Mengapa Krisis Politik di Peru Meningkat?
Krisis politik di Peru berlanjut dan meskipun masa kepresidenan Dina Boluarte telah dimulai, negara ini masih menjadi ajang protes dan konflik. Pada saat yang sama, Boluarte, yang menyerukan rekonsiliasi politik dan pembentukan persatuan nasional di Peru, mengatakan, Yang saya inginkan adalah ruang dan waktu untuk menyelamatkan negara.
Namun, para pengunjuk rasa menuntut diadakannya pemilihan umum baru, pengunduran diri Boluarte presiden baru Peru dan pembebasan Pedro Castillo presiden terguling negara ini.
Demonstrasi nasional di Peru, yang dimulai dalam dua hari terakhir di Andahuaylas di selatan negara itu, berlanjut hingga kemarin dan pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah polisi dan pasukan militer membalas dengan menembakkan gas air mata.
Dengan meningkatnya aksi protes, organisasi dan serikat pedesaan juga menuntut dimulainya pemogokan untuk mendukung Castillo. Mereka juga ingin menangguhkan parlemen, mengadakan pemilu dini dan menyusun konstitusi baru.
Peru telah lama menghadapi krisis dan ketidakstabilan politik.
Korupsi yang merajalela dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan politik di negeri ini telah menyebabkan krisis politik dan sosial semakin intensif di Peru terutama selama dua dekade terakhir, sehingga selama tahun-tahun ini lebih dari lima presiden dituduh melakukan korupsi.
Dalam hal ini, Castillo yang pernah menjadi guru sekolah menghadapi beberapa krisis sejak awal kepresidenan pada Juni 2021, antara lain perombakan kabinet, investigasi korupsi, dan protes.
Situasi ini menyebabkan enam kasus korupsi diajukan terhadap keluarga dan teman presiden yang digulingkan.
Dalam beberapa hari terakhir, setelah perebutan kekuasaan antara parlemen dan Castillo, Presiden Peru saat itu, parlemen mencopot presiden dari kekuasaan dan mengirimnya ke penjara dengan tuduhan percobaan kudeta, dan segera mengangkat wakilnya, Dina Boluarte sebagai presiden sementara.
Krisis politik di Peru berlanjut dan meskipun masa kepresidenan Dina Boluarte telah dimulai, negara ini masih menjadi ajang protes dan konflik. Pada saat yang sama, Boluarte, yang menyerukan rekonsiliasi politik dan pembentukan persatuan nasional di Peru, mengatakan, Yang saya inginkan adalah ruang dan waktu untuk menyelamatkan negara.
Francisco Morales, Ketua Mahkamah Konstitusi Peru mengatakan setelah keputusan ini, Hari ini terjadi gaya kudeta abad ke-20. Peru ingin tetap menjadi negara demokrasi dan kudeta tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Namun sekarang oposisi telah turun ke jalan dan menuntut kembalinya Castillo ke kursi kepresidenan.
Castillo adalah orang sayap kiri yang berjanji untuk menghormati penduduk asli dan guru Peru telah berjanji untuk memerangi korupsi, mengendalikan, meningkatkan dana publik untuk pendidikan dan kesehatan selama masa kepresidenannya, tetapi dia menghadapi kendala dalam mengimplementasikan program ini.
Saat ini, Castillo dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan mengganggu ketertiban umum. Dia juga menghadapi sejumlah tuduhan lain terkait korupsi.
Sekalipun demikian, gelombang protes telah menyebabkan Dina Boluarte, Presiden baru Peru, mengumumkan niatnya untuk mengadakan pemilihan umum nasional dua tahun lebih cepat pada April 2024 dengan mengajukan RUU ke Kongres.
Dia juga mengumumkan keadaan darurat di daerah-daerah di mana terjadi konflik sosial tingkat tinggi.(sl)
