Kegagalan AS di DK-PBB dan Kebingungan Memutuskan Nasib JCPOA

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah sedang berkonsultasi dengan para legislator negara ini tentang perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) dan kemungkinan penciptaan perubahan dalam undang-undang internal Amerika terkait masalah tesebut.

Namun sayangnya, Rex Tillerson tidak menjelaskan mengenai perubahan apa yang dimaksud atau terkait masalah apa yang akan diubah dalam JCPOA serta apa pesan dari pernyataannya itu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian nuklir tersebut.

Menurut Tillerson, perubahan pada undang-undang Amerika yang mengkodifikasi partisipasi AS dalam kesepakatan nuklir 2015 dapat dimulai pada awal pekan depan karena pejabat AS sedang melakukan negosiasi dengan para legislator.

Di hari-hari mendatang, Donald Trump, Presiden AS akan menghadapi keputusan-keputusan sulit mengenai kesepakatan nuklir JCPOA, sebab ia harus mengambil keputusan apakah AS akan tetap dalam perjanjian tersebut atau keluar.

Yan pasti, Trump menghadapi serangkaian tenggat waktu bulan ini mengenai bagaimana melanjutkan kesepakatan nuklir dengan Republik Islam Iran yang ditandatangani oleh pendahulunya, Barack Obama, yang juga melibatkan Cina, Rusia, Jerman, Inggris, dan Perancis. Ia telah menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada".

Tidak jelas apa keputusan Trump tentang Republik Islam Iran pada 12 Januari mendatang ketika dia harus memutuskan apakah akan menyetujui kepatuhan Tehran terhadap JCPOA –seperti yang diminta setiap tiga bulan sekali itu– ataukah tidak. Pada bulan Oktober, Trump menolak untuk mengesahkan kepatuhan Iran pada JCPOA. Ia mengatakan bahwa pembebasan sanksi tidak proporsional terhadap konsesi Iran, sebab, kesepakatan tersebut bertentangan dengan kepentingan AS.

Oleh karena itu, Trump membiarkan sanksi tersebut selama tiga bulan kemudian dan membiarkan keputusan mengenai apakah AS tetap tinggal atau keluar dari JCPOA untuk diambil di kemudian hari. Dalam rentang waktu tersebut, ia mendesak Kongres untuk mengubah undang-undang AS mengenai hal itu.

Tillerson dalam wawancara dengan Associated Press, Sabtu, 6 Januari 2017 mengatakan, AS sedang mengerjakan sebuah rencana "untuk memperbaiki" kesepakatan nuklir JCPOA menyusul berlanjutnya spekulasi mengenai apakah Presiden Donald Trump akan membatalkan kesepakatan yang terkenal itu.

Menlu AS menambahkan, Presiden Trump mengatakan bahwa dia akan memperbaikinya atau membatalkannya dan kami sedang dalam proses untuk memenuhi janji yang dia buat untuk memperbaikinya.

Menurut Tillerson, pemerintah sedang berbicara dengan para pemimpin Kongres "secara sangat aktif" tentang sebuah perbaikan dan dia menyarankan agar Trump cenderung mempertahankan kesepakatan tersebut dengan mencabut sanksi lagi pada 12 Januari jika ada tanda-tanda Kongres akan bertindak dalam waktu singkat.

Saat ini, kondisi Kongres tidak begitu menguntungkan bagi kepentingan Trump terutama terkait dengan perjanjian nuklir JCPOA. Dalam sebuah skenario anti-Republik Islam Iran melalui pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) pada Jumat, 5 Januari 2018, Trump berpikir akan bisa mencapai sebuah konsensus kuat untuk mengecam Iran dan mengandalkan hasil dari pertemuan tersebut sebagai "kartu truf."

Namun ternyata, tidak hanya Rusia dan Cina yang menolak untuk mengecam Iran, namun sekutu-sekutu dekat AS seperti Inggris dan Perancis juga mengambil jarak dari permainan politik Trump tersebut. Anggota-anggota DK-PBB lainnya juga tidak menunjukkan wajah yang senang kepada AS.

Sayid Ali Bigdeli, seorang profesor universitas dan pakar urusan internasional kepada Nameh News mengatakan, tujuan mendasar Trump adalah pelolosan perencanaan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Iran di DK-PBB, sehingga dengan bersandar pada masalah ini, akan terbuka ruang untuk melanggar JCPOA. Kegagalan rencana tersebut merupakan pukulan besar terhadap AS.

Terkait hal itu, Menlu AS dalam sebuah wawancara mengatakan, kami menyesal bahwa Uni Eropa belum mengambil sikap tegas untuk mendukung suara-suara yang menyerukan reformasi di Iran.

Kini Trump memiliki waktu hingga 13 Januari untuk menentukan keputusannya terkait dengan JCPOA, di mana ini bukan keputusan yang mudah. Jika Trump secara sepihak mengambil keputusan tersebut, maka hubungan AS dengan sekutu Eropanya akan hancur. Selain itu, akan muncul gesekan di antara Amerika di satu sisi, dan di Cina dan Rusia di sisi lain.

Vladimir Dzabarov, Wakil Ketua Komite Internasional Dewan Federasi Rusia mengatakan, mitra-mitra Barat Gedung Putih telah memperingatkan AS tentang inkonsistensi atau penciptaan perubahan dalam isi perjanjian nuklir dengan Iran.

Setahun pemerintahan Trump menunjukkan bahwa ia sering terlambat dalam merespon sinyal dan peringatan. Terlambat dalam merespon peringatan tentang JCPOA bisa menyebabkan AS harus menanggung "biaya yang sangat mahal." (RA)