Bank Dunia Peringatkan Eskalasi Asia Barat; Bencana Perlahan Terbentuk

Pars Today - Bank Dunia memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan antara AS dan Iran dapat kembali memicu gelombang inflasi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi global dari 2,9 persen pada tahun lalu menjadi hanya 1,3 persen pada tahun 2026.

Sebagaimana dilaporkan IRNA, 23 Juli 2026, Indermit Gill, ekonom utama Bank Dunia, dalam wawancara dengan Reuters mengatakan bahwa Bank Dunia, mengingat banyaknya ketidakpastian seputar perang Asia Barat, telah memodelkan tiga skenario dalam proyeksi ekonomi bulan Juni. Menurut klaim bank ini, dalam skenario terburuk, yaitu kelanjutan konflik selama 6 bulan atau lebih, tingkat inflasi headline global akan mencapai 4,5 persen.

Menurut Gill, yang akan pensiun pada akhir Agustus, "perpanjangan perang dan kerusakan pada infrastruktur minyak di kawasan, melalui gangguan ekspor pupuk kimia, helium, dan belerang yang dibutuhkan sektor pertanian, akan memperburuk ketidakamanan pangan dan membuka jalan bagi rangkaian konsekuensi sekunder, termasuk di antaranya kenaikan suku bunga."

Ini adalah pernyataan pertama dari pejabat senior Bank Dunia sejak meningkatnya kembali ketegangan antara Washington dan Teheran.

AS sejak 7 Juli 2026, dengan dalih serangan terhadap sejumlah kapal yang melintas di selatan Selat Hormuz, melanggar "Nota Kesepahaman Islamabad" dan bukan hanya kembali melancarkan serangan agresif terhadap Iran, tetapi juga memulai kembali apa yang disebut Donald Trump, Presiden AS, sebagai "blokade laut terhadap Iran". Trump juga di sela-sela pertemuan puncak NATO di Ankara mengklaim bahwa tidak ada lagi kesepakatan dengan Iran dan gencatan senjata telah berakhir.

Dengan dimulainya kembali agresi militer AS terhadap Iran dan respons defensif Iran ke pangkalan-pangkalan AS yang menjadi sumber serangan, sorotan global kembali tertuju pada Selat Hormuz sebagai pusat sengketa baru antara Iran dan AS.

Menurut tulisan Reuters, bersamaan dengan gangguan kembali lalu lintas kapal di Selat Hormuz, Houthi (Ansarullah) di Yaman juga mengumumkan dimulainya blokade laut terhadap muatan-muatan Arab Saudi di Selat Bab el-Mandeb yang menuju Laut Merah.

Gill mengatakan bahwa negara-negara miskin yang belum pulih dari dampak pandemi COVID-19 akan menghadapi ketidakamanan pangan yang lebih parah. Selain itu, negara-negara dengan utang berat, menyusul kenaikan suku bunga, akan menanggung biaya pinjaman yang lebih tinggi, dan hal ini akan sangat menekan anggaran sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan penting lainnya.

Mengenai hal ini, ia mengatakan, "Perasaan pribadi saya adalah bahwa kita mungkin hanya berjarak beberapa bulan dari situasi ini, karena kita belum melihat kenaikan suku bunga. Segera setelah inflasi meningkat, mungkin hanya dalam beberapa bulan, negara-negara yang sangat berutang akan menghadapi masalah yang sangat serius dalam membayar angsuran dan bunga utang mereka."

Menurut tulisan Reuters, tanda-tanda tekanan ini telah muncul sejak sekarang, dan beberapa negara yang menghadapi kekurangan likuiditas telah meminta IMF untuk menambah pinjaman yang ada.

Proyeksi bulan Juni Bank Dunia menunjukkan bahwa 40 persen dari negara-negara berpendapatan rendah dan menengah saat ini berada dalam krisis utang atau menghadapi risiko serius terjerumus ke dalamnya. Angka ini setara dengan 32 negara, tetapi Gill memperingatkan bahwa jika suku bunga naik, jumlah negara-negara ini dapat meningkat dengan cepat. Menurutnya, bahkan negara-negara yang berhati-hati terhadap gagal bayar utang mereka mungkin menghadapi penurunan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Pejabat Bank Dunia ini menambahkan, "Ini adalah bencana yang terbentuk perlahan. Negara-negara yang terus membayar utang mereka akan terpaksa mengalihkan sumber daya keuangan dari sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang penting untuk pertumbuhan masa depan."

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB rata-rata di negara-negara berkembang dan ekonomi berkembang pada tahun 2025 mencapai sekitar 74 persen, sementara sebelum pandemi COVID-19, rasio ini sekitar 50-55 persen. Di negara-negara berpendapatan rendah, rasio ini meningkat dari sekitar 40 persen menjadi 67 persen.

Menurut Gill, "Beberapa negara tidak punya pilihan selain memanfaatkan penghapusan utang. Tiga ekonomi terbesar dunia, AS, Tiongkok, dan India, sejauh ini relatif terlindungi dari dampak perang, karena masing-masing memiliki sumber daya yang berbeda untuk ketahanan. Namun, negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar."

Namun, Gill memiliki kabar menggembirakan bagi negara-negara berkembang. Dengan merujuk pada analisis baru Bank Dunia tentang kesiapan negara-negara berkembang untuk memanfaatkan AI, ia mengatakan bahwa negara-negara ini dapat memperoleh manfaat dari teknologi baru dan pertumbuhan produktivitas yang dihasilkannya.

Gill, dengan mencatat bahwa hanya sekitar 10 persen dari populasi negara miskin dan sekitar 30-40 persen orang di negara kaya yang mungkin terkena dampak negatif AI, mengatakan, "Untuk beberapa negara ini, AI bisa menjadi peluang besar. Negara-negara berkembang harus jauh lebih optimis tentang dampak AI daripada negara-negara maju. AI dapat membantu menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade, meskipun mungkin hal ini tidak akan terjadi dalam dekade ini."(Sail)