Label Terorisme terhadap Venezuela; Tuduhan Politik atau Dalih untuk Serangan?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam langkah terbarunya terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro menyatakan pemerintah Venezuela sebagai pemerintahan teroris dan secara de facto memerintahkan pengepungan terhadap seluruh kapal tanker minyak yang masuk ke atau keluar dari negara tersebut.

Tehran, Parstoday- Presiden Amerika Serikat melalui jejaring sosial miliknya “Truth Social” mengklaim bahwa Venezuela telah sepenuhnya dikepung oleh armada laut terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah Amerika Selatan. Ia menambahkan bahwa armada tersebut akan terus diperbesar dan guncangan yang dialami Venezuela tidak akan dapat dibandingkan dengan apa pun yang pernah mereka alami sebelumnya, hingga seluruh minyak, tanah, dan aset lain yang menurut klaimnya telah “dicuri”, dikembalikan kepada Amerika Serikat.

Meningkatnya kemungkinan perang Amerika Serikat terhadap Venezuela terjadi di saat Washington tanpa bukti apa pun pada 24 November tahun ini menetapkan kelompok yang disebut “Cartel de los Soles” sebagai organisasi teroris asing dan menjatuhkan sanksi terhadapnya. Amerika Serikat menuduh Presiden Venezuela dan sejumlah pejabat tinggi negara itu memimpin kartel tersebut dan menggunakan jaringan itu untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Tuduhan ini ditanggapi Venezuela sebagai “kebohongan yang menggelikan” dan dalih untuk campur tangan ilegal dalam urusan dalam negerinya.

Seiring dengan tuduhan tersebut, Presiden Amerika Serikat mengerahkan puluhan kapal perang dan personel militernya ke perairan Karibia, sehingga perairan pesisir Venezuela juga turut dikepung. Hal ini terjadi meskipun otoritas Venezuela berulang kali membantah tuduhan terkait narkoba. Presiden Nicolás Maduro menyatakan bahwa Trump dengan dalih “perang melawan narkoba” telah menempatkan negara Amerika Selatan itu di bawah “ancaman kontinental terbesar dalam satu abad terakhir”. Bahkan baru-baru ini, Trump juga menyebutkan kemungkinan serangan darat terhadap Venezuela.

Bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Caracas serta spekulasi mengenai kemungkinan serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela, media-media Amerika melaporkan bahwa sekitar sepertiga armada laut Komando Selatan Amerika Serikat (SOUTHCOM) telah ditempatkan di kawasan tersebut dan pesawat tempur secara terus-menerus melakukan patroli di wilayah udara internasional di dekat Venezuela.

Ketegangan antara Washington dan Caracas meningkat di tengah tingginya kemungkinan perang darat, sementara langkah-langkah Trump terhadap Venezuela dinilai sebagai salah satu contoh paling nyata dari kebijakan intervensi dan imperialisme Amerika Serikat. Tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan nasional negara-negara, tetapi juga mencerminkan kelanjutan kebijakan lama Washington untuk mendominasi dan menguasai sumber daya vital negara-negara merdeka, khususnya di Amerika Latin.

Meskipun Venezuela dengan cadangan minyak terbesar di dunia selalu menjadi pusat perhatian Amerika Serikat, namun dalam beberapa tahun terakhir, seiring perubahan dinamika politik internasional, perang Ukraina dan Rusia, serta perubahan dalam pasokan energi global—terutama keinginan Trump untuk menghidupkan kembali Doktrin Monroe dan memulihkan dominasi Amerika Serikat atas Venezuela—isu ini memperoleh dimensi yang lebih luas. Penguasaan atas Venezuela dan pemanfaatan sumber daya minyaknya kini semakin menjadi fokus utama Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, María Elvira Salazar, anggota Partai Republik di Kongres Amerika Serikat dari Florida, mengakui bahwa “minyak Venezuela” merupakan tujuan ekonomi utama di balik langkah-langkah permusuhan berkelanjutan Washington dan pengerahan militer di Karibia. Ia menyatakan bahwa bagi perusahaan-perusahaan minyak Amerika, Venezuela akan menjadi peluang emas yang setara dengan lebih dari satu triliun dolar aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, langkah-langkah Amerika Serikat sejatinya merupakan upaya untuk memutus nadi vital ekonomi Venezuela dan memaksa pemerintahan Maduro tunduk pada tuntutan Washington. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai kelanjutan dari pendekatan serupa yang pernah diterapkan di Irak, yang juga menjadi sasaran intervensi dan agresi langsung Amerika Serikat karena kekayaan sumber daya energinya dan sikap perlawanan terhadap dominasi Washington.

Tampaknya, penetapan pemerintah Maduro sebagai “organisasi teroris” merupakan bagian dari strategi propaganda dan pelabelan Amerika Serikat. Washington menggunakan konsep “terorisme” sebagai alat politik untuk mendelegitimasi pemerintah-pemerintah yang menentangnya, sementara penggunaan instrumen militer dan ekonomi oleh Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemerintahan yang tidak sejalan justru merupakan contoh nyata dari terorisme itu sendiri.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa akan melawan kebijakan hegemonik. Venezuela, dengan mengandalkan dukungan rakyat dan solidaritas regional, terus bertahan menghadapi tekanan Amerika Serikat. Apa yang terjadi hari ini di Venezuela merupakan contoh nyata dari pertentangan antara klaim Amerika Serikat tentang perdamaian dan demokrasi dengan realitas kebijakan agresif dan imperialisnya—sebuah kontradiksi yang kian hari semakin jelas dan mempertanyakan legitimasi klaim Washington di tingkat global.(PH)