ASEAN Dorong Penerapan Konsensus Lima Poin soal Myanmar

ASEAN terus mencari cara agar Konsensus Lima Poin terkait Myanmar diterapkan secara efektif dan penuh, ujar juru bicara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN Kung Phoak.

“Isu Myanmar sangat kompleks dan itu menyelesaikan krisis Myanmar membutuhkan waktu dan upaya yang lebih,” ujar Kung Phoak dalam acara jumpa pers di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Kamis malam.

Konsensus Lima Poin yang dimaksud merupakan seruan kepada Myanmar soal penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, serta menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.

Selain itu, pemerintah Myanmar diminta untuk mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga di negara itu, serta membuka akses bagi utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan para pemangku kepentingan di Myanmar.

Kung mengatakan harus ada komitmen dari pihak militer Myanmar untuk melaksanakan Konsensus Lima Poin.

“ASEAN berusaha terbaik agar Konsensus Lima Poin dapat diwujudkan,” kata Kung, yang juga menjabat sekretaris negara pada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo mengirim surat kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen --sebagai Ketua ASEAN-- soal Myanmar.

Dalam surat tersebut, Jokowi menekankan pentingnya para pemimpin ASEAN membahas implementasi Konsensus Lima Poin untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar.

Surat tersebut, kata Menlu Retno, telah dibalas oleh Hun Sen yang menugaskan para menlu negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bertemu dan menyusun rekomendasi terkait implementasi konsensus itu.

Indonesia dan negara ASEAN lainnya telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran dan kekecewaan atas kemacetan implementasi Konsensus Lima Poin untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar.

Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN melalui suatu pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Indonesia menekankan pentingnya pendekatan segera dengan semua pemangku kepentingan sesuai mandat konsensus.(PH)