Gerakan Tekan Israel; 80 Anggota Parlemen Inggris Dukung Sanksi dan Boikot

Pars Today - Sumber-sumber berita melaporkan bahwa lebih dari 80 anggota parlemen Inggris telah menyerukan penerapan sanksi terhadap rezim Zionis.

Sebagaimana dilaporkan IRNA dari Russia Today, Senin, 27 Juli 2026, Richard Burgon, anggota parlemen Inggris, mengumumkan bahwa lebih dari 80 anggota parlemen Inggris dari dua majelis, Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, dari 9 partai berbeda di Inggris, dengan menandatangani sebuah petisi, telah menyerukan penerapan sanksi-sanksi luas terhadap rezim Zionis.

Sanksi-sanksi ini mencakup larangan penjualan senjata, sanksi-sanksi ekonomi, dan larangan pembelian serta penjualan produk-produk dari permukiman-permukiman Zionis di Tepi Barat.

Langkah ini diambil setelah beberapa hari perdebatan di parlemen tentang rancangan undang-undang "Sanksi untuk Perdamaian" yang diajukan oleh Partai Buruh, yang menuntut hukuman bagi para pemukim ekstremis dan penghentian perdagangan dengan permukiman-permukiman Zionis.

Kaja Kallas, Pejabat Urusan Luar Negeri Uni Eropa, sebelumnya telah menyatakan bahwa sebagian besar negara anggota Uni Eropa mendukung pengambilan langkah-langkah terhadap perdagangan dengan permukiman-permukiman ilegal rezim Israel di Tepi Barat yang diduduki, dan bahwa pengkajian opsi-opsi seperti larangan impor barang-barang yang diproduksi di permukiman-permukiman tersebut, penerapan tarif, dan pembatasan ekspor sedang dalam agenda.

Sementara itu, kantor berita Reuters melaporkan tentang perbedaan pendapat di antara para menteri Uni Eropa mengenai pembatasan impor dari permukiman-permukiman Zionis, dan menulis bahwa Komisi Eropa dan sejumlah negara anggota percaya bahwa setiap tindakan di bidang ini memerlukan konsensus semua negara anggota Uni Eropa. Sebaliknya, beberapa pemerintah anggota lainnya serta Direktorat Hukum Dewan Uni Eropa, yang mewakili negara-negara anggota, percaya bahwa keputusan semacam itu dapat disahkan dengan suara mayoritas yang memenuhi syarat, yaitu persetujuan setidaknya 15 negara anggota yang mewakili 65 persen populasi Uni Eropa.

Di sisi lain, Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri Rezim Zionis, menuduh Kallas berupaya, dengan menggunakan "trik-trik diplomatik", untuk mengesahkan larangan perdagangan dengan permukiman-permukiman Israel.

Ia menulis di media sosial X, "Hubungan (rezim) Israel dan Eropa harus didasarkan pada dialog dan keadilan."(Sail)