Tahun Berdarah bagi Kashmir yang Dikuasai India
Terlepas dari upaya pemerintah India untuk mencaplok Kashmir di bawah kendalinya ke tanah India, termasuk pembatalan undang-undang status khusus Kashmir yang dikuasainya, statistik menunjukkan bahwa bukan hanya kekerasan berdarah di wilayah ini tetapi juga konfrontasi dengan kebijakan hegemonik India oleh kelompok Kashmir terus berlanjut.
Menurut laporan polisi wilayah Kashmir yang dikuasai India, pada tahun 2022, pasukan militer negara ini telah membunuh 172 warga Kashmir dan orang-orang bersenjata dengan melakukan 93 operasi. Dalam operasi tersebut, ratusan orang lainnya juga terluka.
Sementara itu, kepemilikan Jammu dan Kashmir dipersengketakan oleh kedua negara sejak kemerdekaan India dan Pakistan pada 1947.
Oleh karena itu, pemerintah India berusaha membangun keamanan di wilayah ini dengan mengerahkan puluhan ribu pasukan militer di wilayah Kashmir yang dikuasainya, sekaligus menghadapi kelompok bersenjata Kashmir untuk menciptakan keamanan di kawasan, tapi pada kenyataannya, usaha ini gagal.
Soroush Amiri, pakar urusan India, mengatakan:
“Masalah Kashmir adalah masalah yang harus dipecahkan oleh ketiga sisi krisis. India, Pakistan, dan warga Kashmir. Sementara itu, pemerintah India memaksakan tuntutannya pada kedua pihak secara sepihak dan melalui kekuatan militer, yang telah menjadi kebijakan yang tidak efektif selama lebih dari tujuh dekade."
India dan Pakistan telah berperang dua kali karena Kashmir, dan pada tahun 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang meminta pemerintah Pakistan dan India mengadakan referendum untuk menentukan nasib Kashmir dan mengakhiri pendudukan wilayah ini.
Berdasarkan resolusi tersebut, warga Kashmir akan ditanya apakah ingin bergabung dengan India atau Pakistan, yang selama ini ditentang oleh pemerintah New Delhi. Pemerintah Pakistan melihat penolakan India untuk mengadakan referendum ini sebagai tanda kelemahan New Delhi dan telah berulang kali meminta PBB untuk menekan India agar mengadakan referendum.
Terlepas dari upaya pemerintah India untuk mencaplok Kashmir di bawah kendalinya ke tanah India, termasuk pembatalan undang-undang status khusus Kashmir yang dikuasainya, statistik menunjukkan bahwa bukan hanya kekerasan berdarah di wilayah ini tetapi juga konfrontasi dengan kebijakan hegemonik India oleh kelompok Kashmir terus berlanjut.
Rakyat Kashmir juga menuntut pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang diadakannya referendum untuk menentukan status wilayah ini dan menganggapnya sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri salah satu konflik teritorial terpanjang di dunia.
Amin Farjad, ahli urusan India, mengatakan:
"Sengketa Kashmir adalah salah satu sengketa teritorial terpanjang yang membayangi tidak hanya hubungan India-Pakistan tetapi juga seluruh wilayah Asia Selatan. Sedemikian rupa sehingga telah menciptakan perdamaian yang dingin antara New Delhi dan Islamabad, dan kedua belah pihak menghabiskan sebagian besar anggaran mereka untuk militerisme dan memperkuat kekuatan pencegahan satu sama lain, dan penyebaran kemiskinan di India dan Pakistan adalah akibat dari kebijakan ini."
Bagaimanapun, sementara India menerbitkan statistik kematian warga Kashmir oleh pasukan keamanannya, tahun 2022 adalah tahun paling berdarah bagi orang-orang di wilayah ini.
Masalah ini penting dalam dua hal.
Pertama, pemerintah India telah mengintensifkan kebijakan militeristiknya di Kashmir yang berada di bawah kendalinya.
Kedua, protes anti-India meningkat di wilayah ini.
Bagaimanapun, kelanjutan kebijakan kekerasan India adalah pengulangan lebih dari tujuh dekade kebijakan militeristik negara itu di Kashmir yang dikuasai India, yang tidak hanya merupakan pengalaman gagal untuk membangun keamanan dan mengakhiri krisis Kashmir, tetapi hal Ini juga menunjukkan bahwa India tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan krisis Kashmir melalui politik dan mengadakan referendum untuk menentukan status wilayah ini.
Sebuah kebijakan yang mengakibatkan berlanjutnya krisis dan ketegangan Kashmir dalam hubungan antara Islamabad dan New Delhi. Tidak hanya India dan Pakistan tetapi seluruh wilayah terpengaruh oleh situasi ini.(sl)
