Kondisi Menuntut Kejelasan Sikap Perancis di Hadapan Terorisme

Aksi teror di kawasan dalam beberapa dekade terakhir dan perluasannya hingga ke berbagai negara dunia telah menuntut pendekatan yang transparan terhadap fenomena terorisme dalam segala bentuk dan memutus sumber-sumber munculnya terorisme di tingkat global.

Namun masih ada segelintif negara yang meski mengklaim melawan terorisme namun pada praktisnya mereka mendukung para teroris. Perilaku Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, seperti Perancis dan Inggris, merupakan contoh dari dualisme tersebut.

Ini merupakan bagian dari isu dalam percakapan telepon pada Selasa malam oleh Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani, dan mitranya dari Perancis Emmanuel Macron, pada awal tahun baru.

Rohani mengecam kelompok teroris munafik (MKO) di Paris yang bertindak bertindak melawan rakyat Iran, memprovokasi dan membujuk masyarakat melakukan kekerasan di Iran, dengan mengatakan,  kami berharap pemerintah Perancis memenuhi kewajibannya dalam perang melawan terorisme dan kekerasan, menindak kelompok teroris ini.

Meskipun Presiden Perancis mengklaim bahwa Paris tidak mendukung kelompok teroris dan tidak akan mengijinkan tindakan terhadap negara lain dari Perancis, namun pertanyaannya adalah, apa yang dibuat Prancis sebagai pemain utama dalam memberantas terorisme dan hak asasi manusia.

Pada tahun 2012, pemerintah Perancis mengadopsi sebuah undang-undang anti-teroris baru yang mencakup langkah-langkah pencegahan teror dalam perang melawan terorisme dan penindaklanjutan dan hukuman atas mereka yang terlibat dalam kelompok teroris di luar Perancis, bahkan meski pun mereka tidak terlibat aksi pelanggaran hukum apapun di wilayah Perancis.

Bukti menunjukkan bahwa Perancis telah mengambil kebijakan tebang pilih dalam memerangi terorisme. Kerukunan dengan kelompok teroris MKO juga merupakan bagian dari politik tersebut. Padahal kelompok teroris MKO, yang memiliki catatan panjang kejahatan teror terhadap bangsa Iran dan Irak. Namun mereka bebas beraktivitas di Perancis, Amerika dan Inggris selama bertahun-tahun.

Fakta menunjukkan bahwa penyelarasan kebijakan luar negeri Perancis dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk mendukung kelompok teroris di Suriah, dalam bentuk dukungan finansial, jsutru telah memicu perkembangan ekstremisme dan terorisme. Koran terbitan Perancis Le Figaro dalam sebuah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 1.750 warga Perancis bergabung dengan teroris Daesh, termasuk 700 orang di Suriah.

Barat mengklaim memberantas terorisme namun menutup mata di hadapan kejahatan perang Saudi dan Israel di Yaman dan Palestina. Pada saat yang sama Barat menentang Iran yang berjuang melawan Daesh dan kelompok teroris lain di Irak dan Suriah, serta menentang penekanan Republik Islam untuk mempertahankan pertahanan rudalnya. Namun di sisi lain, Barat mengambil langkah-langkah yang justru mengganggu stabilitas kawasan ini.(MZ)