Dinamika Asia Tenggara, 26 Maret 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Puan pimpin forum parlemen dunia sepakati resolusi damai Rusia-Ukraina.

Selain itu, masih ada isu lain seperti Malaysia Usul Bahasa Melayu Jadi Bahasa ASEAN, Aksi anti negara, Vietnam penjarakan aktivis selama lima tahun, Filipina setujui tenaga nuklir gantikan batu bara untuk listrik, Mulai April, Singapura bebas karantina bagi semua pendatang, Puluhan gajah berpesta makan buah di Thailand

Puan Pimpin Forum Parlemen Dunia Sepakati Resolusi Damai Rusia-Ukraina

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berhasil menyepakati resolusi damai untuk konflik Rusia dan Ukraina.

Resolusi damai itu disepakati oleh ribuan delegasi yang mewakili parlemen dari 115 negara setelah melalui serangkaian tahapan sidang dan sesi debat yang dipimpin oleh Puan Maharani sebagai pimpinan sidang majelis IPU tahun ini.

"Indonesia telah memainkan peranan penting dalam penyusunan resolusi ini. Kami tergabung dalam komite penyusun. Indonesia sejak awal menekankan pentingnya peran sentral IPU dalam mencari solusi di Ukraina secara berimbang," ujar Puan Maharani saat jumpa pers usai penutupan Sidang Majelis Ke-144 IPU di BICC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Dalam Sidang Majelis Ke-144 IPU pada 20–24 Maret 2022, tiap negara anggota dipersilakan mengusulkan rancangan resolusi yang mendesak (emergency item). Di sidang majelis IPU tahun ini, delegasi Parlemen Ukraina mengusulkan draf resolusi terkait konflik Rusia dan Ukraina.

Draf resolusi yang disampaikan oleh Parlemen Ukraina meminta IPU secara lugas mengecam Rusia dan Belarusia atas aksi militer mereka di Ukraina.

Namun, pandangan itu, menurut delegasi Indonesia berisiko memperkeruh konflik dan menghambat upaya perdamaian, kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

Fadli merupakan perwakilan dari Indonesia yang tergabung dalam tim penyusun rancangan resolusi akhir terkait konflik Rusia dan Ukraina.

Oleh karena itu, pada sesi debat umum yang berlangsung pada 21 Maret, Indonesia turut mengajukan rancangan resolusi, yang diikuti oleh Selandia Baru.

Dalam prosesnya, Ukraina mencabut usulan-nya sehingga tersisa draf usulan Indonesia dan Selandia Baru. Meskipun akhirnya rancangan dari Indonesia kurang mendapat dukungan, tetapi isi draf dari Selandia Baru telah memasukkan beberapa poin usulan Indonesia.

Beberapa usulan Indonesia yang ditemukan pada draf Selandia Baru, antara lain mengedepankan peran kolektif parlemen untuk membuka dialog antara Rusia dan Ukraina, dan membentuk satuan tugas (task force) untuk menjalankan peran sebagai penghubung dua pihak yang berkonflik.

"Indonesia telah meyakinkan IPU untuk menyepakati task force untuk mendorong terciptanya solusi damai atas konflik Ukraina dan Rusia. Tentu saja, Indonesia dalam sidang ini membahas pentingnya mengarusutamakan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan serta pemuda dalam pengambilan keputusan," tutur Puan.

Upaya mengarusutamakan gender itu dilakukan oleh Forum of Women Parliamentarians — badan di dalam IPU yang terdiri atas para anggota DPR perempuan --. Untuk tahun ini, Forum of Women Parliamentarians IPU dipimpin oleh delegasi Indonesia, Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.

Irine, saat menyampaikan hasil pembahasan forum di Sidang Majelis, menyampaikan satuan tugas yang nantinya terbentuk harus diisi setengahnya oleh perempuan.

Usulan dari Forum of Women Parliamentarians itu pun masuk dalam draf resolusi akhir kemudian diadopsi atau disahkan dalam Sidang Majelis Ke-144, Kamis.

Malaysia Usul Bahasa Melayu Jadi Bahasa ASEAN

Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob beralasan, pengusulannya lantaran bahasa Melayu dituturkan 300 juta penduduk ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja.

"Malaysia akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin ASEAN untuk mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda ke peringkat antarbangsa," kata Ismail Sabri Yaakob dalam akun Facebook-nya, Rabu (23/3/2022) pukul 11.47 waktu setempat.

Bahasa Melayu merupakan bahasa ketujuh terbesar di dunia. Indonesia termasuk penutur bahasa Melayu.

"Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand selatan, Filipina selatan, serta sebagian dari Kamboja turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar," kata Ismail.

"Jadi tidak ada alasan, kami tidak bisa menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN," imbuhnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. mengatakan, pengusulan bahasa ini bukan hal baru yang diusahakan Malaysia.

Aminudin mengatakan, penggunaan bahasa Indonesia-Melayu di sisi lain sudah disepakati di sidang parlemen ASEAN.

"Sebelumnya di sidang parlemen ASEAN, sudah disepakati pengunaan bahasa Indonesia-Melayu karena Indonesia tidak mau menggunakan istilah bahasa Melayu dan Malaysia tidak mau menggunakan istilah bahasa Indonesia. Jadi disebutlah bahasa Indonesia-Melayu sebagai bahasa pengantar kedua sidang ASEAN," kata Aminudin pada detikEdu, Kamis (24/3/2022).

"Ini artinya, bahasa itu akan digunakan di persidangan dan akan ada kewajiban bagi penyelenggaraan sidang untuk menyediakan penerjemah, tentu saja," imbuhnya.

Ia menambahkan, bahasa Indonesia juga akan bisa menjadi salah satu tuntutan.Menurut Aminudin, jika bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua ASEAN, secara politis akan baik bagi Indonesia. Sebab, bahasa menjadi identitas sebuah kelompok seperti halnya ASEAN.

"Jadi kalau orang mau berkiprah dalam dunia ASEAN, harus belajar dan mengerti bahasa Indonesia. Jadi ada keuntungan seperti itu, bahasa kita dipelajari oleh orang lain," jelasnya.

Menjadi bahasa kedua ASEAN menurut Aminudin juga merupakan usaha untuk mempertahankan keberadaan bahasa tersebut dari kepunahan, di samping jadi kebanggaan (pride) bangsa ketika digunakan bangsa lain.

Aksi anti negara, Vietnam Penjarakan aktivis selama lima tahun

Pengadilan Vietnam memenjarakan Le Van Dung (51 tahun), seorang komentator sosial terkemuka selama lima tahun pada Rabu karena kegiatan anti negara, kata pengacaranya dan media pemerintah.

Komentator yang dipenjara itu merupakan salah seorang di antara lusinan aktivis yang menurut kelompok hak asasi sedang dianiaya karena mengkritik pemerintah.

Le Van Dung dihukum karena melakukan propaganda melawan negara Vietnam, kata pengacara Ha Huy Son, dalam persidangan yang hanya berlangsung beberapa jam.

Meskipun terjadi reformasi ekonomi menyeluruh dan keterbukaan yang meningkat terhadap perubahan sosial, Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam mempertahankan sensor media yang ketat dan menenggang kritik yang terbatas.

Dung dituduh membuat dan mengunggah 12 video di internet untuk mencemarkan nama baik pemerintah dan "menyinggung kehormatan dan martabat para pemimpin partai dan negara," lapor radio nasional Voice of Vietnam.

Dung, yang dikenal dengan "Le Dung Vova", secara teratur bersiaran langsung ke ribuan pengikut di Facebook dan YouTube sebelum ditangkap pada Juni tahun lalu.

"Dia tidak mengaku bersalah di persidangan dan akan mengajukan banding atas putusan tersebut," kata pengacaranya.

Vietnam pekan lalu keberatan terhadap Amerika Serikat yang memberikan hadiah karena keberanian kepada seorang penulis pembangkang yang tahun lalu dipenjara selama sembilan tahun akibat propaganda anti negara.

Kementerian luar negeri Vietnam menggambarkan penghargaan itu sebagai "tidak objektif dan tidak sesuai".

Menjelang persidangan pada Rabu, wakil direktur Asia Human Rights Watch Phil Robertson mengatakan Vietnam harus membatalkan dakwaan terhadap Dung, yang katanya adalah satu dari lebih 60 orang yang diadili karena bersuara.

"Pihak berwenang Vietnam tetap memperlakukan segala jenis kritik terhadap pemerintah sebagai ancaman besar yang mesti dituntut dengan hukuman penjara yang lama," katanya.

"Donor internasional dan mitra dagang Vietnam harus menekan Hanoi untuk mendengar para pengkritiknya alih-alih menganiaya mereka."

Filipina setujui tenaga nuklir gantikan batu bara untuk listrik

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menandatangani perintah eksekutif untuk memasukkan tenaga nuklir dalam bauran energi negara itu.

Keputusan tersebut menyusul kesiapan otoritas untuk menghentikan secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dan setelah upaya sebelumnya gagal karena masalah keamanan.

Perintah 28 Februari yang diumumkan pada Kamis (3/3) dapat menjadi tonggak utama bagi ekonomi yang mengalami pemadaman listrik musiman dan tarif listrik yang tinggi, tetapi akan mengkhawatirkan penentang langkah tersebut.

Diteken tiga bulan sebelum Duterte mengakhiri masa jabatan enam tahun tunggalnya, perintah itu juga mengarahkan panel antarlembaga untuk menyelidiki pembukaan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan (BNPP) yang terbengkalai.

“Pemerintah nasional berkomitmen untuk memasukkan energi tenaga nuklir ke dalam bauran energi negara,” kata perintah itu.

Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi telah mendukung tenaga nuklir dan menyebutnya dapat membantu meringankan masalah pasokan dan biaya tinggi.

Duterte mengatakan tenaga nuklir akan dimanfaatkan sebagai sumber daya beban dasar alternatif yang layak sebab Filipina berupaya untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara untuk membantu mencapai tujuan iklim.

Upaya sebelumnya untuk mewujudkan energi nuklir di Filipina dihentikan lantaran masalah keselamatan, tetapi rencana baru itu didasarkan pada proposal untuk membangkitkan kembali BNPP yang dibangun sebagai tanggapan terhadap krisis energi selama pemerintahan diktator Ferdinand Marcos.

Rampung pada 1984, pembangkit itu ditinggalkan dua tahun kemudian menyusul penggulingan Marcos dan bencana nuklir Chernobyl yang mematikan.

Sejak 2009, BNPP sudah beroperasi sebagai objek wisata guna membantu biaya pemeliharaannya.

“Pemerintahan Duterte akan segera meninggalkan satu warisan yang buruk dan menyiapkan kita untuk cerita menyeramkan lainnya seperti Chernobyl dan Fukushima,” kata juru kampanye Greenpeace, mengacu kepada bencana-bencana nuklir terburuk di dunia.

Wakil Menteri Energi Gerardo Erguiza Jr mengatakan kerangka peraturan untuk tenaga nuklir masih memerlukan undang-undang dan masa depannya juga bergantung pada agenda pemerintahan selanjutnya.

Putra mendiang diktator, Ferdinand Marcos Jr, yang merupakan calon terdepan dalam pemilihan presiden Mei mendatang, telah mengatakan bahwa ia berencana untuk mengunjungi kembali proyek BNPP, menurut laporan media setempat.

Mulai April, Singapura bebas karantina bagi semua pendatang

Pemerintah Singapura pada Kamis mengatakan akan mencabut kewajiban karantina bagi semua pelaku perjalanan yang sudah divaksinasi mulai April.

Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan pemerintahnya juga akan menghapus kewajiban memakai masker di tempat terbuka dan mengizinkan lebih banyak orang untuk berkumpul.

Singapura adalah salah satu negara yang beralih strategi dari pembatasan ke kehidupan normal yang baru bagi 5,5 juta penduduknya, kendati rencana pelonggaran berjalan lambat karena lonjakan kasus.

Wabah COVID-19 yang dipicu varian Omicron mulai mereda di sebagian besar negara di kawasan dan tingkat vaksinasi juga meningkat.

Singapura dan negara-negara lain kini bersiap untuk mencabut pembatasan sosial yang diberlakukan untuk menahan laju penyebaran virus.

Negara kota itu telah menghapus aturan karantina bagi pendatang yang sudah divaksinasi dari 35 negara sejak September.

Keputusan pemerintah pada Kamis akan membuat kebijakan bebas karantina berlaku bagi pengunjung dari negara mana pun.

Lee mengatakan pemerintahnya akan terus menghapus pembatasan secara terukur.

"Setelah langkah ini, kita akan menunggu sejenak agar situasi menjadi stabil," katanya. "Jika semua lancar, kita akan longgarkan lagi."

Selain membolehkan kumpul-kumpul hingga 10 orang, Singapura juga akan menghapus batas jam buka restoran dan penjualan minuman keras, serta mengizinkan karyawan kembali ke tempat kerja.

Sebelumnya, beberapa negara lain di Asia-Pasifik sudah mencabut aturan pembatasan.

Jepang pekan ini menghapus pembatasan jam operasional restoran dan tempat bisnis di Tokyo dan 17 prefektur lain.

Korea Selatan, di mana kasus infeksi menembus angka 10 juta pekan ini tapi mulai menurun, telah mengizinkan tempat makan buka hingga pukul 23.00, menghentikan penggunaan paspor vaksin dan mencabut kewajiban karantina bagi pendatang dari luar negeri yang sudah divaksinasi.

Indonesia menghapus aturan karantina bagi semua pendatang dari luar negeri pekan ini. Langkah serupa juga diambil oleh negara-negara lain di kawasan seperti Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja dan Malaysia.

Indonesia juga mencabut larangan mudik Lebaran ketika jutaan orang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri.

Puluhan gajah berpesta makan buah di Thailand

Sekitar 60 ekor gajah menikmati jamuan makan buah-buahan di sebuah kebun raya ketika Thailand merayakan Hari Gajah.

Gajah adalah kebanggaan nasional dan identitas budaya bagi Thailand. Hewan itu biasa dimanfaatkan sebagai pekerja, pengangkut, dan kendaraan tempur bagi prajurit dan raja.

Kegiatan tahunan itu umumnya digelar di berbagai daerah, tapi karena pandemi dan kesulitan ekonomi, hanya sedikit yang melakukan perayaan.

Di Kebun Tropis Nong Nooch di bagian timur provinsi Chonburi, gajah-gajah dihidangi dua ton buah dan sayuran yang diletakkan di atas meja selebar 8 meter.

Tanpa kunjungan turis asing selama pandemi, hidangan dan kedatangan sejumlah pengunjung tampak memberi kesenangan bagi hewan besar itu.

"Tentu saja, mereka bosan karena sudah biasa bersama orang. Itulah kenapa Anda melihat gajah-gajah kami sangat ramah pada siapa pun," kata Kampon Tansacha, presiden Kebun Tropis Nong Nooch.

"Orang-orang senang melihat gajah, memberi mereka makan, terutama pisang yang mereka sukai, dan mereka semua tampak sehat dan senang," kata dia.

Kelompok-kelompok pembela satwa telah lama menyerukan kepada kamp-kamp gajah di Thailand untuk berhenti mempertontonkan dan menunggangi hewan itu. Mereka menyebutnya sebagai perlakuan kejam terhadap binatang.