Cina Memperingatkan Campur Tangan Barat dalam Urusan Internal Negara-Negara
Dalam pertemuan virtual Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Presiden Cina Xi Jinping menyerukan negara-negara untuk melawan revolusi warna negara-negara Barat.
Isyarat Xi jelas berhubungan dengan intervensi Barat terkait masalah Taiwan, yang dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah mencoba menimbulkan masalah bagi Cina dengan mendukung aktivis kemerdekaan di Taiwan dan bahkan Hong Kong serta Makau.
Presiden Cina telah menggunakan isu revolusi warna untuk alasan ini, yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan penggulingan di negara-negara yang terpisah dari Uni Soviet, tetapi hari ini istilah ini digunakan untuk upaya Amerika Serikat untuk menggulingkan semua pemerintahan yang melawan kepentingan Washington dan sekutunya
Perbedaannya adalah alatnya diperbarui dan berbeda dari masa lalu dan tidak hanya didasarkan pada metode militer atau kekerasan massal, tetapi dengan dukungan dari apa yang disebut organisasi non-pemerintah Amerika Serikat yang bekerja di bawah pengawasan intelijen lembaga negara ini, dan contohnya dapat dilihat di negara-negara Asia Tengah dan Kaukasus.
Pakar urusan internasional Li Su Ping mengatakan:
“Tampaknya peringatan Presiden Cina tentang revolusi warna juga merupakan semacam peringatan bagi negara-negara Asia Tengah dan Kaukasus, yang merupakan garis penyangga aliansi antara Cina dan Rusia terhadap intervensi Amerika dan juga transit terorisme dari Afghanistan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan lembaga swadaya masyarakat juga meningkat di bidang ini."
Untuk alasan ini, Presiden Cina Xi Jinping menekankan pada KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di India bahwa perlu untuk menentang setiap upaya campur tangan dari luar dan menciptakan revolusi warna dengan dalih apa pun.
Presiden Cina, yang telah mengutuk "revolusi Barat" berkali-kali sebelumnya. Akhir tahun lalu Xi mengumumkan bahwa Beijing menentang segala upaya untuk mengganggu perdamaian rakyat dengan kedok "hak asasi manusia".
Karena salah satu alat Amerika untuk mengintervensi negara-negara dan melakukan berbagai tekanan adalah dengan menggunakan isu hak asasi manusia, yang banyak digunakan oleh orang Barat, terutama Amerika dan Washington dalam kasus Taiwan dan Hong Kong telah ikut campur dalam urusan dalam negeri Cina dengan langkah-langkah seperti melindungi buronan dari Hong Kong.
Dalam pertemuan virtual Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Presiden Cina Xi Jinping menyerukan negara-negara untuk melawan revolusi warna negara-negara Barat.
Pemerintah lokal Hong Kong baru-baru ini mengumumkan bahwa para buronan dari wilayah ini yang terlibat dalam kegiatan melawan pemerintah Cina di luar negeri akan dituntut selama sisa hidup mereka.
Oleh karena itu, kedutaan besar Cina di Inggris menegaskan bahwa politisi Inggris secara terbuka melindungi buronan Hong Kong, yang merupakan campur tangan yang tidak dewasa dalam urusan hukum Hong Kong dan campur tangan dalam urusan dalam negeri Cina.
Oleh karena itu, dengan mengkritik rencana Inggris ini dan memperingatkan tentang konsekuensi campur tangan dari kalangan Barat, pemerintah Beijing menunjukkan bahwa mereka dengan cermat mengikuti rencana dan tujuan Amerika Serikat dan Inggris di kawasan tersebut, terutama dalam urusan internalnya.
Mohsen Rouhi Sefat, seorang pakar masalah internasional mengatakan:
“Salah satu alat demagogis Amerika adalah menggunakan hak asasi manusia untuk campur tangan dalam urusan internal negara dan mendukung kelompok oposisi domestik. Sementara berbagai kasus pelanggaran HAM di Barat meningkat sangat pesat, ternyata kalangan HAM hanya bungkam menghadapinya."
Bagaimanapun, permintaan kedutaan Cina kepada politisi Inggris untuk mengakhiri dukungan mereka terhadap para pengganggu Hong Kong yang membahayakan keamanan dan kedaulatan nasional Cina adalah peringatan serius bagi London bahwa era pendukung destabilisasi keamanan negara telah berakhir dan negara-negara harus lebih waspada memantau tujuan dan kebijakan intervensionis Barat.
Hong Kong berada di bawah kekuasaan Inggris dari tahun 1842 hingga 1997, tetapi bergabung dengan Cina pada tahun 1997, sementara pemerintah Inggris terus mencampuri urusan Hong Kong.
Pada saat yang sama, kewaspadaan Organisasi Kerja Sama Shanghai terhadap campur tangan kalangan Barat di bawah judul demagogis hak asasi manusia adalah masalah penting yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk setiap kegiatan yang didukung oleh Barat, termasuk di bawah kedok organisasi non-pemerintah ( LSM).(sl)
