Inggris Akan Melarang Perdagangan dengan Pemukiman Zionis

Pars Today - Pemerintah Inggris berencana menjatuhkan sanksi terhadap Israel akibat aktivitas pemukiman rezim tersebut di Tepi Barat.

Melansir IRNA dari Telegraph, Selasa, 08 September 2026, sanksi ini akan diterapkan meskipun mendapat kritik dari pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah anggota Partai Buruh yang berkuasa di Inggris.

Sanksi ini akan dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Inggris Andy Burnham pada Selasa (8/9), dan setelah itu Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband akan mengeluarkan pernyataan di parlemen.

Langkah-langkah ini tidak mencakup pembatasan keuangan terhadap individu atau badan hukum tertentu, tetapi dapat mencakup larangan perdagangan dengan perusahaan-perusahaan Zionis yang beroperasi di pemukiman Tepi Barat.

Inggris bersama Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Prancis pada bulan Juni lalu menjatuhkan sanksi terhadap pemukim ekstremis sebagai respons terhadap "perluasan pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkatnya kekerasan pemukim di Tepi Barat".

Pembatasan ini menargetkan satu individu dan enam perusahaan.

Pejabat Zionis Menuntut Pengusiran Duta Besar Inggris

Sementara itu, Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis, menyatakan bahwa duta besar Inggris harus diusir pada "hari Selasa" dan menyebut pemerintah Inggris sebagai "antisemit".

Ia menulis di akun X dalam bahasa Ibrani, "Mandat Inggris atas Israel telah berakhir."

Ed Miliband, Menteri Luar Negeri Inggris, juga menyatakan bahwa hubungan dengan Israel perlu ditinjau ulang.

Bezalel Smotrich, menteri keuangan garis keras dalam kabinet rezim Zionis, yang bertujuan meraih suara pemilih Yahudi ekstremis, telah menyatakan bahwa pemerintahnya, jika menang dalam pemilu, akan melaksanakan rencana pembangunan sejumlah pemukiman baru di wilayah Jalil dan Naqab (Galilea dan Negev).

Padahal, berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 242 dan 2334, pemukiman rezim Zionis di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Quds Timur secara tegas dinyatakan ilegal dan dianggap melanggar hukum internasional. Langkah ini juga merusak keterkaitan wilayah Tepi Barat, yang dikenal sebagai penghalang serius bagi pembentukan negara Palestina yang merdeka dan terwujudnya solusi dua negara.

Negara-negara Barat juga berulang kali menyatakan penolakan mereka terhadap pengembangan pemukiman, dan Uni Eropa dalam pernyataan-pernyataan resminya menyebut kebijakan ini "ilegal" dan menuntut penghentian segera.

Amerika Serikat pun dalam sikap terbarunya menekankan bahwa perluasan pemukiman melemahkan proses gencatan senjata dan akan menghalangi tercapainya kesepakatan final.

"Pemerintah Inggris berencana memberlakukan sanksi terhadap Israel berupa larangan perdagangan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pemukiman Tepi Barat, langkah yang akan dibahas dalam rapat kabinet 8 September dan diumumkan di parlemen oleh Menteri Luar Negeri Ed Miliband. Rencana ini menuai kritik dari AS dan sebagian internal Partai Buruh. Sebelumnya, Inggris bersama lima negara lain telah menjatuhkan sanksi kepada pemukim ekstremis pada Juni lalu. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menuntut pengusiran duta besar Inggris dan menyebut pemerintah Inggris 'antisemit'."(Sail)