Pertemuan Pemimpin Turki dan Perancis di Paris

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan sejawatnya dari Perancis, Emmanuel Macron bertemu di Paris membicarakan isu internal Ankara, hubungan bilateral, keanggotaan Turki di Uni Eropa dan terorisme.

Erdogan di jumpa pers bersama Macron di Paris menyatakan, selama sepuluh tahun Turki menunggu keanggotaannya di Uni Eropa, namun kini pemerintah Ankara yang akan mengambil keputusan terkait keanggotaannya di organisasi ini.

Di pertemuan ini, Macron menandaskan, tidak ada kemajuan terkait keanggotaan Turki di Uni Eropa, kini perundingan dalam masalah ini sangat penting.

Statemen para pemimpin Ankara dan Paris di jumpa pers bersama mereka menunjukkan kegagalan pemimpin Turki untuk mensukseskan keanggotaan negara ini di Uni Eropa. Petinggi pemerintah Turki sejak tahun 1964 secara resmi menggulirkan isu status Eropa negara ini. Padahal isu ini sejak tahun 1959 pernah digulirkan pemerintah Ankara saat itu.

Bagaimana pun juga, Ankara sejak 54 tahun lalu berusaha menjadi bagian dari Eropa dan anggota organisasi Eropa tersebut. Namun begitu upaya tersebut masih mendapat penentangan Barat. Selama lebih dari satu tahun lalu, kondisi perundingan Turki dan Barat semakin buruk dan bahkan semakin krisis.

Sebagain besar friksi antara pemerintah Ankara dan Uni Eropa selama satu tahun lalu kembali pada sikap tidak peduli Barat terhadap kudeta gagal pada Juli 2016 di Turki. Dalam hal ini, sejumlah pemerintah Eropa menyatakan kudeta gagal di Turki palsu. Khususnya bahwa kudeta bulan Juli 2016 mengalami kegagalan dalam waktu singkat dengan jumlah korban dan kerugian yang minim.

Padahal anasir dan pelaku kudeta sangat cepat diidentifikasi, ditangkap dan dipenjara. Mungkin ini pula alasan sejumlah pemerintah Eropa menyebut kudeta tersebut palsu. Petinggi Uni Eropa dan pemimpin kubu oposisi Ankara di dalam negeri menuding pemerintahan Erdogan memanfaatkan isu kudeta untuk membalas dengam kepada oposisi politiknya.

Terkait hal ini, Jean Claude Juncker, ketua Komisi Eropa seraya mengisyaratkan Turki masih jauh dari standar Uni Eropa mengatakan, terkait hal ini, Saya berulang kali memperingatkan petinggi Ankara khususnya presiden Turki, namun demikian kita dari hari ke hari kian menyaksikan jauhnya negara ini dari standar Eropa.

Sebaliknya, pemerintah Turki saat ini berulang kali mengkritik standar ganda Uni Eropa dalam bekerja sama dengan Ankara di perang kontra terorisme dan kelompok radikal. Omer Celik, Menteri Bidang Uni Eropa di kabinet Turki menyatakan, kerja sama dan solidaritas Uni Eropa dengan Turki di perang melawan kelompok radikal, tidak seperti interaksi dan kerja sama Uni Eropa dalam memerangi kelompok teroris Daesh.

Hal ini juga harus ditambahkan bahwa Uni Eropa sejak tahun 2016 dan menyusul kudeta gagal Juli 2016, menangguhkan perundingan terkait keanggotaan Turki di organisasi ini. Petinggi Eropa selama beberapa tahun terakhir dengan alasan bahwa kebijakan Erdogan dinilai diktator, berulang kali menyuarakan penentangan mereka akan keanggotaan Ankara di Uni Eropa.

Mengingat friksi mendalam antara tujuan strategis Turki dan Uni Eropa, konvergensi dan mencapai hasil yang diinginkan di bidang ini sepertinya sulit dicapai. (MF)