Dinamika Asia Tenggara, 30 Juli 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti, Kunjungan Presiden RI ke Jepang, Ini yang Dibahas.

Selain itu, masih ada isu lain seperti, Menlu Malaysia Kritik Kekerasan di Myanmar Semakin Parah, Singapura perpanjang masa tinggal eks presiden Sri Lanka Rajapaksa, Junta Myanmar eksekusi empat aktivis demokrasi, Presiden Filipina janji bangun kembali wilayah terdampak gempa bumi, Kementerian: Vietnam berstatus zona hijau COVID-19,

Kunjungan Presiden RI ke Jepang, Ini yang Dibahas

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi serta delegasi tingkat tinggi yang menyertainya melanjutkan perjalanan ke Jepang setelah mengunjungi Cina. Mereka tiba di Jepang pada Rabu pagi, 27 Juli 2022.

Jokowi bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida di Tokyo pada Rabu (27/7/2022) dan menghadiri konferensi pers bersama di kediaman resmi PM Jepang itu. Keduanya membahas banyak hal dan isu penting.

Di antara yang dibahas adalah kesepakatan protokol perubahan IJEPA (Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement). Jokowi dan Kishida sepakat meneken kerja sama itu pada KTT G20 di Bali pada November mendatang.

Jokowi juga menyambut baik sejumlah investasi baru yang dilakukan Jepang di Indonesia dan mengapresiasi proyek-proyek yang diselesaikan tepat waktu.

Selain itu, dibahas pula komitmen kerja sama bagi kelanjutan proyek gas Masela. Jokowi meminta dukungan pengetahuan dan teknologi baru Jepang terhadap proyek strategis Indonesia.

Mengenai isu regional, Jokowi menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang terhadap Presidensi Indonesia di G20. Dia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya eks PM Jepang Shinzo Abe.

Sementara itu, Kishida mengatakan bahwa pertemuan dengan Jokowi ini adalah bukti eratnya hubungan di antara kedua negara. Menurutnya, Jepang akan mendukung lebih lanjut peningkatan kemampuan keamanan maritim Indonesia.

Menlu Malaysia Kritik Kekerasan di Myanmar Semakin Parah

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan kekerasan di Myanmar masih berlanjut bahkan semakin parah.

Saifuddin Abdullah di akun media sosialnya Jumat (29/7/2022) mengatakan, “Sampai hari ini, belum ada kemajuan nyata pada  Konsensus Lima Poin  (5PC). Kekerasan terus berlanjut, bahkan semakin parah. Tidak ada konsultasi yang inklusif atau adil antara semua pemangku kepentingan utama dalam dialog ASEAN-junta. Junta memonopoli dan memolitisasi bantuan kemanusiaan,".

"KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada November mendatang perlu membuat keputusan besar tentang 5PC," tegasnya.

Dia memberikan opsi mengenai konsensus itu  dengan pilihan-pilihan apakah harus dilanjutkan atau ditingkatkan dan apakah harus ada sesuatu yang baru untuk menggantikannya.

Setelah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah bayangan Myanmar (NUG) dan Dewan Permusyawaratan Persatuan Nasional (NUCC), Saifuddin berpendapat bahwa ASEAN perlu memiliki kerangka kerja yang memiliki solusi dan menjabarkan proses yang diperlukan untuk mencapai solusi tersebut.

“Solusi akhirnya adalah Myanmar yang demokratis, inklusif dan adil, damai dan harmonis, makmur yang hak-hak sipil dan politiknya dijamin oleh Konstitusi,” kata dia.

Dia mengatakan dalam konteks ini, ASEAN perlu memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar dengan memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat.

“ASEAN perlu berperan sebagai fasilitator bersama dengan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, dengan partisipasi dan dukungan dari masyarakat internasional,” kata Saifuddin.

Sementara itu, Saifuddin mengatakan Malaysia akan mengangkat dua hal pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh pada 3 Agustus 2022.

Pertama, Malaysia akan menegaskan bahwa Myanmar tidak boleh mengirim perwakilan politik ke semua pertemuan tingkat menteri ASEAN dan kedua, dimulai dengan pertemuan itu sampai KTT ASEAN pada November, kerangka kerja untuk mengimplementasikan 5PC akan dibahas.

Pada April 2021, kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing telah setuju untuk menerapkan 5PC yang menyerukan penghentian segera kekerasan, mengadakan dialog dengan semua pemangku kepentingan utama, penunjukan utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan delegasi untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar, serta untuk mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang di Myanmar.

Sejak kudeta pada 1 Februari 2021, sedikitnya 2.114 orang telah tewas di Myanmar oleh Dewan Administrasi Negara (SAC), yang dipimpin oleh Min, dalam kampanyenya untuk menekan oposisi yang meluas terhadap pemerintahan militer.

Akhir pekan lalu, junta mengeksekusi empat aktivis pro demokrasi. Tindakan tersebut menuai kecaman di seluruh dunia.

Singapura perpanjang masa tinggal eks presiden Sri Lanka Rajapaksa

Singapura telah memperpanjang masa tinggal mantan presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa hingga 14 hari ke depan, menurut keterangan sumber, Rabu.

Izin kunjungan singkat dikeluarkan oleh Singapura ketika Rajapaksa tiba dalam kapasitas pribadi dua pekan lalu.

Rajapaksa kini bisa tinggal di negara kota itu hingga 11 Agustus.

Badan imigrasi Singapura tidak menanggapi permintaan untuk memberikan konfirmasi.

Rajapaksa mendarat di Singapura pada 14 Juli, satu hari setelah melarikan diri ke Maladewa dari Sri Lanka yang terjerat krisis, menyusul kerusuhan yang memaksanya mengundurkan diri sebagai presiden.

Pada saat itu pemerintah Singapura mengatakan Rajapaksa tidak diberi suaka dan tinggal di negara itu dalam kunjungan pribadi.

"Saya yakin pada akhirnya dia akan mempertimbangkan untuk kembali ke Sri Lanka, tetapi belum ada sikap politik dan lainnya tentang hal itu," kata juru bicara pemerintah Sri Lanka Bandula Gunwardena, Selasa.

Perdana menteri enam kali Ranil Wickremesinghe menduduki kursi lewat pemilihan di parlemen setelah Rajapaksa meninggalkan Sri Lanka dan mengundurkan diri.

Negara berpenduduk 22 juta jiwa itu telah dilanda krisis ekonomi parah selama beberapa bulan terakhir.

Krisis tersebut menyebabkan kelangkaan bahan bakar, pangan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain.

Junta Myanmar eksekusi empat aktivis demokrasi

Junta militer Myanmar telah mengeksekusi mati empat aktivis demokrasi yang dituduh membantu "aksi teror", demikian media pemerintah melaporkan, Senin.

Eksekusi tersebut menjadi pelaksanaan hukuman mati pertama di negara itu dalam beberapa dekade.

Keempat pria itu dijatuhi hukuman mati pada Januari dalam persidangan tertutup. Mereka dituduh membantu milisi melawan militer, yang merebut kekuasaan lewat kudeta tahun lalu dan menindak keras para pembangkang.

Eksekusi yang telah direncanakan itu menuai kecaman internasional.

Dua pakar PBB menyebut tindakan itu sebuah "upaya keji untuk menebar ketakutan" di tengah masyarakat.

Dua dari keempat aktivis yang dieksekusi itu adalah tokoh demokrasi Kyaw Min Yu, yang lebih dikenal sebagai Jimmy, dan artis hip-hop Phyo Zeya Thaw, kata harian Global New Light of Myanmar.

Phyo Zeya Thaw adalah orang dekat Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar yang digulingkan.

Kedua orang itu kalah di persidangan banding pada Juni. Sementara dua orang lainnya adalah Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw.

Menurut Global New Light, keempatnya telah didakwa dengan undang-undang anti terorisme dan hukum pidana.

Hukuman terhadap mereka telah dilaksanakan menurut prosedur penjara, kata harian itu tanpa menjelaskan lebih detail.

Eksekusi di Myanmar sebelumnya dilakukan dengan hukuman gantung.

Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) mengatakan eksekusi terakhir di Myanmar terjadi pada akhir 1980-an.

Juru bicara militer tidak menjawab panggilan saat dimintai komentarnya.

Thazin Nyunt Aung, istri Phyo Zeyar Thaw, mengaku tidak diberi tahu tentang eksekusi suaminya.

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun lalu.

Konflik meluas di seluruh negara itu setelah tentara melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi protes secara damai di kota-kota.

AAPP mengatakan lebih dari 2.100 orang telah dibunuh oleh aparat keamanan sejak kudeta. Tapi angka itu menurut junta dilebih-lebihkan.

Seberapa besar kekerasan di Myanmar sulit diperkirakan karena bentrokan telah meluas ke wilayah-wilayah terpencil. Kelompok-kelompok pemberontak dari suku minoritas di wilayah-wilayah itu juga terlibat konflik dengan militer.

Presiden Filipina janji bangun kembali wilayah terdampak gempa bumi

Presiden Filipina Ferdinand Marcos berjanji untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat gempa bumi di Pulau Luzon, ketika penduduk yang ketakutan berkemah di taman-taman dan trotoar setelah ratusan gempa susulan mengguncang daerah itu.

Gempa bermagnitudo 7,1 melanda pulau Filipina utara pada Rabu pagi (27/7) dan menewaskan sedikitnya lima orang serta melukai lebih dari 130 orang.

"Untuk yang terkena dampak dan korban, mari kita pastikan bahwa kita siap untuk mendukung mereka dan memberikan semua yang mereka butuhkan," kata Marcos kepada para pejabat, Kamis, setelah diberi pengarahan selama perjalanan untuk memeriksa kerusakan.

Gempa itu juga merusak sejumlah rumah dan bangunan lain, termasuk gereja berusia berabad-abad di kota wisata Vigan.

Jalan-jalan di Vigan, yang dikenal dengan arsitektur kolonial Spanyol kuno, telah dibersihkan dari puing-puing, tetapi toko-toko, hotel, dan bisnis masih tutup.

Elma Sia (52 tahun) yang bekerja di restoran mengingat ketakutannya terjebak dalam gempa yang begitu kuat.

"Semuanya bergerak, piring-piring pecah, lampu-lampu bergoyang. Kami ketakutan," kata dia kepada Reuters.

"Saya bisa mendengar teriakan orang-orang dari restoran McDonald's terdekat, jadi orang-orang bergegas keluar ke alun-alun dan mulai menangis karena ketakutan," ujar Sia.

Gempa, yang melanda dekat basis politik keluarga Marcos, juga meninggalkan jejak kehancuran di Kota Bangued di Provinsi Abra, yang hanya berjarak 11 kilometer dari pusat gempa.

Para warga berkemah bersama keluarga mereka di tempat penampungan karena mereka terlalu takut untuk tinggal di rumah. Seismolog telah mencatat hampir 800 gempa susulan sejak gempa utama muncul.

"Kami sangat takut. Kami tidak mempermasalahkan barang-barang kami, kami hanya bergegas keluar. Nyawa lebih penting," kata Erlinda Bisares kepada CNN Filipina.

Filipina merupakan negara yang rawan bencana alam dan terletak di "Cincin Api" Pasifik yang aktif secara seismik, yaitu sekelompok gunung berapi dan garis patahan yang melingkari tepi Samudra Pasifik.

Gempa bumi sering terjadi dan rata-rata ada 20 topan per tahun, beberapa memicu tanah longsor yang menjatuhkan korban jiwa.

Menteri Pekerjaan Umum Manuel Bonoan mengatakan kepada radio DZBB bahwa pihaknya telah mulai membersihkan puing-puing dari jalan-jalan utama di Abra dan distrik-distrik lain yang terkena dampak longsoran batu selama gempa.

Tetapi, upaya untuk menilai kerusakan pada pekerjaan irigasi terhambat karena beberapa jalan belum dibersihkan dari batu, kata Administrasi Irigasi Nasional.

Provinsi Luzon Utara adalah salah satu produsen beras dan sayuran terbesar di Filipina.

Ricardo Jalad, administrator Kantor Pertahanan Sipil, mengatakan kepada stasiun radio DZRH beberapa bagian Abra masih belum dialiri listrik atau air dan mengalami gangguan komunikasi.

Kementerian Keuangan Filipina mengatakan pihak berwenang siap untuk mengeluarkan dana bantuan bencana.

Kementerian: Vietnam berstatus zona hijau COVID-19

Vietnam dinyatakan masuk ke dalam status zona hijau COVID-19 atau virus corona dapat dikendalikan, berdasarkan pengumuman Kementerian Kesehatan Vietnam, seperti diberitakan VNA, Kamis (28/7).

Menurut statistik terbaru Kementerian Kesehatan Vietnam, tingkat risiko COVID-19 di antara lebih dari 10.600 kelompok masyarakat dan lingkungan,'zona hijau' mencakup 90,7 persen, 7,8 persen 'zona kuning', dan hanya 1,5 persen menjadi 'zona merah'.

Namun kementerian masih mencatat jumlah kasus baru yang cukup tinggi pada Rabu (27/7) dengan 1.460 kasus dan tertinggi dalam kurun waktu 70 hari.

Dalam menanggapi kenaikan jumlah kasus di beberapa negara, Perdana Menteri Pham Minh Chinh memerintahkan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui surat resmi yang dikirim ke Komite Rakyat provinsi dan kota di seluruh negeri, kementerian, badan, dan lembaga pemerintah.

Hingga saat ini, lebih dari 240 juta dosis vaksin telah didistribusikan di Vietnam dengan cakupan luas untuk dosis pertama dan kedua, sehingga pandemi dapat dikendalikan di seluruh negeri.

Akan tetapi, dalam surat kabar tercatat, banyak daerah dan lembaga menurunkan kewaspadaan, sementara pihak berwenang di beberapa tempat belum bekerja cukup cepat, sehingga membuat kemajuan vaksinasi berjalan lambat dari jadwal.

Sementara itu, pandemi tetap pelik dan tak terduga di dunia, dan gelombang baru infeksi telah muncul di sejumlah negara.

Vietnam terus mencatat kasus sub varian baru Omicron yaitu BA,4 dan BA.5 serta menghadapi resiko wabah kembali.

Perdana Menteri Pham Minh menugaskan kementerian kesehatan, kementerian lain, dan pemerintah daerah untuk mengkampanyekan vaksinasi yang diluncurkan untuk menyelesaikan inokulasi pada anak-anak usia 5 - 11 tahun pada Agustus, menyelesaikan pemberian dosis ketiga dan keempat untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas, serta sesegera mungkin mempercepat suntikan vaksin ketiga untuk mereka yang berusia 12 - 17 tahun.

Petugas kesehatan, pasukan keamanan publik dan militer serta guru diminta untuk segera menerima vaksin.

Mereka yang bekerja di sektor publik, pasokan layanan penting, wisata, pusat perdagangan, supermarket, pasar, bisnis, dan pusat industri juga diharuskan mendapatkan vaksin.

Pada surat kabar, kepala pemerintahan juga meminta komunikasi yang lebih baik mengenai vaksinasi, panduan kesehatan untuk sub varian baru Omicron, sejalan dengan pemeriksaan lebih terperinci, pengawasan dan promosi kegiatan inokulasi.