Starmer: Stabilitas Hormuz adalah Kunci Ekonomi Inggris

Pars Today - Perdana Menteri Inggris, tanpa mengutuk provokasi berulang oleh tentara teroris AS dalam agresi ilegal terhadap wilayah Iran, mengatakan bahwa tetap terbukanya Selat Hormuz berarti mengurangi tekanan ekonomi pada rakyat mereka.

Melansir Mehr, 9 Juli 2026, Pars Today melaporkan bahwa Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, yang hadir di KTT NATO ke-36 di Ankara, dalam wawancaranya dengan Sky News, mengklaim, "NATO keluar dari KTT ini lebih kuat dan lebih bersatu."

Perdana Menteri Inggris, tanpa mengutuk provokasi berulang oleh tentara teroris AS dalam agresi ilegal terhadap wilayah Iran dan pelanggaran terhadap ketentuan nota kesepahaman antara Tehran dan Washington, mengatakan, "Banyak orang di negara kita menginginkan kelanjutan gencatan senjata, stabilitas kawasan, dan tetap terbukanya Selat Hormuz. Hal ini berarti mengurangi tekanan pada ekonomi dan juga mengurangi tekanan pada harga energi."

Keir Starmer, merujuk pada pernyataan Donald Trump, Presiden AS, bahwa KTT ini berlangsung dalam suasana yang konstruktif, mengklaim, "NATO keluar dari KTT ini lebih kuat. Ini adalah KTT yang baik. Kami ingin mempertahankan persatuan kami dan kami berhasil. Dalam situasi di mana ketegangan di Ukraina dan Iran terus berlanjut, memiliki kohesi dan persatuan seperti ini sangatlah penting."

Sikap Keir Starmer ini mencerminkan kepentingan pragmatis Inggris yang lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dan energi daripada posisi moral atau hukum. Dengan tidak mengutuk agresi AS dan hanya fokus pada "kelanjutan gencatan senjata" dan "stabilitas kawasan", Starmer secara implisit mendukung narasi bahwa AS bertindak untuk menjaga arus minyak, sementara mengabaikan pelanggaran kedaulatan Iran.

Pernyataan "banyak orang di negara kita" adalah cara yang halus untuk mengatakan bahwa kepentingan ekonomi domestik adalah prioritas utama bagi pemerintah Inggris, bahkan di tengah pelanggaran perjanjian internasional yang terang-terangan. Ini adalah realpolitik yang dingin di mana kepentingan ekonomi mengalahkan prinsip-prinsip hukum internasional.(Sail)