Ketegangan Turki dan Barat

Menteri Urusan Hubungan Parlemen Perancis, Jean Marie Le Guen berbicara tentang proses keanggotaan Turki di Uni Eropa dan menilai perilaku Ankara jauh dari standar-standar Eropa.

Le Guen mengatakan Turki terlepas dari para penguasanya adalah sebuah negara besar dan memiliki peradaban serta sebuah kekuatan Eropa, namun proses keanggotaan Turki di Uni Eropa saat ini menghadapi banyak kendala dan tidak ada kemajuan.

Menurutnya, alasan tidak adanya kemajuan tersebut karena esensi kedaulatan di Turki dan salah satu alasannya berhubungan dengan masa lalu dan sejarah hak asasi manusia di negara itu.

Le Guen menegaskan bahwa kepemimpinan politik, unsur-unsur konstitusi, dan tata kelola pemerintahan di Turki dalam banyak hal masih jauh dari standar-standar Eropa.

Sebelum ini, Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dalam satu pernyataan menyoroti situasi pasca kudeta gagal di Turki dan mengatakan negara itu sekarang tidak memenuhi kriteria untuk bergabung dengan Uni Eropa. "Turki tidak dalam kondisi untuk menjadi anggota Uni Eropa dalam jangka pendek dan bahkan dalam jangka panjang," tegasnya.

Kudeta di Turki gagal setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan meminta pendukungnya turun ke jalan dan membela pemerintahannya. Pemerintah Ankara berhasil mengendalikan situasi dan menggagalkan kudeta, tetapi gelombang penangkapan massal diluncurkan terhadap sejumlah besar tentara, hakim, wartawan, dan dosen. Mereka dituduh pemerintah mendukung Fethullah Gulen, pemimpin gerakan Hizmet.

Sekolah-sekolah Gulen di Turki ditutup dan pemerintah melakukan pembersihan terhadap lembaga-lembaga negara dengan dalih memerangi gerakan Hizmet dan juga kembali mewacanakan penerapan hukuman mati terhadap para pelaku kudeta.

Manuver Erdogan mendorong masyarakat Eropa secara serius mengikuti transformasi pasca kudeta di Turki. Meskipun dikritik oleh negara-negara Eropa, Erdogan tetap menekankan kelanjutan aksi menumpas orang-orang yang dituduh terlibat kudeta dan gerakan Hizmet. Dalam sebuah pernyataan terbaru, Erdogan mengatakan, "Kami akan membersihkan negeri ini dari wabah virus Gulen.”

"Selama para anggota Organisasi Teroris Fethullah (FETO) masih ada di Turki, penumpasan mereka akan terus berlanjut," tegasnya.

Menteri Perdagangan Turki Bulent Tufenkci baru-baru ini mengatakan, Turki akan menyelidiki dan menutup semua perusahaan terkait dengan FETO. Dia menuding FETO berada di balik upaya untuk menggulingkan pemerintahan demokratis dan sistem konstitusional di Turki.

"Ada sekitar 200-250 perusahaan yang dijalankan oleh kelompok FETO. Semua akan ditutup," tegas Tufenkci dalam sebuah pertemuan di Ankara. Selain itu, kata Tufenkci, ada juga beberapa perusahaan yang terlibat dalam memberikan dukungan dana, mentransfer uang dan pencucian uang untuk FETO. Kami pasti akan menyelidiki mereka.

Pemerintah Turki saat ini juga berseteru dengan Amerika Serikat terkait masalah ekstradisi Gulen. Barat mengkritik keras perilaku Ankara yang dianggap tidak konstitusional dalam menumpas para pelaku kudeta. Sementara Erdogan menuding kurangnya empati dari sekutu dan mitra Turki di Eropa dan AS mengenai persatuan rakyat Turki dalam menindak para pelaku kudeta. (RM)