Tekanan Uni Eropa terhadap Suriah dan Sekutunya
Uni Eropa telah memperpanjang sanksi terhadap otoritas Suriah sampai 1 Juni 2018, sebagai kelanjutan dari kebijakan konfrontatifnya terhadap negara itu. Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (29/5/2017) mengumumkan bahwa sanksi terhadap otoritas Suriah dan sekutunya diperpanjang untuk satu tahun ke depan.
Eropa sekarang memasukkan 240 individu dan 67 entitas dalam daftar larangan bepergian dan pembekuan aset. Sanksi ini mencakup embargo minyak, pembatasan investasi tertentu, pembekuan aset Bank Sentral Suriah di wilayah Uni Eropa, dan pembatasan ekspor peralatan dan teknologi tertentu.
Beberapa pihak sudah optimis dengan perubahan sikap Eropa terkait krisis Suriah, tapi perpanjangan sanksi menunjukkan bahwa para pejabat tinggi Eropa tetap mempertahankan tekanan terhadap pemerintah sah Suriah.
Anehnya lagi, perpanjangan sanksi ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Perancis. Ia dijadwalkan membahas isu Suriah dalam pembicaraan dengan Presiden Emmanuel Macron. Di sini, dunia dapat menyaksikan pendekatan asli Uni Eropa mengenai krisis Suriah.
Pada dasarnya, perpanjangan sanksi Eropa merupakan indikasi dari pandangan negatif dan destruktif organisasi itu dalam membantu memecahkan krisis Suriah secara politik.
Krisis Suriah pecah pada tahun 2011 setelah Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan Arab memberikan dukungan penuh kepada kelompok-kelompok teroris untuk menciptakan kekacauan di negara tersebut.
Sejak tahun 2011, Inggris dan Perancis menyediakan dukungan penuh untuk berbagai kelompok oposisi bersenjata Suriah untuk menggulingkan pemerintah Presiden Bashar Assad. Kubu Barat-Arab pada akhirnya ingin menghancurkan poros perlawanan di Timur Tengah yaitu Suriah, sehingga Hizbullah Lebanon dan kelompok-kelompok lain dapat diisolasi dan diperlemah.
Menurut mereka, jika pemerintah Suriah tumbang, posisi regional Iran juga akan goyah dan berujung pada pengucilan Tehran.
Namun, perang yang dikobarkan di Suriah tidak membawa hasil apapun untuk kubu Barat-Arab. Saat ini, perimbangan kekuatan di Suriah benar-benar menguntungkan pemerintah Damaskus dan sekutunya. Sementara kelompok-kelompok takfiri semakin terdesak pasca pembebasan Aleppo. Sekarang Suriah dan sekutunya, Rusia, Iran, dan Hizbullah sedang menyempurnakan kemenangannya di daerah-daerah lain di negara itu.
Para pejabat Eropa terus melobi Rusia untuk mengubah posisinya terhadap Suriah. Presiden Macron seusai bertemu Putin, mengatakan penggunaan senjata kimia di Suriah merupakan garis merah dan penggunaan senjata jenis itu akan memaksa kami untuk bereaksi.
Pernyataan Macron tentu saja tidak ditujukan kepada kelompok-kelompok teroris yang menggunakan senjata kimia di Suriah, tapi ia berniat memperingatkan pemerintah Damaskus. Meski demikian, Macron mengaku mendukung persatuan Suriah dan menentang pembagian negara itu.
Sejalan dengan kebijakan konfrontatif Uni Eropa terhadap Suriah, ia juga menegaskan bahwa pembukaan kembali kedutaan Perancis di Suriah tidak menjadi prioritas. Macron tampaknya ingin menegaskan kelanjutan pendekatan tidak ramah Uni Eropa termasuk Perancis terhadap pemerintah Suriah.
Di samping itu, Eropa dan AS terus melancarkan perang propaganda dan juga meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Sebab, Rusia dianggap sebagai penghalang utama tercapainya tujuan Barat di Suriah. Mereka sedang mendorong Moskow untuk mengubah sikapnya dan mengurangi dukungan kepada Damaskus atau memperkecil kehadiran pasukan Rusia di Suriah. (RM)
