Protes Rakyat Filipina Anti Kebijakan Intervensif AS
Di saat peringatan kemerdekaan Filipina ke 119 berlalu, kali ini rakyat negara Manila menggelar aksi demo menentang kebijakan hegemoni terhadap negaranya. Aksi demo 12 Juni rakyat Filipina terhadap kebijakan intervensi Amerika dapat dicermati dalam koridor ini.
Menurut laporan dan berita yang ada, sejumlah rakyat Filipina Senin (12/6) berkumpul di depan kedutaan besar Amerika di Manila dan memprotes kebijakan intervensi Washington. Ini bukan pertama kalinya rakyat Filipina memprotes kebijakan Washington terhadap negaranya. Protes ini cukup besar ketika Ferdinand Marcos, diktator yang selama 21 tahun tunduk pada kebijakan AS berkuasa.
Sejatinya diktator yang merapat kepada Amerika ini sejatinya telah mengaburkan independensi Filipina dari Amerika. Bahkan terbentuknya kelompok pemberontak Komunis dan milisi bersenjata Front Pembebasan Moro terjadi di era kepemimpinan Ferdinand Marcos.
Tak diragukan lagi perlawanan milisi dan front Islam seperti ini memiliki latar belakang tertentu dan tentu sangat menarik bagi warga Filipina mengingat kebijakan hegemoni Amerika dan sebelumnya, Spanyol serta Jepang. Meski milisi ini mewakili pemikiran masyarakat yang berafiliasi dengannya, namun terkait perang melawan hegemoni AS dan pemerintahan bonekanya, sebagian kelompok ini memiliki pandangan yang sama.
Aksi demo warga Filipina selama beberapa tahun tarakhir menentang hegemoni Amerika sebuah bentuk regenerasi ideologi tersebut, namun muncul dalam bentuk wacana baru. Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo dan Benigno Aquino, para mantan presiden Filipina mencantumkan kebijakan mengiringi Amerika di agenda kerja mereka.
Meski Gloria Arroyo dan Corazon Aquino berusaha mengurangi ketergantungan kepada Amerika dengan mengambil kebijakan independen dengan dukungan rakyat, namun kondisi yang muncul di Filipina dan pada dasarnya di kawasan Asia Tenggara memberikan alasan yang cukup kepada Washington menekan Manila untuk komitmen dengan pakta keamanan dan pertahanan yang ditandatangani kedua negara.
Di sisi lain, mayoritas cendikiawan, aliansi buruh, jurnalis, asosiasi pengacara bebas, ikatan mahasiswa dan bahkan wakil parlemen serta senat meminta pemerintah yang berkuasa meninjau ulang kerjasama dengan Amerika sesuai dengan tuntutan rakyat.
Kini dengan berkuasanya Rodrigo Duterte, ia mengambil kebijakan yang berbeda dengan para pendahulunya dalam menyikapi Amerika. Duterte bahkan melangkah lebih jauh dan berani berkata kepada rakyatnya bahwa dampak keamanan, sosial, kemiskinan yang merajalela di kawasan selatan negara ini berakar dari kerjasama dengan Amerika Serikat dan harus ditinjau ulang kerjasama ini.
Pastinya memperhatikan akar perseteruan politik dan menghapus krisis sosial dengan tujuan memulihkan kondisi ekonomi rakyat Filipina mengharuskan konvergensi dan kebersamaan antara pemerintah dan rakyat. Jika tidak, maka tidak mungkin dibayangkan prospek yang jelas dari stabilitas dan keamanan. (MF)
