Apakah Britania Raya Menuju Perpecahan?

Pars Today - Para pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara di Cardiff dengan menandatangani sebuah pernyataan bersama, menjadikan hak bangsa-bangsa mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mengubah masa depan konstitusi Britania Raya sebagai tuntutan politik bersama.

Ini adalah pertama kalinya tiga pemerintah daerah Britania Raya berdiri pada satu titik yang sama dan meminta London untuk bersiap mengubah struktur politik negara. Pentingnya peristiwa ini tidak terbatas pada sebuah tanda tangan politik. Cardiff, pusat Wales, kini telah menjadi panggung di mana krisis lama antara Westminster dan bangsa-bangsa pembentuk kerajaan bersatu, telah menemukan wujud barunya. Cardiff, pusat Wales, kini menjadi panggung di mana krisis lama hubungan antara Westminster dan bangsa-bangsa pembentuk kerajaan bersatu telah mengambil bentuk baru.

Rhun ap Iorwerth (Menteri Pertama Wales dan pemimpin Partai Plaid Cymru), John Swinney (Menteri Pertama Skotlandia dan pemimpin Partai Nasional Skotlandia SNP), dan Michelle O'Neill (Menteri Pertama Irlandia Utara dan Wakil Partai Sinn Fein), meskipun berbeda dalam tujuan dan jalur politik, telah meletakkan satu proposisi bersama di atas meja: Masa depan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara tidak dapat ditentukan di Westminster tanpa persetujuan rakyat di wilayah-wilayah tersebut. Ini adalah perubahan penting dalam literatur politik Britania Raya. Tuntutan lainnya bukan lagi sekadar peningkatan kewenangan. Perdebatan adalah tentang siapa yang berhak memutuskan masa depan politik bangsa-bangsa ini. Karena itu, pernyataan Cardiff harus dilihat melampaui sebuah aliansi partai. Pernyataan ini adalah upaya untuk menciptakan front politik bersama melawan pusat kekuasaan Britania Raya.

Westminster selama bertahun-tahun mampu mengelola ketiga krisis ini secara terpisah. Masalah Skotlandia ditangani dalam kerangka devolusi kewenangan. Masalah Irlandia Utara berada dalam kerangka kesepakatan "Jumat Agung" (Perjanjian Belfast). Nasionalisme Wales juga tetap berada di pinggiran politik Britania Raya. Kini persamaan ini telah berubah. Tiga berkas terpisah di Cardiff telah berubah menjadi satu masalah bersama. Sebuah masalah yang secara langsung menantang struktur politik yang ada.

Brexit juga telah menjadi bahan bakar politik bagi proses ini. Kaum separatis menghubungkan antara keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan krisis persatuan politik negara saat ini. Argumen mereka jelas: London memutuskan untuk keluar dari Eropa, sementara sebagian dari bangsa-bangsa pembentuk Britania Raya tidak sejalan dengan keputusan ini. Kini arus-arus yang sama mendefinisikan masa depan mereka di Eropa. Skotlandia dan Wales jika merdeka ingin kembali ke Uni Eropa, dan Sinn Fein juga mengejar masa depan Irlandia Utara dalam kerangka Irlandia bersatu.

Oleh karena itu, Eropa dalam proyek ini bukan hanya tujuan ekonomi. Ia telah berubah menjadi alat politik untuk mendefinisikan ulang hubungan dengan London. Respons pemerintah pusat juga menunjukkan bahwa perselisihan telah memasuki tahap yang lebih sensitif. Andy Burnham, Perdana Menteri, telah menekankan persatuan Britania Raya dan menilai prioritas pemerintah adalah ekonomi dan keamanan penghidupan rakyat. London tidak ingin berkas referendum kemerdekaan kembali ke pusat politik Britania Raya. Masalahnya adalah kaum separatis tidak lagi melihat masalah ini semata-mata sebagai masalah ekonomi. Mereka berbicara tentang hak untuk memutuskan. Ketika pemerintah daerah menuntut diadakannya referendum dan pemerintah pusat membatasi tuntutan ini, perselisihan berpindah dari tingkat politik sehari-hari ke tingkat legitimasi politik.

Tentu saja, pernyataan Cardiff tidak berarti keruntuhan Britania Raya secara langsung. Dukungan terhadap kemerdekaan masih belum mencapai mayoritas mutlak di salah satu dari ketiga wilayah ini. Skotlandia telah melewati pengalaman referendum tahun 2014 dan jalur hukum referendum baru masih bergantung pada keputusan Westminster. Wales masih berada pada tahap menciptakan landasan politik untuk kemerdekaan. Di Irlandia Utara juga, masalah penyatuan dengan Republik Irlandia bergantung pada pertimbangan identitas, demografi, dan kerangka kesepakatan Jumat Agung.

Namun demikian, pentingnya Cardiff terletak di tempat lain. Untuk melemahkan sebuah struktur politik, tidak selalu diperlukan mayoritas hari ini menginginkan pemisahan. Cukup bahwa tuntutan hak untuk menentukan nasib sendiri menjadi sebuah tuntutan yang sah dan permanen. Pernyataan Cardiff telah melakukan hal yang sama. Tuntutan ini kini telah melampaui tingkat slogan partai-partai nasionalis dan telah berubah menjadi kerja sama resmi para pemimpin tiga pemerintah daerah. Masuknya Donald Trump ke dalam masalah ini juga telah memperumit krisis. Dukungannya terhadap gagasan "Irlandia Bersatu" muncul dalam kondisi di mana London menghadapi tekanan domestik yang meningkat. Posisi ini memiliki kepentingan geopolitik bagi Britania Raya. Perubahan status Irlandia Utara dapat mempengaruhi keseimbangan politik yang dihasilkan dari kesepakatan Jum'at Agung dan kemungkinan kemerdekaan Skotlandia juga dapat mengubah masa depan pangkalan nuklir Britania Raya di Faslane dan struktur pencegahan negara ini. Kemungkinan kembalinya Skotlandia dan Wales ke Eropa juga akan mengubah hubungan mereka dengan Inggris dari hubungan internal menjadi hubungan antar negara merdeka.

Cardiff masih belum menjadi akhir Britania Raya, tetapi adalah akhir dari konsepsi Britania Raya sebagai persatuan yang tetap dan tak dapat dibalikkan. Untuk pertama kalinya tiga pemerintah daerah menekankan pada satu prinsip bersama di hadapan Westminster: masa depan mereka harus ditentukan dengan persetujuan rakyat mereka. Kini pilihan ada di tangan London; dialog dan pendefinisian ulang hubungan atau bersikeras mempertahankan status quo. Krisis utama Britania Raya bukan lagi krisis separatisme, melainkan krisis legitimasi struktural yang ingin mempertahankan persatuan tanpa mendefinisikan ulang persetujuan politik dari bangsa-bangsa pembentuknya. (MF)