Taktik Turki Umumkan Berakhirnya Operasi Perisai Furat di Suriah

Pemerintah Turki mengumumkan, operasi militer Perisai Furat negara itu di wilayah Suriah berakhir.

Sebagaimana dilaporakan IRIB, Binali Yildirim, Perdana Menteri Turki hari Rabu (29/3) mengabarkan berakhirnya operasi militer Perisai Furat di Utara Suriah dan mengatakan, operasi militer Turki di Suriah akan dilanjutkan dengan nama lain. Dewan Keamanan Nasional Turki sebelumnya pada hari yang sama mengumumkan berakhirnya operasi militer Perisai Furat di wilayah Suriah.

Para pengamat menilai pengumuman berakhirnya operasi militer Perisai Furat Turki di wilayah Suriah itu harus dicermati secara seksama. Terutama karena petinggi Ankara tetap menekankan berlanjutnya operasi militer negara itu di wilayah Suriah dengan nama lain. Pemerintah Turki tidak menyebut waktu dan nama operasi baru negara itu di Suriah, namun sepertinya penyelenggaraan referendum amandemen konstitusi pada 16 April 2017 mendatang menjadi prioritas terpenting Ankara sekarang.

Pasalnya, jika Recep Tayyip Erdogan, Ketua partai berkuasa Turki menang dalam referendum, maka akan ada banyak kebijakan dalam maupun luar negeri negara itu termasuk intervensi dalam urusan internal negara-negara kawasan seperti pendudukan wilayah Suriah dan Irak, akan diarahkan langsung oleh pribadi Presiden Turki itu.

Hingga kini, pemerintah Ankara untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya masih membutuhkan persetujuan Parlemen. Meski demikian Partai Keadilan dan Pembangunan, partai berkuasa Turki menduduki mayoritas kursi parlemen negara itu dan biasanya mereka menentukan persetujuan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan operasi lintas perbatasan.

Oleh karena itu sepertinya Erdogan tidak puas dengan proses yang berjalan sekarang dan berusaha mendominasi wewenang parlamen dan perdana menteri, di tangannya sendiri. Kubu oposisi Turki menganggap berlanjutnya proses ini berbahaya dan memperingatkan rakyat negara itu soal kemungkinan terbentuknya sebuah pemerintahan yang sepenuhnya otokratis dan diktatoris baru di negara itu.

Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki dengan klaim memerangi terorisme sejak 24 Agustus 2016 menggelar operasi militer Perisai Furat di Utara Suriah untuk mendukung kelompok-kelompok bersenjata anti-pemerintah Damaskus. Di sisi lain, pemerintahan konstitusional Suriah berulang kali memprotes kehadiran pasukan Turki di wilayahnya dan intervensi militer semacam itu.

Pada bulan Agustus 2016 pemerintah Suriah melayangkan dua surat terpisah untuk Sekjen PBB dan Ketua Dewan Keamanan yang berisi kecaman atas operasi militer Turki di Utara Suriah dan menyebut operasi tersebut sebagai pelanggaran atas kedaulatan nasional Suriah, kejahatan perang dan anti-kemanusiaan.

Krisis Suriah yang pecah sejak tahun 2011 dipicu oleh serangan luas kelompok-kelompok teroris dukungan Arab Saudi, Amerika Serikat dan sekutu-sekutu regionalnya seperti Turki untuk menggulingkan pemerintah konstitusional pimpinan Bashar Al Assad, Presiden Suriah.

Kubu penentang Bashar Al Assad termasuk sejumlah mantan pejabat Amerika dan Turki dengan maksud menggulingkan Presiden sah Suriah itu, memberi batas waktu tiga bulan, namun sekarang perang Suriah sudah memasuki tahun keenam dan para pengklaim sombong di kawasan dan dunia itu gagal meruntuhkan pemerintahan pilihan rakyat Suriah. (HS)