Amerika Tinjauan dari Dalam, 5 Februari 2023

Perkembangan terbaru di Amerika Serikat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya adalah penembakan balon Cina oleh militer Amerika Serikat.

Amerika Serikat (AS) menembak jatuh balon yang diduga pesawat nirawak Cina yang terlihat di atas wilayah udara AS di lepas pantai South Carolina.

Aksi penembakkan balon Cina dilakukan AS hari Sabtu (4/2/2023), dan dilanjutkan dengan operasi pengumpulan puing-puingnya di Samudra Atlantik.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan bahwa keputusan dibuat berdasarkan arahan dari Presiden AS Joe Biden.

"Pesawat tempur AS yang ditugaskan ke Komando Utara AS berhasil menjatuhkan balon pengintaian tinggi yang diluncurkan oleh Republik Rakyat China (RRC)," kata Austin dalam sebuah pernyataan.

"Balon tersebut, yang digunakan oleh RRC dalam upaya mengawasi situs strategis di daratan AS, ditembak jatuh di wilayah perairan AS," klaimnya.

Menlu AS mengklaim, pada hari Rabu, Presiden Biden memberikan otorisasi untuk menjatuhkan pesawat nirawak segera setelah misi dapat diselesaikan tanpa risiko membahayakan nyawa warga AS yang berada di jalur balon ini.

Penampakan balon Cina ini memicu ketegangan diplomatik antara Washington dan Beijing.

Pada hari Jumat, Cina mengumumkan bahwa balon yang terbang di atas AS adalah balon sipil yang digunakan untuk tujuan meteorologi dan pengembangan sains.

Donald Trump Mulai Kampanye Pilpres

Mantan Presiden AS Donald Trump dua bulan setelah mengumumkan keputusannya untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden AS kemarin memulai kampanye pemilihannya di New Hampshire.

Donald Trump di hadapan para pemimpin Partai Republik hari Sabtu (28/1/2023) mengatakan, "Kami akan memulai pekerjaan ini. Saya memulai karir sebagai calon presiden dari New Hampshire,".

"Saya lebih serius dari sebelumnya dan sekarang lebih berkomitmen dari sebelumnya," ujar Trump.

The Washington Post dalam sebuah artikel menyinggung kemungkinan pencalonan Donald Trump dalam pilpres 2024, dan menyebut Ron DeSantis, gubernur negara bagian Florida, sebagai saingan utama dari mantan presiden AS itu.

Ron DeSantis dengan mudah memenangkan pemilihan paruh waktu 2022 dan merupakan satu-satunya kandidat dari Partai Republik yang mengungguli Trump dalam jajak pendapat dan membuatnya marah.

Mayoritas Warga AS Tidak Puas akan Kondisi Negaranya

Hasil jajak pendapat Gallup menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen rakyat Amerika tidak puas akan kondisi negara mereka.

Seperti dilaporkan IRNA, berdasarkan jajak pendapat terbaru Gallup yang dirilis Selasa (31/1/2023), dengan berlanjutnya proses yang terus berlangsung selama dua dekade lalu, mayoritas warga Amerika Serikat tidak puas atas kondisi yang berlaku di Amerika, 23 persen responden mengaku puas akan kondisi ini dan 76 persen lainnya tidak puas.

Sementara itu, 48 persen responden menyatakan sangat tidak puas atas kondisi Amerika Serikat.

Jajak pendapat ini diadakan mulai 2-22 Januari 2023 dengan partisipasi 1001 responden warga dari seluruh negara bagian Amerika dan sekitar Columbia.

Setelah kontroversi pemilihan Ketua DPR dan ditemukannya dokumen rahasia di rumah dan kantor Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, serta di kantor Mike Pence, mantan wakil Presiden Donald Trump, jajak pendapat Gallup pada hari Senin menunjukkan bahwa 21 persen dari peserta pemerintah negara ini dianggap sebagai masalah terbesar negara ini.

Sebelumnya jajak pendapat Reuters-Ipsos juga menunjukkan hanya 40 persen warga Amerika yang mendukung kinerja Biden.

Pengamat meyakini bahwa kontroversi terbaru terkait penemuan dokumen rahasia di tempat tinggal Presiden Biden dan sejumlah lain di bekas kantornya di Washington, membuat Gedung Putih menghadapi tantangan baru. Dokumen ini berkaitan dengan masa jabatan Biden sebagai wakil presiden.

 

Jaksa Agung New York Desak Donald Trump Disanksi

Jaksa Agung New York menuntut Donald Trump dan anaknya disanksi karena dakwaan terkait kasus finansial mereka.

Trump dan keluarganya selama beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai dakwaan termasuk finansial dan moral.

Menurut laporan MNA, Letitia James, Jaksa Agung New York meminta seorang hakim menjatuhkan saksi kepada Mantan presiden Donald Trump dan anak-anaknya serta Yayasan Trump dan pengacara mereka karena tidak menjawab dengan tepat pengaduan 250 juta dolar kepada mereka terkait penipuan.

Meski demikian para terdakwa di kasus Trump pada 26 Januari memberi jawaban bahwa mereka menolak dakwaan jaksa penuntut, atau mereka mengklaim bahwa tidak ada data yang cukup terkait dakwaan utama yang diajukan di berkas ini.

Kini dalam merespon jawaban para terdakwa berkas Trump, Jaksa Agung New York di suratnya kepada hakim Manhattan yang mengawasi kasus ini mengatakan bahwa jawaban "yang terang-terangan keliru" tidak penting, dan Trump dan kerabatnya harus disanksi.

Pengacara kasus Trump sampai saat ini menolak menjawab permintaan Jaksa Agung New York tersebut.

Sebelumnya Jaksa Agung New York mengatakan, kantornya menemukan lebih dari 200 contoh dokumen evaluasi finansial bohong.

Donald Trump yang baru-baru ini untuk ketiga kalinya mengumumkan pencalonan dirinya untuk pemilu presiden tahun 2024 tengah bersiap-siap memasuki persaingan pemilu, dan sepertinya permintaan Jaksa Agung New York untuk menjatuhkah sanksi kepada Trump akan merusak serius posisi penting mantan presiden Amerika ini.

Jaksa Agung New York juga menilai jawaban anak-anak Trump dan Yayasan Trump terkait dakwaan yang ada tidak cukup dan keliru, serta menekan hakim Manhattan untuk menjatuhkan sanksi kepada Trump.

AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Taliban

AS menjatuhkan sanksi baru terhadap Taliban dengan dalih larangan pekerjaan dan pendidikan wanita di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam siaran pers Rabu (1/2/2023) malam mengatakan "Saya hari ini memberlakukan pembatasan visa terhadap beberapa pejabat Taliban saat ini atau sebelumnya, maupun anggota kelompok keamanan non pemerintah dan orang lain yang bertanggung jawab atau bermitra dengan mereka dalam aksi penindasan terhadap wanita Afghanistan".

"Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan negera-negara sekutunya untuk memengaruhi Taliban," ujar Blinken.

"Tindakan Taliban akan memiliki konsekuensi penting dan menetapkan jalan untuk meningkatkan hubungan mereka dengan komunitas internasional," tegasnya.

Sejak kembalinya berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan pembatasan parah terhadap wanita Afghanistan.

Larangan perempuan bekerja di sektor, larangan melanjutkan pendidikan di atas kelas enam, dan universitas menjadi sorotan publik internasional terhadap langkah Taliban.

Kunjungan Menhan AS ke Filipina Disambut Unjuk Rasa

Kunjungan Menteri Pertahanan AS ke Manila disambut aksi protes rakyat Filipina yang menentang kebijakan Washington di negaranya

Demonstrasi Filipina di Manila melawan kebijakan Washington hari Rabu (1/2/2023) berlangsung di saat Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengunjungi Filipina.

Para demonstran mengumumkan penentangan mereka terhadap kehadiran militer AS di negaranya.

Tujuan perjalanan Lloyd Austin ke Manila untuk membahas peningkatan kehadiran militer AS di Filipina.

AS Alihkan Saham Rusia di IMF ke Ukraina

Amerika Serikat dalam kelanjutan kebijakan anti-Rusia, mengabarkan pengalihan saham Moskow di Dana Moneter Internasional, IMF ke Ukraina dengan dalih memerangi negara itu.

Samantha Power, Administrator Badan Pembangunan Internasional AS, Kamis (2/2/2023) mengatakan, "AS memberikan saham Rusia di IMF senilai 150 juta dolar ke Ukraina, dengan alasan karena Moskow memerangi negara itu."

Perang Ukraina dengan dampak luasnya di bidang politik, militer, ekonomi, sosial, dan bahkan budaya, terus berlanjut seiring dengan berlanjutnya pasokan senjata negara-negara Barat ke Ukraina.

Pasokan senjata Barat ke Ukraina untuk menghadapi Rusia yang terus mengalir menunjukkan seolah-olah negara-negara Barat tidak ingin perang di Ukraina selesai.

Saat ini negara-negara Eropa dan AS terus memberi tekanan kepada Rusia melalui sanksi, dan pasokan berbagai jeni senjata ke Ukraina.

Gara-Gara Kritik Israel, Ilhan Omar Dikeluarkan dari Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres AS

Ilhan Omar, seorang Muslimah anggota DPR AS dari Partai Demokrat dikeluarkan dari Komisi Hubungan Luar Negeri DPR AS oleh Partai Republik yang memegang mayoritas, karena mengkritik rezim Zionis.

Ilhan Omar didepak dari Komisi Hubungan Luar Negeri DPR AS dalam pemungutan suara partai yang dibarengi dengan pembahasan kontroversial di runga sidang DPR AS, yang diserta teriakan dan kemarahannya.

Ilhan Omar didepak dari Komisi Hubungan Luar Negeri DPR AS dalam pemungutan suara partai yang dibarengi dengan pembahasan kontroversial di ruang sidang DPR AS, yang disertai teriakan dan kemarahannya.

DPR AS mengeluarkan Ilhan Omar dari Komisi Hubungan Luar Negeri dengan 218 suara mendukung dari Partai Republik, dan 211 suara menentang dari partai Demokrat.

Partai Republik di DPR AS mengeluarkan Ilhan Omar dari Komite Hubungan Luar Negeri setelah pernyataan muslimah ini, yang digambarkan oleh Ketua DPR AS, Kevin McCarthy sebagai pernyataan anti-Semit dan anti-Amerika yang berulang.

Dalam resolusi Partai Republik hari Kamis melawan Ilhan Omar, dia secara eksplisit dikritik karena cuitannya pada tahun 2019 yang menyebut pendukung Israel sebagai pencinta uang.

Pemecatan Ilhan Omar dari komisi hubungan luar negeri terjadi ketika dia sebelumnya mengumumkan bahwa beberapa Republikan tidak menerima kehadiran seorang Muslim di Kongres Amerika Serikat.

Merujuk pada upaya Kevin McCarthy, Ketua DPR AS, untuk mencegahnya terus menghadiri Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS, Ilhan Omar mengatakan, "Orang-orang seperti McCarthy setuju dengan penyebaran Islamofobia"