjata biologi.
"Bahaya menyebarnya patogen dari lab-lab di Ukraina sangat nyata, oleh karena itu kita harus mencegahnya," pungkas Gabbard.
Donald Trump, satu-satunya presiden dalam sejarah AS yang telah dua kali dimakzulkan oleh Kongres AS, kini menghadapi tuduhan baru pelanggaran undang-undang pemilihan presiden 2024.
Situs korban The Hill hari Senin (14/3/2022) melaporkan, Partai Demokrat menuduh mantan Presiden AS Donald Trump melanggar undang-undang keuangan kampanye, karena ia secara resmi tidak mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan presiden 2024.
Menurut laporan ini, Komite Aksi Politik Demokrat, yang dikenal sebagai Super PAC, yang aktif mengumpulkan donasi pemilu untuk calon presiden, menuduh Donald Trump melanggar undang-undang terkait penggalangan dana tanpa mengumumkan pencalonannya secara resmi.
Jessica Floyd, kepala Komisi Pemilu Federal AS, sebuah badan penggalangan dana beranggotakan 527 orang untuk juru kampanye perusahaan, mengecam pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan Donald Trump. ia juga menegaskan, "Trump, seperti kandidat lainnya, harus mematuhi aturan pemilu,".
"Tim Trump telah menanggapi keluhan ini, dan juru bicara Trump Taylor Budowich mengatakan bahwa Amerika sedang menuju bencana karena kelalaian Demokrat, dan untuk mengubah arah, mereka bersiap menghadapi gugatan yang tidak bernilai," tulis The Hill.
Trump belum secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk maju di pemilu presiden AS 2024. Tetapi dia dalam sebuah konferensi pers di Carolina Selatan, ia menegakan, "Pada 2024 kita akan mengambil kembali Gedung Putih. Saya siap dan siapa yang mau melakukan pekerjaan ini,".
Di bawah undang-undang keuangan pemilihan umum presiden AS, setiap individu atau badan hukum yang bermaksud untuk mengumpulkan lebih dari 5.000 dolar dalam penggalangan dana untuk calon presiden harus mengajukannya ke Komisi Pemilihan umum Federal AS.
Pemilihan presiden AS ke-60 akan diadakan pada 5 November 2024. Sejauh ini, belum ada yang secara resmi mencalonkan diri dalam pemilihan ini.
Perwira Militer AS: Kami Melatih Kelompok Neo-Nazi di Ukraina
Seorang mantan perwira militer Amerika Serikat mengatakan bahwa pasukan AS dan Kanada melatih kelompok milisi Neo-Nazi di Ukraina.
Dikutip kantor berita Sputnik, Senin (14/3/2022), mantan perwira Angkatan Laut AS, Scott Ritter menuturkan, "Pasukan asing yang datang ke Ukraina, dan membentuk unit-unit tempur nasionalis di barat negara ini, telah menggulingkan presiden pilihan rakyat, dan menerapkan kebijakan permusuhan."
Ia menambahkan, "Pengaruh mereka sangat berbahaya sehingga kelompok Neo-Nazi berani mengancam mantan Perdana Menteri Ukraina Petro Poroshenko."
Mantan perwira AL Amerika Serikat itu menjelaskan, unit-unit ultranasionalis tidak dibubarkan meski banyak melakukan penangkapan, dan hukuman mati warga, mereka justru menjadi bagian resmi Angkatan Bersenjata Ukraina, dan menjadi perwakilan militer negara ini di semua tempat.
"Apa yang lebih membahayakan adalah pengiriman petempur dari Inggris, AS, dan Kanada ke Ukraina, serta pelatihan unit tempur Nazi baru yang dipimpin Batalion Azov," imbuhnya.
Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, Batalion Azov punya pengaruh yang sangat besar dalam menyebarkan ideologi Nazisme di Ukraina, oleh karenanya mereka harus disingkirkan dari negara itu.(PH)