Fenomena Tidak Biasa, Ketua DPR AS Dicopot dari Jabatannya
Kevin McCarthy, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Republik dicopot dari jabatannya dalam proses pemungutan suara pada Selasa (03/10/2023), selama "perang internal" antara Partai Republik radikal dan moderat.
Masalah yang luar biasa dalam konteks pemecatan McCarthy adalah dukungan mayoritas perwakilan Partai Demokrat terhadap rencana ini, dan dengan demikian Partai Demokrat membalas dendam kepada McCarthy karena memajukan pemakzulan Presiden AS Joe Biden.
Rencana pelengseraan McCarthy disetujui dengan 216 suara mendukung dan 210 suara menolak. 8 perwakilan Partai Republik memilih pemecatan sesama anggota partainya.
Secara umum, dalam pemungutan suara ini, 207 perwakilan Partai Demokrat dan 11 perwakilan Partai Republik memberikan suara mendukung pemungutan suara terkait pencopotan McCarthy, dan 208 perwakilan Partai Republik memberikan suara menolak.
Perwakilan Partai Republik Nancy Mays mengatakan, McCarthy tidak jujur kepada partai mana pun dan akan menimbulkan kekacauan jika dia tetap menjabat. Kita ingin Ketua DPR yang jujur dan menepati janjinya.
McCarthy adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang diberhentikan oleh rekan-rekannya dan atas usul anggota partainya.
Dia mengumumkan di akun pribadinya di X, Saya tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai ketua parlemen.
Musim dingin lalu, McCarthy dari Partai Republik menghadapi penolakan dari anggota partai garis kerasnya selama pemilihannya, dan setelah 15 putaran pemungutan suara, ia dapat menduduki kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Keputusan untuk mencopot McCarthy dibuat atas saran Matt Gaetz, seorang perwakilan Partai Republik di negara bagian Florida dan setia kepada mantan Presiden AS Donald Trump, yang memimpin kelompok konservatif garis keras di Partai Republik.
Selama berbulan-bulan, Gaetz mengancam akan menggunakan prosedur hukum di Dewan Perwakilan Rakyat AS, yang disebut "Mosi Pengosongan Jabatan", untuk mencopot McCarthy dari kursi ketua parlemen.
“McCarthy melanggar perjanjian yang dia buat dengan kami pada Januari lalu. Dia melumpuhkan DPR dan tidak mempertimbangkan rancangan undang-undang apropriasi," ujar Matt Gaetz.
Pemungutan suara untuk menggulingkan McCarthy terjadi hanya beberapa hari setelah pertikaian di antara anggota Partai Republik yang membawa pemerintah ke ambang "shutdown" terkait usulan anggaran tahunan negara ini.
Kevin McCarthy, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Republik dicopot dari jabatannya dalam proses pemungutan suara pada Selasa (03/10/2023), selama "perang internal" antara Partai Republik radikal dan moderat.
Rencana untuk mencopot McCarthy dari anggota partai garis keras yang sama dengannya muncul setelah dia bekerja sama dengan Partai Demokrat untuk mencegah "shutdown" pemerintahan Biden.
Partai Republik garis keras dan pendukung Trump tidak puas dengan kinerja McCarthy karena kesepakatan McCarthy dengan pemerintahan Biden untuk meningkatkan plafon utang dan meloloskan anggaran jangka pendek.
Disetujuinya usulan rencana McCarthy untuk tidak menutup pemerintahan federal tentu saja membawa permasalahan besar yaitu kurangnya bantuan kepada Ukraina yang akan menjadi pukulan besar bagi kebijakan pemerintahan Joe Biden dalam konteks terus memberikan bantuan kepada Ukraina, serta Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Hal yang penting adalah bahwa Partai Republik garis keras di Dewan Perwakilan Rakyat AS sangat menentang bantuan Washington kepada Kiev dalam perang melawan Rusia.
Pencopotan Kevin McCarthy dari jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS berdampak luas di kalangan politisi dan media AS, sehingga para pengamat dan pers menggambarkan pemecatannya sebagai "chaos", "kekacauan" dan "pemicu perang internal di kalangan Partai Republik" dan "gempa politik".
Pada saat yang sama, tindakan ini menunjukkan betapa politik dalam negeri Amerika Serikat saat ini terlibat dalam ketegangan dan perbedaan politik yang semakin meluas.
Protes yang dilakukan anggota dewan satu partai dengan McCarthy juga menimbulkan reaksi di kalangan Demokrat dan menyebabkan mereka menuduh Partai Republik tidak mampu mengatur urusan negara.
Perwakilan Pramila Jayapal, seorang Demokrat dari negara bagian Washington di Dewan Perwakilan Rakyat, menulis di jejaring sosial X, Saat ini, gangguan dalam fungsi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah sesuatu yang saya nikmati. Rakyat Amerika berhak memiliki pemerintahan yang berjalan dengan baik dan lancar. Mayoritas Partai Republik tidak mampu melakukan hal tersebut.
Pemilihan ketua DPR yang baru, yang tentunya akan didominasi oleh mayoritas anggota Partai Republik, diperkirakan akan kembali menjadi ajang konfrontasi antara anggota Partai Republik yang radikal dan moderat.(sl)
