Standar Ganda Kebebasan: Pihak Lain Harus Taat Hukum, Dirinya Tidak!

Pars Today - Dialog politik antara dua pendukung pembelaan hak-hak rakyat di Washington menunjukkan bagaimana konsep hak asasi manusia dan kebebasan dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi alat pembenaran intervensi asing, tekanan, dan penggunaan kekerasan.

Washington, Dialog untuk Menormalisasi Intervensi Asing

Dialog baru-baru ini antara Masih Alinejad dan Maria Corina Machado di Washington, DC, tampaknya dimulai dengan slogan "kebebasan" dan "hak asasi manusia", tetapi dalam praktiknya menjadi panggung untuk mereproduksi wacana intervensionis. Wacana yang telah digunakan selama bertahun-tahun dalam kebijakan luar negeri AS untuk melemahkan kedaulatan nasional negara-negara dan melegitimasi tindakan unilateral.

Menurut para ahli, percakapan itu bukan hanya kurang koherensi profesional, tetapi juga disertai serangkaian kontradiksi, dilebih-lebihkan, dan narasi yang terarah yang, di atas segalanya, menunjukkan upaya untuk membangun gagasan tentang “perlunya intervensi asing”.

Tokoh-tokoh: Aktivis Politik di Media dan Topeng Oposisi

Masih Alinejad, seorang aktivis politik yang menyamar sebagai jurnalis, muncul di program itu bukan sebagai jurnalis yang tidak memihak, tetapi sebagai aktivis yang pertanyaannya dirancang dengan asumsi politik tertentu dari awal hingga akhir. Statistik yang kontradiktif, klaim yang tidak berdasar, dan pertanyaan yang praktis mengandung jawaban yang diinginkan, menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukanlah untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk membangun narasi yang selaras dengan kebijakan intervensionis Washington.

Dalam kontradiksi dan berbicara tanpa bukti, Alinejad hanya menyebutkan angka 20.000 kematian demonstran Iran di awal dan 30.000 kematian di akhir. Dalam kerangka kerja seperti itu, media menjadi alat tekanan politik, bukan untuk memberi informasi, tetapi untuk mempersiapkan opini publik agar menerima intervensi asing.

Maria Corina Machado, tokoh terkenal dalam oposisi Venezuela, adalah orang yang menyandera rakyat dalam narasi ini. Dalam wawancara ini, ia memperkenalkan dirinya sebagai "suara rakyat" dan mengklaim bahwa 90 persen rakyat negaranya mendukung "penculikan Maduro". Sebuah klaim yang bukan hanya tidak memiliki bukti, tetapi juga menunjukkan bagaimana seorang politisi dapat mengubah rakyat menjadi alat untuk membenarkan intervensi asing.

Ia secara terbuka membela "penggunaan kekerasan" dan "dukungan asing". Sebuah posisi yang secara efektif mendiskreditkan hukum internasional dan mengubah konsep hak asasi manusia menjadi kedok untuk militerisasi politik.

Tiga poros utama kontradiksi

1) Membela rakyat dengan versi yang mengancam nyawa rakyat

Sementara kedua pihak berbicara tentang "pembantaian" dan "ketidakberdayaan rakyat", versi yang mereka usulkan tidak lebih dari intervensi militer. Kontradiksi yang mencolok ini melanggar salah satu prinsip paling mendasar dari hukum humaniter internasional:

Penggunaan kekuatan asing, bahkan dengan dalih melindungi rakyat, meningkatkan risiko pelanggaran hak hidup warga sipil.

Namun dalam dialog ini, realitas ini diabaikan untuk membuka jalan bagi normalisasi intervensi militer.

2) Memuji pelanggaran kedaulatan nasional atas nama “keadilan”

Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat bukan hanya tidak dikritik dalam dialog ini, tetapi digambarkan sebagai “operasi yang sempurna”. Pendekatan ini sepenuhnya mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dan non-intervensi, dua pilar fundamental Piagam PBB. Kontradiksi semakin dalam ketika gerakan-gerakan yang sama secara rutin menuduh negara lain melanggar prinsip-prinsip yang sama.

3) Hukum sebagai alat tekanan, bukan standar yang tidak memihak

Meskipun para pihak terus-menerus berbicara tentang “menerapkan hukum”, dalam praktiknya mereka menganjurkan ancaman, tekanan eksternal, dan bahkan kekuatan militer. Dalam narasi ini, hukum bukanlah kerangka kerja netral, melainkan alat yang dipilih untuk memajukan tujuan politik. Standar ganda yang sama yang mereka klaim sedang lawan.

Hak Asasi Manusia untuk Melayani Politik, Bukan Rakyat

Dialog ini adalah contoh nyata politisasi hak asasi manusia, di mana konsep-konsep seperti kebebasan dan martabat manusia digunakan bukan sebagai prinsip universal, tetapi sebagai alat legitimasi untuk tekanan, intervensi, dan bahkan kekerasan eksternal. Paradoks utama dari narasi ini adalah bahwa dalam upaya untuk "menyelamatkan rakyat", prinsip-prinsip yang seharusnya melindungi mereka justru dilanggar. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Washington bukanlah pembelaan hak asasi manusia, tetapi reproduksi pola lama yang sama, pelemahan kedaulatan nasional dengan kedok "kebebasan".(sl)