Tantangan Trump Hadapi JCPOA dan Dampaknya

Politik anti-kesepakatan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) oleh Trump dan tebar krisis di kawasan telah berubah menjadi tantangan untuk Amerika Serikat. National Interest terbitan Amerika Serikat dalam sebuah artikel menulis, "Ancaman Trump untuk menghancurkan kesepakatan nuklir, tidak akan menguntungkan pihak mana pun."

Washington Post dalam laporannya pada Senin (21/8/2017), menyinggung pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal tidak adanya komitmen Iran terhadap JCPOA dan keputusan untuk mencantumkan masalah ini dalam laporan mendatang untuk Kongres, dan menulis, "Bagaimana [Trump] sampai pada kesimpulan ini, ketika komunitas intelijen memiliki pandangan yang berbeda?"

Politik Amerika Serikat di kawasan selalu bersifat destruktif. Politik intervensif Amerika Serikat terhadap Iran, dimulai dengan kudeta pada 28 Mordad dan penggulingan pemerintahan sah Iran pada Agustus 19553. Pasca kemenangan Revolusi Islam, AS juga mendukung rezim Saddam menganeksasi Iran.

Permusuhan dan klaim-klaim tidak berdasar terkait program nuklir damai Iran, semakin meluas dan terus berlanjut dan bahkan kini ditambah dengan menyebut kemampuan rudal Iran sebagai ancaman dan menuding Republik Islam mendukung terorisme. Akan tetapi interaksi cerdas Iran dengan masyarakat internasional membuktikan bahwa klaim-klaim AS itu infaktual dan sekedar upaya mencari-cari alasan.

Menurut Menlu Iran, Mohammad Javad Zarif, pemerintah AS sebelumnya datang ke meja perundingan JCPOA bukan karena berbelas kasihan kepada Iran, akan tetapi karena semua jalan telah ditempuh dari mulai sanksi hingga tekanan politik dan semuanya gagal.

Sebagaimana yang ditekankan Zarif, menjaga JCPOA dan mencegah pengingkaran komitmen AS, merupakan prioritas Republik Islam Iran serta agar jangan sampai AS melanggar kesepakatan internasional itu dan Iran yang harus menanggung kerugiannya.

Siamak Baqeri, anggota delegasi ilmiah lembaga riset Imam Sadiq as dan analis hubungan internasional dalam wawancaranya dengan Tasnim News, menyinggung soal dampak dari keluarnya Washington dari kesepakatan JCPOA dan mengatakan, "Tampaknya jika Amerika Serikat terlebih dahulu keluar dari JCPOA, maka banyak dampak negatif yang akan mereka hadapi."

Sejarah menunjukkan bahwa para pejabat AS tidak pernah mengambil pelajaran dari perang Vietnam, perang di Afghanistan dan Irak, maupun dari berbagai kekeliruan politiknya. Mereka selalu memproduksi politik intervensif dan destruktif di kawasan.

Sebagaimana dikemukakan Zarif dalam wawancaranya dengan Kanal 2 televisi nasinal Iran, "Bagi pemerintah baru AS, harus disadari kenyataan ini bahwa politik keliru tidak akan membuahkan hasil positif dan berlanjutnya politik tersebut hanya akan semakin menumpuk hasil negatif di masa lalu. Trump sendiri pada masa kampanyenya telah menyatakan bahwa AS telah mengeluarkan triliunan dolar di kawasan dan hanya kerugian yang diterima Washington."

Tampaknya selama AS belum mengeruk profit besar dari penjualan senjata ke Arab Saudi dan negara-negara Arab di kawasan, maka tidak dapat diharapkan ada perubahan dari episode politik intervensif AS itu. Apalagi AS saat ini pemerintahan Trump melihat keamanan dari jendela perdagangan dengan cara terus mengobarkan krisis dan politik intervensi di kawasan.(MZ)