Turki dan Klaimnya Memberantas Terorisme

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, mengatakan Eropa mendukung semua bentuk terorisme yang menyerang Turki. Dalam pidatonya di kota Hamburg, Cavusoglu mengkritik kebijakan Eropa dalam memerangi terorisme dan menandaskan, tekanan sistematis Jerman terhadap warga Turki, tidak dapat diterima.

Berpidato di hadapan 200 warga Turki di konsulat jenderal negara itu di Hamburg, ia menuduh Jerman menghambat serangkaian pertemuan yang dijadwalkan dan meminta Berlin untuk tidak campur tangan dalam referendum konstitusi Turki.

Berlin dan Ankara terlibat perseteruan yang dipicu oleh pertemuan-pertemuan politik pejabat Turki untuk menggalang dukungan bagi referendum konstitusi mereka di kota-kota Jerman. Turki menuduh pemerintah Jerman sengaja menghambat terlaksananya kegiatan mereka di negara tersebut.

Klaim itu dikemukakan di saat pemerintah Turki berada di barisan terdepan dalam bekerjasama dengan kelompok-kelompok teroris.

Senada dengan klaim tersebut, Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, mengklaim bahwa kelompok-kelompok teroris yang merusak perdamaian di Suriah dan kawasan, adalah musuh kolektif dan ancaman semua negara regional. Dia juga mengklaim bahwa pemberantasan terorisme di kawasan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan standar ganda.

Padahal selama bertahun-tahun, Turki menggulirkan politik keliru di kawasan dan mendukung sejumlah kelompok teroris di Suriah dan Irak. Dengan demikian Turki terlibat langsung dalam eskalasi krisis di negara-negara tersebut. Selain menutup mata terhadap aktivitas Daesh dan Front Al-Nusra, Turki juga menjalin kerjasama dengan kelompok tersebut.

Namun sekarang, ketika pemberantasan kelompok-kelompok teroris itu menjadi fokus utama masyarakat dunia, maka para pejabat Ankara berniat mengubah perilakunya dengan melontarkan klaim-klaim tersebut. Sementara di satu sisi, masalah pendudukan Irak dan Suriah oleh Turki tetap dikecam oleh pemerintah Damaskus dan Baghdad.

Militer Turki pada 24 Agustus 2016 dengan dukungan Amerika Serikat melakukan operasi Perisai Eufrat di utara Suriah. Pemerintah Turki mengklaim bahwa tujuan mereka adalah membersihkan wilayah utara Suriah dari para teroris Daesh. Kehadiran militer Turki di Suriah utara tanpa persetujuan dan ijin dari pemerintah Damaskus dan menurut para pejabat Suriah, langkah Turki ini sama seperti pendudukan wialyah Suriah.

Dalam kondisi ini, para pejabat Ankara menebar perspektif perdamaian dan anti-terornya di saat politik luar negeri Turki tidak mengalami perubahan apapun. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Turki melontarkan klaim anti-kelompok teroris di Suriah untuk menjustifikasi pendudukan sebagian wilayah Suriah dan bahkan memperluasnya.(MZ)