Misi di Balik Perpanjangan Keadaan Darurat di Turki
Perlemen Turki pada Senin (17/7/2017) untuk keempat kalinya memperpanjang status masa darurat selama tiga bulan lagi. Proposal perpanjangan masa darurat dengan mudah diterima oleh parlemen mengingat Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memiliki suara mayoritas.
Keadaan darurat diumumkan untuk pertama kalinya pada 20 Juli 2016 atau lima hari pasca kudeta gagal di Turki. Sebelum ini, status keadaan darurat sudah diperpanjang selama tiga kali.
Pemerintah Ankara memandang keadaan darurat sebagai upaya untuk menghidupkan keamanan dengan cara melawan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan komunitas Gulen dan juga memerangi Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dicap oleh Turki sebagai organisasi teroris.
Namun, perpanjangan terus menerus telah menciptakan keprihatinan keamanan di tengah masyarakat Turki dan publik mulai bertanya tentang sejauh mana pengaruh dan kekuatan komunitas Gulen atau PKK di Turki. Belum lagi selama satu tahun lalu, pemerintah telah melakukan operasi besar-besaran untuk menumpas dan menangkap orang-orang yang dicurigai punya hubungan dengan Gulen atau PKK. Dengan demikian, apakah masih ada kebutuhan untuk memperpanjang keadaan darurat ini?
Pendapat lain menilai pemerintah Turki benar-benar tak berdaya dalam mengelola krisis sosial sehingga untuk mencapai tujuan-tujuannya di sektor keamanan, perlu memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama berkali-kali.
Beberapa pengamat menekankan kekuatan kubu oposisi dan kelemahan pemerintah Ankara dalam pertarungan politik dan sosial di tengah masyarakat Turki. Mereka percaya bahwa faktor yang mendorong penguasa memperpanjang keadaan darurat adalah penurunan drastis popularitas AKP di tengah publik Turki.
Terlepas dari kekuatan dan besarnya pengaruh oposisi pemerintah Turki termasuk partai-partai pesaing AKP atau komunitas Gulen dan juga kelemahan partai penguasa dalam mengatasi krisis sosial, tampaknya kehilangan kepercayaan publik kepada pemerintah Ankara telah menjadi alasan utama untuk memperpanjang keadaan darurat di negara tersebut.
Kondisi ini diperparah setelah para pemimpin Ankara – demi menyukseskan referendum konstitusi Turki – terlibat persekutuan dan koalisi senyap dengan Partai Gerakan Nasionalis (MHP).
Ini adalah sebuah pendekatan yang benar-benar bertentangan dengan semua slogan AKP ketika berjuang untuk memperoleh kekuasaan di Turki. Di sini, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan antara memegang teguh slogan-slogan awal atau mempertahankan kekuasaan dengan cara melawan kelompok-kelompok politik, sosial, dan etnis. Jadi, perpanjangan keadaan darurat di Turki juga harus ditinjau dari sudut pandang ini. (RM)
