Standar Ganda AS Soal Pengayaan Uranium
-
Chris Wright, Menteri Energi AS
ParsToday - Menteri Energi Amerika Serikat mengumumkan bahwa AS akan memulai kembali pengayaan uranium di dalam negeri. Langkah ini menciptakan kontradiksi tajam dengan tuntutan Washington kepada Iran untuk menghentikan total aktivitas serupa.
Melaporkan dari ParsToday, Kamis, 19 Februari 2026, Chris Wright, Menteri Energi AS, mengumumkan bahwa Washington akan melanjutkan program pengayaan uranium di dalam negeri. Wright menyampaikan hal ini pada Selasa, 17 Februari, dalam sebuah konferensi di Paris.
Menteri Energi AS mengatakan program ini sebagian akan berjalan dengan kerja sama mitra di Prancis. Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya AS dan sekutu Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri bahan bakar nuklir, terutama Rusia.
Bulan lalu, perusahaan bahan bakar nuklir Prancis, Orano, berhasil memperoleh pendanaan hingga 900 juta dolar dari Departemen Energi AS untuk berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pengayaan uranium di negara bagian Tennessee. Proyek ini disebut sebagai bagian dari upaya luas Washington memperkuat kapasitas domestik dalam siklus bahan bakar nuklir.
Pengumuman pengayaan uranium di dalam AS menyoroti kontradiksi nyata dalam kebijakan luar negeri Amerika. Di satu sisi, Washington menuntut penghentian total dan tanpa syarat pengayaan uranium oleh Iran. Di sisi lain, AS sendiri melanjutkan program pengayaannya untuk tujuan komersial dan strategis. Pendekatan ganda ini memunculkan pertanyaan serius tentang posisi Washington serta landasan politik dan hukum dari kebijakan non-proliferasi Amerika.
Pernyataan Menteri Energi AS tentang dimulainya kembali pengayaan uranium di negara itu, di saat yang sama Washington menerapkan tekanan terberat untuk menghentikan total aktivitas serupa di Iran, merupakan contoh nyata dari standar ganda di arena internasional. Pendekatan ini tidak hanya mempertanyakan kredibilitas komitmen non-proliferasi AS, tetapi juga menciptakan tantangan serius bagi negosiasi nuklir dengan Iran.
Posisi resmi Washington terhadap program nuklir Iran melampaui batasan kesepakatan JCPOA. Sementara JCPOA mengizinkan Iran melakukan pengayaan hingga level 3,67 persen, pemerintahan AS saat ini menuntut "pengayaan nol" dan penghentian total aktivitas ini di tanah Iran.
Pejabat AS dalam negosiasi terbaru di Oman pada Februari 2026, mengajukan tuntutan ini sebagai syarat utama. Washington bahkan mengusulkan agar stok uranium pengayaan tinggi Iran (60 persen) dipindahkan ke negara ketiga. AS membenarkan sikap ini dengan merujuk pada kekhawatiran proliferasi dan perlunya mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir.
Bertolak belakang dengan tuntutan ini, pemerintah AS justru mengambil kebijakan mengembangkan dan memulai kembali aktivitas pengayaan uranium di dalam negeri. Tujuan langkah ini diumumkan untuk memasok bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir dan mengurangi ketergantungan pada impor dari negara seperti Rusia.
Keputusan ini menunjukkan bahwa Washington menganggap pengayaan sebagai aktivitas sah dan diperlukan untuk kepentingan nasionalnya, tetapi hak yang sama tidak diakui untuk Iran yang juga anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Kebijakan ganda ini merupakan inti kontradiksi pendekatan AS: "pengayaan untuk saya, larangan untuk Anda".
Sebaliknya, Iran telah menyatakan mungkin menunjukkan fleksibilitas mengenai tingkat pengayaan, tetapi dalam kondisi apa pun tidak akan melepaskan haknya untuk terus melakukan pengayaan uranium. Tehran memandang pendekatan ini sebagai contoh nyata kemunafikan dan ketidakpercayaan pada niat AS. Pejabat Iran menegaskan bahwa hak pengayaan untuk tujuan damai, berdasarkan NPT, adalah hak yang "tak terbantahkan" bagi semua anggota, termasuk Iran.
Sayid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, pada 17 Februari dalam pidatonya di kantor PBB Eropa di Jenewa pada Konferensi Perlucutan Senjata menegaskan bahwa hak Iran untuk menggunakan energi nuklir tidak dapat dinegosiasikan.
Araghchi pada 8 Februari juga dengan merujuk bahwa Iran tidak akan pernah melepaskan program nuklir damai dan pengayaan, menegaskan bahwa syarat keberhasilan negosiasi adalah penerimaan "hak ini".
Tampaknya kebijakan ganda Washington dalam masalah pengayaan uranium berakar pada pendekatan "maksimalis" AS yang menuntut perubahan perilaku menyeluruh Iran, termasuk program rudal dan kebijakan regionalnya, di luar isu nuklir. Para pakar meyakini bahwa tuntutan maksimalis ini, yang disertai langkah-langkah seperti penempatan militer luas di sekitar Iran, terutama penempatan gugus tugas kapal induk Abraham Lincoln dan pengiriman gugus tugas kapal induk Gerald Ford, serta ancaman aksi militer, sebagian besar dirancang untuk menciptakan pengaruh dalam negosiasi dan tidak dapat dicapai.
Masalah besarnya adalah jika Washington mengejar tuntutan ini bukan sebagai titik awal tawar-menawar, tetapi sebagai tujuan akhirnya. Pendekatan ini tidak hanya gagal memaksa Iran mundur, tetapi justru menyebabkan Tehran mengambil strategi "diplomasi dan medan".
Iran secara bersamaan, selain bernegosiasi, juga memperkuat kemampuan pertahanannya dan melalui penyelenggaraan latihan militer termasuk di Teluk Persia dan Selat Hormuz, menunjukkan tekadnya untuk menghadapi secara serius setiap kemungkinan agresi AS.
Secara keseluruhan, standar ganda AS mengenai pengayaan uranium telah menciptakan tantangan serius bagi negosiasi nuklir tidak langsung dan pencabutan sanksi. Selama Washington masih meyakini bahwa di satu sisi dapat mempertahankan hak pengayaan untuk dirinya sendiri, sementara di sisi lain tidak mengakui hak yang sama bagi Iran, tercapainya kesepakatan berkelanjutan akan sulit diraih.
Kontradiksi ini melemahkan kredibilitas NPT yang mengakui aktivitas nuklir damai termasuk pengayaan bagi negara anggota, dan memperdalam ketidakpercayaan dalam hubungan internasional.(sl)