Pembatalan Lawatan Duterte ke Pulau Sengketa Cina

Rodrigo Duterte, Presiden Filipina setelah mendapat peringatan dari pemerintah Cina, membatalkan kunjungan yang sudah direncanakan sebelumnya ke kepulauan Thitu di Laut Cina Selatan yang disengketakan negara itu dengan Beijing.

Presiden Filipina pekan lalu mengumumkan akan melakukan kunjungan ke pulau Thitu dan mengibarkan bendera Filipina di pulau sengketa itu.

Ditanya tentang keputusannya membatalkan kunjungan ke pulau Thitu, Duterte mengatakan, dengan memperhatikan persahabatan Filipina dengan Cina, saya mengurungkan niat saya mengujungi pulau Thitu dan mengibarkan bendera Filipina di pulau itu di hari kemerdekaan Cina.

Keputusan Duterte membatalkan kunjungan yang sudah direncanakan ke pulau Thitu di hari kemerdekaan Cina dikarenakan ia tidak mau masalah pengibaran bendera Filipina yang dilakukan secara simbolik itu berdampak pada hubungan bilateral dua negara yang tengah pulih.

Terutama karena pemerintah Cina setelah pengumuman rencana Duterte mengujungi pulau Thitu dan mengibarkan bendera Filipina di sana, memperingatkan langkah tersebut dan dampak tindakan negara-negara yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing di Laut Cina Selatan.

Keputusan Presiden Filipina itu juga diambil setelah setahun lalu Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag memenangkan Filipina atas Cina terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Meski Mahkamah Arbitrase Internasional membenarkan bukti-bukti yang diajukan Filipina terkait sengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan, namun Duterte sejak menjabat jadi presiden Filipina justru menerapkan kebijakan menurunkan ketegangan dan memperkuat hubungan dengan Cina.

Hingga kini Duterte bahkan belum pernah sekalipun menggunakan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase Internasional itu sebagai alat hukum untuk menekan Beijing.

Pemerintah Manila yang saat ini memegang kartu truf dari Mahkamah Arbitrase Internasional yang menegaskan posisi unggul Filipina di tengah sengketa wilayah Laut Cina Selatan, berupaya menyelesaikan sengketa dengan pemerintah Beijing tersebut dalam kerangka dialog dan kerja sama. Strategi ini selalu ditekankan oleh Cina dalam penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Kebijakan Duterte terkait sengketa wilayah dengan Cina jelas berbeda dengan kebijakan pemerintah Filipina sebelumnya yang lebih mengedepankan konflik dua negara. Langkah Duterte itu juga mencegah terbukanya peluang ketegangan negara-negara lain yang terlibat sengketa dengan Cina.

Dibawanya sengketa wilayah di Laut Cina Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional dan intervensi kekuatan-kekuatan transnasional khususnya Amerika Serikat dalam masalah ini, memicu kekhawatiran mendalam bagi pemerintah Cina.

Oleh karena itu Beijing yang baru-baru ini memberikan sejumlah usulan di bidang ekonomi dan militer kepada Filipina, dengan memperkuat strategi dialog dan kerja sama, berusaha menarik perhatian negara-negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengannya, kepada model strategi baru Manila dan meyakinkan mereka bahwa negara ini melangkah di jalur yang sama.

Cina berulang kali menegaskan tidak akan memperdulikan intervensi asing dan usulan lembaga-lembaga internasional terkait masalah ini dan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, sepenuhnya harus diselesaikan lewat dialog bilateral atau multilateral. (HS)