Tekad Jepang untuk Gulirkan Politik Lebih Tegas Anti-Korut

Perdana Menteri Jepang mengumumkan bahwa Tokyo mengupayakan perubahan perilaku Korea Utara dengan mengadopsi kebijakan tegas terutama dalam kebijakan luar negeri.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang berbicara pada hari Senin (22/1/20180) di parlemen mengatakan bahwa pemerintah Tokyo akan memaksa Korea Utara untuk mengubah perilakunya dan menghentikan program rudal dan nuklirnya, melalui kebijakan luar negeri tegas.

Berbicara soal peningkatan sanksi dan penerapan kebijakan anti-Korea Utara yang lebih ketat, negara itu dan Korea Selatan sedang tersebut berunding untuk partisipai para atlet Korea Utara pada Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan, dan oleh karena itu delegasi Pyongyang berkunjung ke Seoul.

Kesepakatan dua Korea untuk menggunakan bendera kolektif, kehadiran 24 atlet dan 140 anggota tim musik Korea Utara pada upacara pembukaan pertandingan dan pelaksanaan kompetisi tersebut, termasuk kesepakatan penting antara pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin, yang tampaknya perkembangan ini tidak menyenangkan bagi Jepang dan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa dia tidak menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan serta mengemukakan rencana politik lebih ketat terhadap Korea Utara.

AS juga dengan memberlakukan pembatasan untuk investasi Cina dan pelaksanaan konferensi Vancouver baru-baru ini terkait Korea Utara, menunjukkan tidak peduli dengan tuntutan rakyat kedua negara di Semenanjung Korea untuk mereduksi ketegangan tidak penting. Menurut Cina, Washington tetap mengejar kebijakan di era Perang Dingin. Sementara itu, Jepang menghukum Korea Utara karena program rudal dan nuklirnya, sementara Tokyo memiliki simpanan plutonium terbesar di kawasan.

Tara Kartha, seorang analis politik mengatakan, Jepang memiliki plutonium terbesar di dunia, menurut laporan, Jepang memiliki simpanan 10 ton plutonium di dalam negeri dan 37 ton plutonium di luar negeri; Jepang juga memiliki rencana efektif ruang angkasa. Ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki kemampuan untuk menguji rudal balistik antar benua secara eksperimental.

Selain itu, Jepang sedang mengacu kebijakan krisis dan ketidakamanan di kawasan tersebut dengan melakukan latihan bersama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta menyetujui penempatan sistem pertahanan AS di Jepang. Politik AS juga dalam kerangka mengintensifkan persaingan senjata dan menciptakan atmosfir ketegangan di kawasan serta mencegah terciptanya kerjasama bilateral dan multilateral, sehingga meningkatkan permusuhan antarnegara regional.

Craig Gulzati, seorang analis politik berpendapat, segala bentuk tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terhadap Korea Utara akan memperburuk situasi. Jepang akan lebih merugi dari instabilitas di kawasan ini. Korea Utara memiliki catatan panjang menjadi korban kekerasan Jepang di masa lalu serta sasaran imperialisme dan invasi Jepang. Pernyataan yang dikemukakan Perdana Menteri Jepang ini sama sekali tidak membantu menyelesaikan ketegangan yang ada."

Alhasil, tampaknya situasi di Semenanjung Korea hanya dapat diselesaikan melalui dialog antara negara-negara di kawasan ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa sanksi gagal mencegah program rudal Korea Utara. Jepang dan Korea Selatan, sebagai sekutu AS, dengan mengiringi kebijakan agresif Washington, mereka menjadi penyebab krisis dan ketidakamanan di kawasan.(MZ)