Utusan PBB Desak Dewan Keamanan Sikapi Langkah Baru Taliban
Roza Otunbaeva, Utusan Khusus PBB Urusan Afghanistan menyerukan reaksi Dewan Keamanan terhadap kebijakan Taliban di bidang hak-hak dasar wanita dan anak perempuan.
Selain menentang hak anak perempuan mengenyam pendidikan di atas kelas enam, dan menentang pendidikan mahasiswi di perguruan tinggi, Taliban juga melarang perempuan bekerja di sektpr sejak bulan lalu.
Otunbayeva hari Sabtu (14/1/2023) menekankan bahwa keputusan Taliban, termasuk melarang anak perempuan belajar di sekolah menengah, mencegah perempuan masuk universitas, dan melarang mereka melakukan pekerjaan kemanusiaan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
"Taliban telah memberikan jaminan yang bertentangan tentang peran perempuan di awal dominasi mereka di Afghanistan," ujar utusan khusus PBB urusan Afghanistan.
Menanggapi keputusan Taliban melarang perempuan Afghanistan bekerja di organisasi non-pemerintah atau pekerjaan lain, Otunbayeva menekankan perlunya Dewan Keamanan PBB bersikap terhadap Taliban.
15 anggota Dewan Keamanan mengadakan pertemuan tertutup pada Jumat waktu setempat atas permintaan UEA dan Jepang untuk membahas keputusan pemerintah Taliban yang mengambilalih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021.
Para diplomat Amerika Serikat, Albania, Uni Emirat Arab, Inggris, Brasil, Ekuador, Prancis, Gabon, Malta, Swiss, dan Jepang, yang negara-negaranya tergabung dalam Dewan Keamanan PBB, dalam pernyataan bersama yang ditujukan kepada pemerintah Taliban menyampaikan urgensi kehadiran perempuan Afghanistan dalam organisasi internasional yang berbasis di negara ini, dan menuntut akses mudah ke perempuan dan anak perempuan negara ini melalui para pekerja bantuan kemanusiaan perempuan ini.
Para anggota ini juga menuntut pembatalan segera larangan pendidikan anak perempuan Afghanistan.(PH)
