Menteri Sains Iran: AI Bisa Jadi Diktator Tak Terlihat

ParsToday - Menteri Sains, Riset, dan Teknologi Iran, dengan memperingatkan tentang konsekuensi pengawasan massal menggunakan kecerdasan buatan, menilainya sebagai landasan bagi perubahan kontrol atas data menjadi kontrol atas manusia dan pembentukan "diktator tak terlihat".

Menurut laporan ParsToday yang dikutip dari IRNA, Hossein Simaei dalam Forum Global UNESCO keempat tentang Etika Kecerdasan Buatan (GFEAI 2026) di Riyadh, dengan menekankan perlunya perhatian serius terhadap konsekuensi etis pengembangan teknologi baru, menyatakan: Teknologi tidak netral dan kecerdasan buatan juga tidak bertindak adil dengan sendirinya; algoritma terkadang lebih banyak menghancurkan daripada membangun dan platform dapat menjadi sumber kerugian alih-alih pembangunan.

Menteri Sains Iran dengan merujuk pada tanggung jawab etis platform dan pengembang teknologi terhadap penggunaan kecerdasan buatan, menegaskan: Hari ini data digunakan dalam tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bahkan menyebabkan tewasnya anak-anak. Pertanyaan serius ini muncul apakah platform kecerdasan buatan memiliki tanggung jawab atas cara penggunaan teknologi mereka atau tidak?

Simaei menambahkan: Banyak chatbot menolak menjawab pertanyaan tentang bunuh diri dan ini adalah tindakan yang benar, tetapi di sisi lain, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk identifikasi dan penargetan presisi manusia dengan rudal. Ia dalam konteks ini merujuk pada apa yang disebutnya serangan ke sebuah sekolah di Minab dan tewasnya 168 siswa saat belajar dan mengatakan bahwa untuk menemukan solusi dari masalah-masalah ini harus berpikir secara mendalam.

Menteri Sains Iran, menilai ketidaksetaraan sebagai salah satu tantangan fundamental lain di era kecerdasan buatan dan mengatakan: Pengetahuan dan kemampuan selalu menciptakan kesenjangan dan kecerdasan buatan mungkin memperluas kesenjangan ini lebih dari teknologi apa pun sebelumnya. Oleh karena itu kerangka etis tidak boleh terbatas hanya pada pencegahan kerugian, tetapi juga harus menjamin akses yang setara.

Simaei menekankan: Negara-negara berkembang harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan sistem kecerdasan buatan mereka sendiri sesuai dengan bahasa dan budaya mereka dan organisasi-organisasi internasional juga memiliki tanggung jawab etis dalam membantu mewujudkan tujuan ini. Teknologi harus melayani umat manusia dan kecerdasan buatan harus memperluas kebebasan manusia, bukan membatasinya.

Simaei di akhir dengan menekankan perubahan prioritas kawasan menegaskan: Hari ini saya percaya prioritas terpenting, bukan hanya untuk Iran tetapi untuk seluruh kawasan, adalah menghilangkan tindakan-tindakan pemaksaan sepihak dan menegakkan perdamaian di kawasan. Sanksi-sanksi ini tidak etis dan menegakkan keamanan serta perdamaian adalah keharusan etis.

Hossein Simaei, Menteri Sains, Riset, dan Teknologi pada hari Selasa (15/9), memimpin delegasi dari Republik Islam Iran, berangkat ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, untuk berpartisipasi dalam Forum Global UNESCO keempat tentang Etika Kecerdasan Buatan (GFEAI 2026). (MF)