Pemerintah Prancis Diskriminasi Atlet Muslimah
(last modified Sat, 22 Jun 2024 03:41:46 GMT )
Jun 22, 2024 10:41 Asia/Jakarta
  • Pemerintah Prancis Diskriminasi Atlet Muslimah

Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesti International dan Human Rights Watch mengkritik larangan hijab, yang berdampak pada atlet Prancis.

Tehran, Parstoday- Pemerintah Prancis dituduh melakukan diskriminasi terhadap atletnya dengan melarang penggunaan hijab pada Olimpiade Paris.

The Independent menyebutkan Komite Olimpiade Internasional telah mengumumkan pada September lalu bahwa para atlet peserta Olimpiade Paris 2024 bisa mengenakan hijab di Perkampungan Atlet. Namun larangan ini akan diterapkan pada atlet negara tuan rumah.

Menurut Parstoday mengutip situs ini, Minky Worden, Direktur Inisiatif Global Human Rights Watch, mengatakan pelarangan hijab di Prancis bagi para atlet melanggar Piagam Olimpiade.

"Dampak pelarangan hijab di banyak cabang olahraga di Prancis menimpa banyak perempuan dan anak perempuan di negara tuan rumah Olimpiade yang didiskriminasi dan dikucilkan. Mereka dilarang bermain, berlatih, dan berkompetisi dalam olahraga yang mereka sukai dan kuasai," ujar Worden. 

"Larangan ini merupakan pelanggaran terhadap Piagam Olimpiade, yang menyatakan bahwa olahraga adalah hak asasi manusia, dan merupakan pelanggaran terhadap kerangka hak asasi manusia baru Komite Olimpiade Internasional. Para olahragawan wanita Prancis ini dikecualikan dari olahraga kompetitif di negaranya dan tidak ada solusi bagi mereka," tegasnya.

Worden mengatakan larangan hijab telah memaksa beberapa atlet Prancis meninggalkan negaranya. Selain itu, beberapa dari mereka berpikir untuk bermigrasi ke luar negeri.

Pemain bola basket Prancis Helene Ba mengatakan larangan jilbab musim panas ini menargetkan atlet Muslim yang mengenakan jilbab dan merupakan diskriminasi terang-terangan berdasarkan gender dan agama.

Dia menambahkan, "Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan ketentuan Piagam Olimpiade, dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan kebebasan kita. Larangan ini melanggar kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama serta hak kami untuk berpartisipasi dalam olahraga,".

Helene Ba juga mengatakan larangan tersebut memperkuat stereotip gender dan rasial serta mempertegas kebencian anti-Muslim yang sudah menjadi bagian dari masyarakat Prancis.(PH)