Mengapa London Memberi Kebebasan Bertindak lebih besar kepada Polisi?

Pars Today – Inggris mengonfirmasikan telah memberi wewenang baru kepada polisi untuk menghadapi berbagai aksi protes di negara ini.

London mengumumkan bahwa aparat kepolisian Inggris akan diberi wewenang baru untuk menerapkan kondisi terkait protes berulang. Keputusan ini diambil setelah beberapa hari lalu hampir 500 orang ditangkap karena menggelar protes mendukung kelompok Palestina Action di Inggris. Sebuah keputusan yang menurut para kritikus mencerminkan krisis politik dan ekonomi pemerintahan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan hubungan langsung antara kebijakan domestik London yang represif dan dukungan tak terbatas terhadap rezim Zionis serta hasutan perang global.

Menurut Pars Today mengutip Nournews.ir, pengumuman peningkatan wewenang kepolisian muncul di saat pemerintahan Starmer terjebak dalam pusaran krisis ekonomi dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Janji-janji ekonomi Perdana Menteri Inggris dalam praktiknya menemui jalan buntu, dan bahkan penghapusan Brexit pun belum menjadi obat mujarab bagi perekonomian negara yang terpuruk.

Tekanan pajak yang luas, penguarangan anggaran sosial dan pengakuan Starmer soal "keputusan menyakitkan anggaran" menunjukkan London berada dalam jalur pengetatan ekonomi dan akan menghadapi ketidakpuasan publik. Penambahan wewenang poliis untuk membatasi aksi demo, alih-alih sebuah langkah keamanan, merupakan upaya politik untuk mengendalikan gelombang protes dari serikat pekerja dan kelas pekerja.

Pemerintahan Starmer berupaya mengurangi tekanan dalam negeri dengan ikut campur dalam krisis internasional, termasuk perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan ketegangan di Asia Barat, tetapi pada kenyataannya, mereka memindahkan krisis dari jalanan London ke kancah global.

Kemiripan Starmer yang mengkhawatirkan dengan Trump

Kebijakan dalam dan luar negeri pemerintahan Partai Buruh bergerak ke arah sayap kanan ekstrem dengan laju yang mengkhawatirkan. Layaknya Presiden AS Donald Trump, Starmer telah beralih ke tindakan keras terhadap imigran dan minoritas untuk menarik basis nasionalis. Rencana baru Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk memperketat persyaratan tempat tinggal permanen merupakan contoh nyata dari pendekatan ini; sementara imigran merupakan bagian penting dari tenaga kerja dan layanan sosial negara.

Di sisi luar negeri, pemerintah Inggris secara efektif berada di garda terdepan kebijakan AS yang bermusuhan dengan menyita aset Perusahaan Minyak Nasional Iran dan mengintensifkan sanksi terhadap lembaga-lembaga Iran. Konvergensi yang tampak dengan Washington ini merupakan tanda bahwa pemerintahan Starmer sedang terjerumus ke dalam kubangan yang sama seperti Trump sebelumnya yang menjebak Amerika: kubangan populisme, kontradiksi, dan kebohongan.

London dan Wajah Tersembunyi dalam Mendukung Israel

Eskalasi wewenang polisi tepat diumumkan ketika protes luas anti-Zionis di Inggris mencapai puncaknya. Puluhan ribu demonstran dalam mendukung rakyat Gaza memenuhi jalan-jalan London dan Manchester, dan opini publik Inggris menentang kebijakan keji Israel. Dukungan penuh pemerintah London terhadap Tel Aviv, mulai dari memberi Tony Blair peran dalam mengelola Gaza hingga mengabaikan genosida di Rafah, merupakan bukti hubungan yang erat antara lembaga politik Inggris dan lobi Zionis. Klaim "keamanan bagi komunitas agama" sebenarnya hanyalah kedok untuk meredam protes anti-Zionis, dan peningkatan kewenangan polisi telah menjadi alat untuk membela kebijakan Tel Aviv yang agresif dan tidak sah.

Kontradiksi Nyata London terkait Hak Protes

Pemerintah Inggris yang menyebut protes rakyat di negara-negara lain sebagai pesta kebebasan, dan mendukung berubahnya aksi protes menjadi kekerasan dan kekacauan, saat ini di dalam negeri seraya mempersempit lingkaran kebebasan berekspresi, telah menunjukkan wajah sejatinya. Para politisi yang sama yang menyuarakan "hak rakyat untuk berdemonstrasi" dalam menanggapi protes di Iran atau Rusia kini mengesahkan undang-undang yang membatasi konsentrasi di London. Menghadapi kemunafikan yang nyata ini, lembaga-lembaga hak asasi manusia Barat juga tetap bungkam. Dewan Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan organisasi-organisasi terkait tidak bereaksi terhadap undang-undang represif dan pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan sipil ini; sebuah kebungkaman yang mencerminkan praktik politik dan standar ganda yang telah berlangsung dalam perlakuan Barat terhadap hak asasi manusia selama bertahun-tahun. (MF)