Duterte, Pemberantasan Narkotika dan PBB

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte kembali mengecam PBB karena mengkritik caranya memberantas narkoba, kali ini dengan mengancam akan meninggalkan PBB.

Duterte menegaskan, di PBB sendiri terjadi berbagai macam hambatan yang menghalangi pemberantasan penyelundupan narkotika. Menurutnya, masalah tersebut justru menghalangi terwujudnya keadilan di tengah masyarakat seperti yang terjadi di Filipina.

Jika PBB, tutur Duterte, tetap memaksakan diri untuk mengintervensi pemerintah Manila mengenai pemberantasan narkotika, maka Filipina akan keluar dari organisasi internasional itu.

Di sisi lain, presiden Filipina, balik mengkritik PBB terkait penanganan masalah kemiskinan, kelaparan dan tidak adanya akses jutaan orang terhadap kebersihan dan kesehatan serta pengobatan di dunia. Duterte juga menilai PBB tidak melakukan cukup upaya untuk menghentikan konflik dan penyebaran terorisme.

Statemen presiden Filipina ini mengemuka sebagai reaksi atas sikap PBB yang mengkritik cara-cara pemberantasan penyelundupan narkotika yang dilakukan Duterte.

Kantor PBB urusan penanggulangan narkotika sebelumnya menyampaikan kekhawatiran yang mendalam atas aksi "main hakim sendiri" yang dilakukan Duterte terhadap para tersangka penyelundup narkotika di Filipina.

Pakar urusan narkotika PBB belum lama ini meminta pemerintah Manila menghentikan rangkaian pembunuhan terhadap para pengedar narkotika dalam kebijakan perang terhadap narkotika yang ditabuh pemerintah Duterte.

Tapi Duterte balik menyerang PBB dengan menyerukan supaya pakar di organisasi internasional itu tidak hanya melihat kematian para pengedar  narkotika, tapi juga orang-orang yang tewas akibat penyebaran barang haram itu di tengah masyarakat Filipina.

Dilaporkan, sekitar ratusan orang tersangka pengedar dan penyelundup narkotika tewas sejak Duterte menjadi presiden Filipina.

Pemberantasan narkotika yang dilakukan Duterte sebagai seorang presiden dinilai oleh berbagai kalangan, termasuk PBB sebagai aktivitas yang melampaui mekanisme hukum. Setiap negara memiliki institusi peradilan dan keamanan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Tapi, harus dilihat juga apa faktor yang menyebabkan Duterte turun tangan menyelesaikan masalah narkotika, yang memicu reaksi keras dari PBB.

Selama ini, penyebaran dan penyelundupan narkotika menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi pemerintah dan rakyat Filipina. Para analisis menilai jaringan penyelundupan dan pengedaran narkotika di Filipina, terutama di wilayah selatan sudah menggurita. Sebab, para pemimpin jaringan ini memiliki hubungan dengan sebagian pejabat militer dan keamanan yang sulit ditumpas. Masalah narkotika, bukan hanya persoalan domestik Filipina saja, tapi juga melibatkan jaringan internasional.  

Pemerintahan baru Manila, terutama Duterte marah kepada PBB karena menilai organisasi internasional ini melakukan “tebang pilih” dalam menerapkan kebijakannya. Para reporter PBB melaporkan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Filipina dalam penumpasan jaringan penyelundupan dan penyebaran narkotika.

Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan PBB terhadap pemerintah baru Manila, muncul pertanyaan besar saat ini, apa yang sudah dilakukan PBB dalam menangani masalah narkotika di Filipina, dan jaringan internasional, sehingga bisa muncul orang-orang semacam Duterte.(PH)