Prancis di Persimpangan Krisis Domestik dan Luar Negeri

Pars Today - Seiring dengan meningkatnya peringatan tentang kebangkitan Islamofobia di Prancis, kancah politik negara ini menyaksikan pertempuran verbal antara arus kiri dan kanan, protes jalanan terhadap kebijakan perang pemerintah, dan ketidaksepakatan dengan Amerika Serikat dan Eropa mengenai masa depan perang di Ukraina. Serangkaian perkembangan yang merupakan tanda perpecahan sosial dan strategis yang mendalam di Prancis.

Prancis, sebagai salah satu negara utama yang mengklaim kebebasan, sekularisme, dan hak asasi manusia di Eropa, menghadapi serangkaian tantangan domestik dan luar negeri akhir-akhir ini. Di satu sisi, meningkatnya laporan diskriminasi dan kekerasan terhadap Muslim dan konsep "Islamofobia negara" yang diusulkan oleh beberapa politisi sayap kiri telah mengobarkan suasana politik negara, dan di sisi lain, perselisihan mengenai perang di Ukraina, peran NATO, kebijakan AS, dan protes rakyat terhadap pendekatan pemerintah yang cenderung berperang telah menambah kompleksitas situasi.

Dalam paket berita dari Pars Today ini, kami mengulas perkembangan di Prancis dalam beberapa hari terakhir, seperti yang dapat Anda baca:

Islamofobia; Istilah kontroversial di jantung politik Prancis

Istilah Islamofobia, yang pertama kali diperkenalkan oleh Komunitas Melawan Islamofobia di Prancis (CCIF), terus memiliki kehadiran yang menonjol dalam literatur politik dan media negara itu, meskipun organisasi ini telah dibubarkan dengan tuduhan "menghasut kebencian dan diskriminasi".

Saat ini, istilah ini digunakan untuk menggambarkan apa yang disebut "ketakutan, diskriminasi struktural, dan pertemuan keamanan dengan Muslim".

Dalam hal ini, Rima Hassan, seorang perwakilan dari partai La France Insoumise di Parlemen Eropa, mengkritik peningkatan pelecehan terhadap perempuan Muslim dan berbicara tentang "Islamofobia negara" di Prancis. Pernyataan yang menyebabkan pengajuan kasus hukum terhadapnya dan diadakannya persidangan di Strasbourg.

Persidangan anggota parlemen sayap kiri dan reaksi media

Dalam membela posisinya, Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa dari partai La France Insoumise, menunjuk pada peningkatan serangan terhadap perempuan berhijab dan mengutip contoh serangan terhadap seorang perempuan Muslim di wilayah Grenoble, sebuah insiden yang menyebabkan korban dirawat di rumah sakit.

Namun, beberapa media arus utama Prancis, termasuk Le Figaro, menyatakan keraguan tentang motivasi keagamaan dari serangan itu dan menganalisisnya dalam konteks masalah sosial, ketidakamanan, dan aktivitas kriminal di wilayah tersebut.

Koran itu, sambil menyebut pernyataan Hassan "mengkhawatirkan," menekankan bahwa belum ada bukti pasti yang diberikan untuk membuktikan bahwa serangan itu bermotivasi keagamaan. Sebuah posisi yang semakin menyoroti kesenjangan antara tren politik dan media mengenai definisi dan contoh Islamofobia.

Mélenchon: Islamofobia telah menjadi bagian dari wacana publik

Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai La France Insoumise, yang sendiri dituduh "dipengaruhi oleh ide-ide keagamaan", memperingatkan dalam sidang komisi penyelidikan parlemen terhadap normalisasi Islamofobia di Prancis, sambil membela sekularisme.

Menurut majalah Lessac, Mélenchon menekankan bahwa narasi Islamofobia saat ini membentuk bagian penting dari debat publik dan, dengan memicu ketakutan akan "ancaman Islamis", umat Muslim disajikan sebagai "isu publik". Sebuah pendekatan yang, menurutnya, diperkuat oleh gerakan sayap kanan dan sayap kanan ekstrem.

Statistik resmi dan narasi organisasi masyarakat sipil

Peringatan tentang peningkatan Islamofobia di Prancis tidak terbatas pada posisi politik. Kementerian Dalam Negeri Prancis telah mengumumkan bahwa tindakan anti-Muslim meningkat sebesar 75% dalam lima bulan pertama tahun 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sebaliknya, LSM seperti Komunitas Melawan Islamofobia di Eropa (CCIE) percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi daripada angka resmi polisi, dan bahwa banyak korban tidak mengajukan pengaduan karena takut atau tidak percaya.

Protes jalanan dan penentangan terhadap kebijakan perang Macron

Bersamaan dengan ketegangan sosial, jalan-jalan di Paris juga menyaksikan demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan perang pemerintah. Para pengunjuk rasa, dengan slogan-slogan seperti "Macron, kami tidak membutuhkan perangmu" dan "Kami tidak akan mati untuk Ukraina", menyerukan diakhirinya eskalasi dan kembalinya diplomasi.

Pada salah satu demonstrasi ini, Florian Philippot, pemimpin partai Patriot Prancis, merobek bendera Uni Eropa, menuntut pengunduran diri Macron. Sebuah tindakan simbolis yang mengungkapkan intensitas ketidakpuasan di antara sebagian opini publik.

Prancis, Ukraina, dan keretakan dengan AS dan Eropa

Di bidang kebijakan luar negeri, Paris masih berusaha mencapai posisi bersama antara Ukraina, AS, dan Eropa mengenai rencana perdamaian. Sebuah rencana yang mencakup jaminan keamanan dan isu teritorial. Namun, perbedaan pendapat tetap ada dan Eropa mencoba melakukan penyesuaian terhadap proposal AS.

Pada saat yang sama, pernyataan keras Menteri Angkatan Bersenjata Prancis tentang dokumen Strategi Keamanan Nasional AS, yang disebutnya sebagai "klarifikasi brutal" atas posisi Washington, menunjukkan semakin dalamnya kesenjangan strategis antara kedua sisi Atlantik.

Paris menekankan solusi politik di Palestina

Dalam perkembangan lain, Presiden Prancis dan Mesir menekankan dalam percakapan telepon perlunya pembentukan negara Palestina merdeka dengan Quds sebagai ibu kotanya. Sebuah sikap yang menunjukkan bahwa Paris, di samping krisis domestik, terus mencoba mempertahankan peran diplomatiknya dalam perkembangan di Asia Barat.(sl)