Presiden Filipina Ancam Berlakukan Darurat Militer

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memberlakukan 'darurat militer' jika pengadilan mengganggu kampanye anti-kejahatan yang sedang berlangsung, yang telah menyebabkan kematian ratusan orang sejak ia menjabat.

Peringatan itu dikemukakan setelah Ketua Mahkamah Agung Filipina, Lourdes Sereno, pada hari Senin, menyoal keputusan Duterte merilis nama-nama hakim yang terlibat dalam perdagangan narkotika. Sereno menegaskan bahwa hanya pengadilan berwenang mengawasi hakim.

Duterte mengatakan, "Silahkan dan coba hentikan saya. Apakah Anda lebih suka bahwa saya memberlakukan darurat militer?"

Hal itu dikemukakan Duterte ketika berkunjung ke sebuah pangkalan militer di Filipina selatan, pada Selasa (9/8).

"Duterte juga memperingatkan Sereno untuk tidak bermain-main dalam masalah ini dan menambahkan, "Anda tidak memperingatkan saya. Saya yang memperingatkan Anda. Saya bisa menginstruksikan semua orang di departemen eksekutif untuk tidak menghormati Anda. "

Presiden Filipina juga mengimbau agar jangan sampai terjadi perang hukum karena tidak ada pihak yang diungungkan.

Duterte memenangkan pemilu pada bulan Mei dengan berjanji menghancurkan kejahatan. Lebih dari 100 tersangka telah tewas sejak Presiden meluncurkan kampanye melawan anti-penyelundupan narkoba dan penjahat lainnya.

Sementara polisi Filipina merilis data baru pada Selasa bahwa korban perang anti-narkotika mencapai 513 orang, karena mereka menolak ditangkap.

Pada bulan Juli, Duterte mengumumkan nama tiga bandar narkotika kelas kakap dan menuduh eks panglima polisi, Marcelo Garbo melindungi pengedar narkoba. (MZ)