Lagi, Menteri Turki Dilarang Berkampanye di Austria

Kanselir Austria mengumumkan, menteri-menteri Turki tidak akan diizinkan untuk melakukan kampanye terkait referendum amandemen undang-undang dasar negara itu di Austria.

IRNA (14/3) melaporkan, Christian Kern, Kanselir Austria menyebut alasan keamanan sebagai sebab negara ini tidak akan memberikan izin pelaksanaan kampanye soal referendum kepada menteri-menteri Turki.

Kern menambahkan, mayoritas negara Eropa menentang referendum untuk mengamandemen konstitusi Turki dan hal ini bisa memicu krisis politik baru.

Terkait hal ini, Jumat lalu beberapa seminar yang akan digelar untuk membahas referendum di sejumlah kota di Swiss dan Austria, dibatalkan.

Pemerintah Belanda menghentikan pesawat yang ditumpangi Mevlut Cavusoglu, Menlu Turki yang akan berkampanye mensosialisasikan referendum UUD Turki di hadapan warga keturunan Turki di negara itu, pada Sabtu lalu.

Pada hari yang sama, Menteri urusan Keluarga Turki juga dilarang berpidato di hadapan warga keturunan Turki sehingga memperburuk ketegangan dua negara.

Rangkaian aksi itu spontan memicu kemarahan pemerintah Turki sampai-sampai Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki menyebut orang Belanda, NAZI dan fasis.

Akan tetapi pemerintah Belanda tidak tinggal diam menanggapi statemen Erdogan.

Referendum amandemen UUD Turki untuk beralih dari sistem parlementer ke presidensial serta memberikan wewenang lebih besar kepada presiden di antaranya untuk membubarkan parlemen dan merombak kabinet, akan digelar 16 April 2017 mendatang. (HS)