Krisis Imigran di Ceuta; Italia dan Finlandia Desak Sanksi untuk Spanyol

Pars Today - EuroNews menulis, sementara Italia memberlakukan langkah-langkah kontrol perbatasan udara dan laut baru terhadap Spanyol, serta Finlandia dan Denmark menuntut penangguhan penuh aturan pergerakan bebas sebagai respons terhadap krisis imigrasi di Spanyol, Komisi Eropa dapat memulai prosedur yang dapat mengakibatkan Madrid dikeluarkan dari zona Schengen, meskipun tampaknya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Sebagaimana dilaporkan IRNA, Sabtu, 1 Agustus 2026, EuroNews menambahkan, “Sementara sekitar 60.000 imigran ilegal telah memasuki kota Ceuta, Spanyol, sejumlah negara Uni Eropa telah menuntut Spanyol untuk sementara waktu dikeluarkan dari zona pergerakan bebas Schengen. Permintaan ini adalah langkah terakhir yang hanya dapat digunakan dalam kondisi luar biasa.”

Gelombang terbaru kedatangan imigran ilegal, yang tercatat hanya dalam satu hari di wilayah UE, telah memicu kekhawatiran di antara pemerintah Eropa, sementara Ceuta terletak di benua Afrika dan bukan merupakan jalur masuk yang mudah ke daratan Eropa.

Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia, adalah orang pertama yang mengumumkan bahwa ia akan menerapkan langkah-langkah luar biasa untuk mempertahankan perbatasan Italia. Italia kemudian mengumumkan langkah-langkah kontrol udara dan laut di perbatasan dengan Spanyol.

Mari Rantanen, Menteri Dalam Negeri Finlandia, kemudian mendukung permintaan Italia dan meminta negara-negara Eropa lainnya untuk mengikuti jejaknya. Mette Frederiksen, Perdana Menteri Denmark, juga mengangkat opsi ini untuk dipertimbangkan. Beberapa pejabat moderat dan sayap kanan di seluruh Eropa juga telah mengajukan permintaan serupa.

Bisakah Spanyol Dikecualikan dari Schengen?

Menurut peraturan perbatasan Schengen, UE dapat merekomendasikan penangguhan partisipasi suatu negara di zona Schengen sebagai tindakan terakhir dalam situasi kritis, dan rekomendasi ini berlaku ketika ada kekurangan serius yang terus-menerus terkait dengan kontrol perbatasan eksternal.

Dalam kasus khusus ini, Komisi Eropa harus mengajukan proposal penangguhan, dan kemudian anggota UE lainnya harus menyetujuinya.

Negara yang bersangkutan kemudian akan direkomendasikan untuk menerapkan langkah-langkah kontrol di perbatasan eksternalnya terhadap negara anggota lainnya. Namun, tidak ada indikasi bahwa prosedur ini akan segera diterapkan terhadap Spanyol.

Seorang pejabat UE, tanpa memberikan spekulasi lebih lanjut, mengatakan, "Penilaian rutin dilakukan, dan jika kekurangan serius terdeteksi di penyeberangan perbatasan, kami akan mengeluarkan laporan yang pertama-tama akan didiskusikan dengan negara anggota yang bersangkutan."

Komisi juga mencatat bahwa dalam kerangka mekanisme Schengen, aturan khusus berlaku untuk wilayah luar Spanyol di Ceuta dan Melilla. Hal ini membuat wilayah tersebut secara praktis dianggap sebagai wilayah luar dalam hal kebebasan bergerak.

Pejabat UE menambahkan, "Saat ini, langkah-langkah kontrol perbatasan berlaku antara Ceuta dan Melilla serta wilayah Schengen lainnya."

EuroNews menulis, “Setiap negara di UE dapat, untuk sementara waktu, menerapkan langkah-langkah baru dalam kontrol perbatasan eksternalnya dengan Spanyol untuk periode yang dapat diperpanjang hingga 6 bulan, seperti yang telah dilakukan Italia selama satu bulan.”

Laporan ini menyatakan, Prancis sejauh ini telah mengontrol perbatasan daratnya. Keputusan ini diambil sebelum krisis Ceuta dan karena berbagai alasan, termasuk ancaman teroris yang terus-menerus, meningkatnya serangan anti-Semit, dan meningkatnya kekerasan di antara para imigran.

Portugal, anggota UE lainnya yang berbagi perbatasan darat dengan Spanyol, sejauh ini belum mengambil langkah seperti itu, dan para pejabat negara itu telah menyatakan bahwa "kohesi mekanisme Schengen bergantung pada kontrol perbatasan yang ketat".(Sail)